Aksi vs Tantangan Berat Para Gubernur Baru

Sumber: Sekretaris Kabinet

 

Presiden Joko Widodo melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Yang menarik, dari sembilan gubernur baru itu, tiga di antaranya langsung mengeluarkan program 100 hari yang menggebrak, mulai dari digitalisasi desa hingga denda besar bagi para pembuang sampah. Benarkah mereka akan mendulang sukses?

Kesembilan gubernur terpilih dan dan wakilnya yang dilantik Presiden Jokowi: 1. Gubernur Sulawesi Selatan terpilih Nurdin Abdullah dan wakilnya Sudirman Sulaiman 2. Gubernur Sumatera Utara terpilih Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah 3. Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Ali Mazi dan wakilnya Lukman Abunawas 4. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 5. Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster dan wakilnya Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati 6. Gubernur Kalimantan Barat terpilih Sutarmidji dan wakilnya Ria Norsan 7. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih Viktor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Josef Nae Soi.

Diawali pasangan pemimpin baru Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Pasangan yang diusung oleh partai pendukung pemerintah ini saling berbagi peran. Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, fokus menggarap daerah perkotaan, urban, dan ekonomi korporasi, mulai dari satu desa satu perusahaan, satu desa satu pesantren, provinsi digital, serta kepala desa dengan smartphone yang terkoordinasi. Uu mendapat tugas untuk berfokus di pedesaan. Emil dan Uu mengatakan akan melanjutkan program yang sudah berjalan baik yang telah dibangun pendahulunya, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Gubernur NTT yang baru, Viktor Bungtilu Laiskodat, sudah melakukan gebrakan berupa pemberian sanksi terhadap warga Kota Kupang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini dilakukan untuk mendukung Kota Kupang menjadi daerah pariwisata.

“Warga Kota Kupang yang membuang sampah sembarangan didenda Rp 50.000,” kata politisi Nasdem ini.

Lain halnya Ganjar Pranowo. Di masa kepemimpinannya yang kedua ini, Gubernur Jawa Tengah itu berusaha memprioritaskan empat program andalan, mulai dari menyusun APBD yang lebih tertata dan transparan, menekan angka kemiskinan, mendorong enterpreneurship, serta memperbaiki izin pertanahan Imigrasi dan SIM. Ganjar mengklaim bahwa dirinya menjalankan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus suap dan korupsi yang menjerat mayoritas anggota dewan Kota Malang dan Sumatera Utara tidak terjadi di Jateng.

Menarik? Tentu saja. Lalu, apakah program-program itu relevan dengan tantangan terkini? Nanti dulu.

Bukan apa-apa, dengan kondisi perekonomian seperti sekarang, apa yang ditawarkan para gubernur baru itu jelas jauh panggang dari api. Sudah begitu kentara bahwa pemerintah pusat menginginkan agar daerah menjadi lokomotif pembangunan. Caranya melalui pemangkasan birokrasi yang menghambat investasi. Kenapa hal itu tak menjadi prioritas 100 hari kerja?

Tengok pernyataan dari Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, beberapa waktu lalu. ia menyebutkan bahwa total nilai investasi di seluruh Indonesia yang gagal akibat izin yang tidak keluar senilai Rp5.000 triliun.

“Kalau bisa izin itu bisa disegerakan, ya segerakan, tetapi kalau tidak bisa ya ditolak. Dengan begitu investasi akan cepat masuk,” ujarnya di hadapan 23 sekda provinsi dan 504 sekda kabupaten/kota yang hadir pada acara forum Sektretaris Daerah beberapa waktu lalu di Lombok, NTB.

Dengan fakta seperti itu, tak salah bila kemudian pemerintah membangun dan meresmikan layanan investasi satu pintu secara online atau yang lazim disebut Online Single Submission (OSS). Sistem layanan perizinan ini terintegrasi secara elektronik. Sistem yang berupaya untuk mengintegrasikan urusan perizinan antarkementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota).

Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan adanya OSS diharapkan dapat meringkas tahapan dan waktu dalam memproses perizinan. “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam,” Darmin melanjutkan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pernah mencoba memaksimalkan urusan perizinan dengan membuat 15 paket deregulasi. Meski demikian, pelaksanaannya di pusat ataupun di daerah belum berjalan sesuai harapan.

Melalui OSS tersebut, pemerintah bermimpi memangkas rumitnya alur perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah. Pelaksanaan OSS ini telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Sekarang para investor yang membutuhkan bantuan bisa melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara online.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemenko Perekonomian telah membuat  Online Single Submission (OSS) Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Demi memperlancar proses perizinan berusaha, pemerintah juga telah membentuk Satgas di setiap provinsi guna mengawal pelaksanaan OSS. Pembentukan Satgas di tingkat kabupaten/kota hampir tuntas keseluruhannya, tinggal menunggu pengesahannya di sejumlah kabupaten/kota. Darmin menyebutkan, kelebihan OSS, yakni pemerintah telah merumuskan insentif fiskal baik tax holiday, tax allowance, super deduction tax, termasuk intensif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM 0,5 persen.

Di sisi lain, pengusaha menilai pelaksanaan OSS masih banyak masalah. Selain belum berjalan secara penuh, sistem ini belum mampu menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum masuk jaringan internet.

Jika menghubungkan dengan program gebrakan 100 hari para gubernur baru, jelas baru sedikit sekali yang mampu menyesuaikan dengan hajatan besar pemerintah ini. Tak heran bila kemudian keluhan dari kalangan pengusaha yang seharusnya bisa diminimalisasi, ternyata masih bermunculan.

Hal ini dipertegas lagi oleh Wakil Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, ketika diwawancarai olehKontan.co.id beberapa waktu lalu. Menurut Shinta, sebenarnya pelaksanaan OSS ini sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, tetapi masih ada rantai birokrasi yang panjang. Tak hanya di kementerian dan lembaga, tetapi juga proses birokrasi dan dukungan infrastruktur terkait di daerah.

“Saat ini perusahaan baru bisa registrasi sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi setelah itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Untuk daerah malah lebih parah, banyak yang belum menggunakan sistem ini karena jaringan internet belum masuk,” ujar Shinta, Kamis (9/8/2018).

Kekhawatiran dari pelaku usaha tentu sebuah kewajaran. Namun, di tengah peluncuran OSS tersebut, kondisi investasi Tanah Air memang mulai menunjukkan pelambatan. Tercatat angka penanaman modal asing (PMA) pada kuartal II/2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal I/2018. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sedikit mengalami peningkatan dibandingkan kuartal I/2018.

Total PMA yang tercatat selama kuartal II/2018 sebesar Rp 95,7 triliun atau turun dari kuartal I/2018 sebesar Rp 108,9 triliun. PMDN pada kuartal II/2018 sebesar Rp 80,6 triliun atau naik sedikit dari kuartal I/2018 sebesar Rp 76,4 triliun.

Dengan begitu, realisasi investasi kumulatif PMA dan PMDN selama April-Juni 2018 tercatat sebesar Rp 176,3 triliun atau turun 4,9 persen dibandingkan dengan periode Januari-Maret sebesar Rp 185,3 triliun.

Gustav Perdana

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twenty − 17 =