Terpuruk Bersama Karet

 

By: Gustav Perdana

Daerah-daerah di Indonesia yang ekonominya tumbuh bersama berkah kemurahan sumber daya alam memang tak bisa mengelak jika terjadi kondisi anjloknya harga. Setelah sawit, salah satu yang paling kentara pengaruhnya adalah turun drastisnya harga karet di berbagai sentra karet di Indonesia.

Bila di masa jaya harga karet bisa menembus Rp 20.000 per kg, kini harga komoditas perkebunan rakyat itu paling tinggi hanya Rp 5.000 per kg. Secara rata-rata, harganya Rp 3.500 sampai Rp 4.500 per kg di tingkat tengkulak. Padahal, biasanya harga normal bisa mencapai Rp10.000, seperti di awal 2017 ini. Jelas fluktuasi harga ini memukul perekonomian sentra karet di seluruh Indonesia.

Menurut penjelasan para petani, harga karet saat ini bukan karena ditentukan para tengkulak, tetapi karena harga pasaran yang memang sedang turun. Penjelasan itu ternyata benar adanya. Harga karet di pasaran global tengah anjlok. Sempat memberikan harapan pada awal 2017 dengan harga mencapai US$ 2.2 per kg, ternyata di akhir bulan Februari hingga April ini harga terus merosost hingga menyentuh titik US$ 1.56 per kg.

Harga pada April 2017 juga kian menegaskan terpuruknya karet. Harga karet untuk pengiriman September 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (Tocom), ditutup turun tajam 3,9%. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya cadangan karet Cina dan penjualan cadangan Thailand. Anjloknya harga karet hari ini juga dipengaruhi oleh turunnya penjualan mobil di AS.

Penurunan harga karet ini tentu saja membuat negara-negara produsen utama kelimpungan, termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Untuk menyiasatinya, ketiga negara yang menguasai 79% pangsa pasar karet dunia ini pun membentuk International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan International Rubber Consortium (IRCo) untuk secara bersama-sama mengontrol pasokan kebutuhan karet dunia demi menjaga agar harga tetap normal.

Di sisi lain, penurunan harga yang begitu drastis secara mikro telah memukul telak daya beli dan pada akhirnya daya produksi para petani di daerah-daerah penghasil komoditas tersebut. Tengok saja daerah-daerah semacam Aceh Selatan, Sumatra Utara (Sumut), Lampung, Jambi, Sumatra Selatan (Sumsel), Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Barat (Kalbar), hingga Kalimantan Selatan (Kalsel).

Lihat yang terjadi di Sumsel. Harga getah karet yang biasanya Rp 12 ribu per kilogram (kg), sekarang ini kembali anjlok di angka Rp 7 ribu per kilogram. Turunnya harga karet menimbulkan kemiskinan baru, walaupun pemerintah daerah mengklaim bahwa kemiskinan di wilayahnya justru berkurang. Tak tanggung-tanggung, kemiskinan diklaim memengaruhi hingga 4 ribu orang lebih.

Bagaimana mungkin? Dengan komposisi perkebunan karet dikuasai rakyat, yang berarti banyak mempekerjakan buruh sadap karet, ketika harga karet anjlok, diakui para pengusaha di sana, telah membuat pendapatan petani di Sumsel merosot 25-50%. Akibatnya, banyak petani dan buruh karet yang terpaksa berutang kepada tengkulak atau tauke untuk menutup biaya hidup.

Sebagai informasi, luas perkebunan karet di Sumsel mencapai 662.685 hektare, terdiri atas 614.021 hektare perkebunan rakyat, 24.007 hektare perkebunan swasta, serta 21.741 hektare milik negara. Total jumlah petani karet sekitar 1,5 juta orang dengan volume produksi 515.965 ton per tahun.

Untung saja provinsi itu tengah bersiap menjadi tuan rumah Asian Games 2018 sehingga ketiban berkah 13 proyek strategis nasional. Setelah Sumsel, daerah yang juga terpuruk karena jatuhnya harga karet adalah Kalbar.

Sebagaimana diketahui, Kalbar merupakan wilayah terbesar kedua yang memproduksi komoditi karet di Indonesia sesudah Sumut. Bahkan, menurut salah satu laporan otoritas setempat, dari sekitar 5 juta penduduk Kalbar, 50-60% adalah petani karet.

Kemerosotan harga parah terjadi awal 2016, yakni hingga level Rp 5.000-7.000 di tingkat petani. Padahal harga karet dunia pada saat itu hampir mencapai US$ 2 per kg. Tentu saja kondisi ini memengaruhi tingkat kemiskinan daerah yang bersangkutan. Sekali lagi, kondisi melonjaknya angka kemiskinan tersebut ditampik pemerintah setempat, sembari mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.

Yang tambah menarik adalah, anjloknya harga komoditas karet ternyata berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesejahteraan petani Indonesia secara keseluruhan. Ini menjadi sangat logis karena Indonesia adalah penghasil karet dunia terbesar kedua yang memiliki luas area 3,5 juta hektare, dengan 85% merupakan perkebunan karet rakyat.

Sebagaimana diketahui, mendekati akhir 2016, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengumumkan kegagalan pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar petani (NTP), terutama sektor tanaman pangan, karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,51%. Penurunan NTP terus terjadi sejak November 2015 hingga April 2016.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Mei 2016, NTP tanaman pangan mengalami penurunan drastis, yakni sebesar 2% dari 100,69 pada Maret menjadi 98,68 pada April. Walaupun harus diakui nilai tersebut juga banyak dipengaruhi oleh tanaman pangan, dengan fakta adanya keanjlokan harga di komditas perkebunan, pengaruh tersebut menjadi tak terbantahkan.

Tengok saja nilai indikator NTP Perkebunan Rakyat masih berada di bawah 100, dengan indeks yang diterima petani sama dengan indeks yang dibeli petani. Dengan kata lain, petani perkebunan rakyat masih mengalami kerugian.

Jadi, pemerintah masih mau mungkir?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seven − 4 =