Akankah Nasib Buruk PDIP Berlanjut?

Foto: Antara//Hafidz Mubarak A

 

Pilkada 2018 bak mimpi buruk bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai nasionalis yang identik dengan Megawati Soekarnoputri ini gagal meraih kemenangan mayoritas. Dari pilkada yang dilakukan di 17 provinsi, PDIP hanya menang di empat daerah. Hasil ini berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, seperti Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Charta Politika, dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Calon-calon PDIP bahkan bertumbangan di basis-basis mereka, seperti di Jawa Timur ataupun Kalimantan Barat. Yang menarik, kemenangan PDIP di basis-basis terkuat mereka, dalam hal ini Jawa Tengah dan Bali, pun terbilang kurang mengesankan. Selisih suara yang dihasilkan tak semutlak dan segemilang pilkada periode sebelumnya. Selain Provinsi Jateng dan Bali, data hitung cepat sejumlah lembaga survei tersebut menunjukkan calon PDIP hanya menang di Sulawesi Selatan dan Maluku.

Yang menarik adalah, publik menyaksikan Megawati pernah “mengancam” akan memecat pengurus partai di daerah yang kalah dalam pemilihan. “Siapa yang daerahnya tidak menang akan saya pecat semuanya,” kata Megawati saat memberikan pengarahan dalam apel siaga di Stadion Manahan Solo, Jumat (11/5/2018).

Dia juga meminta agar para legislator ikut mengamankan daerah pemilihnya masing-masing. Mereka harus langsung turun untuk bekerja demi mendulang suara. “Yang dapilnya kalah juga dipecat,” katanya.

Yang terjadi kemudian, meski masih hasil hitung cepat, PDIP kalah di mayoritas pemilihan gubernur. Sudah diancam keras, tetap saja kalah. Apa yang terjadi?

Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai bahwa kekalahan itu akibat buruknya kerja mesin politik PDIP. Dia mengatakan, PDIP tidak cukup gesit seperti partai politik menengah sekelas Nasdem atau PAN. Partai-partai menengah itu justru memanfaatkan strategi politik untuk memenangi pemilihan.

Sebaliknya, kata dia, ada yang mesin politiknya bekerja. Dia mencontohkan perolehan suara pasangan nomor urut 3 di Provinsi Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Pasangan yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN itu sebelumnya tidak cukup diperhitungkan dalam kontestasi pilgub Jabar, tetapi justru melejit ke posisi kedua, di bawah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Faktor tesebut, kata Ubedilah, berasal dari kerja mesin politik di masa-masa kampanye sehingga berhasil menempatkan Asyik di posisi kedua terbaik.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, lebih memilih untuk menjawab diplomatis. Menurut Hasto, partainya harus legawa karena tak bisa menang di 7 dari 17 pilgub yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 itu, sesuai target partai.

“Pantauan dari quick count, di Provinsi Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku, Maluku Utara, dan Papua, kami unggul sementara. Tentu saja ini sangat dinamis,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (27/6). Di Sumatera Selatan, PDIP masih memiliki harapan untuk menang, “Bedanya sangat tipis.”

Benarkah seperti itu? Karena walaupun toh menang, apalagi dengan suara sangat tipis, pilkada kali ini jelas tetap menjadi lampu kuning dan alarm peringatan yang sangat keras bagi Partai Soekarnois ini, terutama dalam menghadapi pileg dan pilpres 2019. Mengapa bisa disimpulkan seperti itu?

Publik pun dengan mudah melihat, ketika PDIP kalah, justru para jago yang diusung oleh partai-partai mitra koalisi melaju dan menjadi pemenang. Tak heran bila sebagian besar publik menilai bahwa gerusan suara yang datang justru dari mitra koalisi seperti PPP, PAN, dan Nasdem. Dan ini menghajar telak dari dalam, ketika PDIP sibuk bertarung melawan partai-partai oposisi seperti Gerindra dan PKS.

Apakah hanya itu? Banyak pihak juga mengatakan bahwa tenaga dan stamina politik PDIP telah begitu terkuras dalam pilgub DKI Jakarta. Publik melihat, pasca kekalahan tersebut komunikasi politik para simpatisan Partai Banteng ke publik sangatlah buruk. Perang media sosial di berbagai lini dengan konten yang tak perlu hingga bahkan berbalik merusak citra PDIP, telah pelan-pelan menggerus simpati masyarakat luas.

Boleh dibilang dalam istilah marketing, PDIP telah gagal membaca minat konsumen dan melakukan edukasi produk. Setelah produk politiknya gagal, PDIP seperti memaksakan untuk melakukan “re-branding,” di tengah penolakan pasar yang begitu kuat.

Apakah ini juga yang terjadi di daerah lain? Belum ada survei internal nan mendetail tentang hal tersebut. Namun, menurut Hasto, partainya hanya menargetkan untuk menang di enam provinsi dari tujuh yang ditetapkan. Jadi hasil ini sebenarnya tidaklah buruk. “Dari target enam, kurang satu ya biasalah. Hasil rekapitulasi manual dari KPU juga belum keluar,” ujar Hasto ketika diwawancara media beberapa waktu lalu.

Partainya optimistis bisa mencapai target kemenangan 52% untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

Pertahankan Jokowi?

Lalu, apa yang harus dilakukan PDIP untuk menyelamatkan hasil pileg dan pilpres 2019? Dengan hasil pilkada ini kentara sekali terlihat gerakan untuk tetap mempertahankan Jokowi sebagai presiden, tetapi mengeluarkan PDIP dari gelanggang. Paling tidak inilah persepsi publik yang harus diwaspadai.

Tidak bisa tidak, Partai Banteng harus mulai melakukan “re-branding” dengan memunculkan tokoh-tokoh politik nan segar dan bisa diterima publik. Siapa saja mereka?

Yang paling kentara ya tentu saja para pemenang pilkada terkini. Ganjar Pranowo, Nurdin Abdullah, Wayan Koster, serta Murad Ismail. Atau tokoh daerah yang sebelumnya telah moncer namanya di kancah nasional maupun internasional seperti I Made Mangku Pastika atau Tri Rismaharani. Harapannya, melalui tokoh-tokoh daerah ini yang telah terbukti perjuangannya memajukan wilayahnya masing-masing, bisa menancap kuat di benak publik secara nasional.

Prof. Nurdin Abdullah misalnya. Selama 9 tahun membangun Kabupaten Bantaeng telah banyak terobosan pembangunan yang dilakukan. Mulai dari menurunkan angka kematian ibu melahirkan, mengembangkan sektor pertanian, hingga membangun infrastruktur yang massif berwawasan lingkungan.

Oleh Nurdin, APBD Bantaeng naik menjadi 3 kali lipat, pendapatan asli daerah (PAD) naik 4 kali lipat, sedangkan produk domestik regional bruto per kapita penduduk naik 5 kali lipat. Jumlah penduduk miskin di sana pun merosot dari 12% ke 5% sampai 2016.

Apalagi Nurdin merupakan alumnus doktor Universitas Kyushu, Jepang. Dengan latar belakang ilmu di bidang teknologi dan pertanian, Nurdin dinilai akan punya visi terkait pembangunan pertanian nasional serta berpotensi membuka lebih luas lagi kucuran bantuan global bagi sektor vital bagi hajat hidup orang banyak ini.

Tak ketinggalan, Nurdin pun punya hubungan baik dengan Jusuf Kalla sebagai sesepuh politik Bugis yang punya jejaring nasional. Bisa dibilang, melalui Nurdin-lah hubungan JK dan Megawati akan kembali menemukan momentum sinergi magisnya.

Jika benar PDIP berani memajukan Nurdin, PR besar berikutnya adalah bagaimana mengolah komunikasi publik bahwa Jokowi telah menjadi milik semua partai, bukan lagi monopoli PDIPsaja. Apabila ini berhasil dilakukan, PDIP berkesempatan untuk mengorbitkan lagi satu nama dengan potensi retensi yang diharapkan sangat rendah. Seperti yang pernah terjadi pada Jokowi.

Gustav Perdana

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


ten + 8 =