Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat finalisasi draf revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Langkah tegas tersebut diambil guna mengantisipasi terulangnya kasus penyalahgunaan donasi seperti yang dilakukan Cak Budi beberapa waktu lalu.

“Kami tidak ingin ada lagi kasus Cak Budi-Cak Budi lainnya. Revisi ini untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat atau donatur, juga penyelenggara pengumpulan uang dan barang,” ungkap Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Saat ini, revisi undang-undang tersebut telah memasuki babak uji publik sebelum diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan akhirnya dimasukkan ke program legislasi nasional DPR RI. “Kami berharap agar mendapatkan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).”

Sebenarnya, kata Khofifah, proses revisi tersebut telah berjalan sejak 2014. Sejumlah tim dilibatkan guna menyempurnakan draf revisi yang telah disiapkan, antara lain Oxfam, YLKI, Forum Filantropi, dan sebagainya. Dari pihak pemerintah turut terlibat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Saat ini kami meluaskan tim revisi antara lain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta PPATK. Dari nonpemerintah turut terlibat sejumlah perwakilan media,” paparnya.

Siapkan Call Center

Khofifah memaparkan, revisi ini sangat penting lantaran peraturan tersebut tidak lagi relevan dalam menjawab perkembangan zaman saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat yang memungkinkan konektivitas dan interaktivitas antara individu dan kelompok.

“Dan itu tidak mengenal waktu dan tempat. Berbeda dengan tahun 1961, saat teknologi komunikasi dan informasi tidak sepesat seperti sekarang ini,” ujarnya. “Undang-undang ini belum mengantisipasi revolusi digital yang terjadi saat ini, termasuk efektivitas sosial media dalam menghimpun dana sosial dari masyarakat.”

Dalam kasus Cak Budi, sesuai peraturan, tidak diperkenankan individu/pribadi/perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang. Yang diperbolehkan, lanjutnya, hanya organisasi dan perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan, misalnya level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional dan harus dapat izin sehingga yang dilakukan Cak Budi adalah tindakan ilegal.

Namun, karena UU tersebut sudah lama, sanksi yang dikenakan terbilang sangat ringan. Pelanggar UU hanya diganjar pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda sebesar Rp 10.000.

“Masih banyak pasal yang sudah tidak relevan, utamanya terkait hak donatur, peran serta masyarakat untuk mengawasi, sanksi pidana, dan lain- lain,” tuturnya.

Nantinya revisi undang-undang ini mengatur antara lain jangka waktu pengumpulan, hak dan kewajiban penyelenggara, hak donatur, sanksi, dan lembaga pengawasan independen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Hartono Laras, mengatakan bahwa guna mengantisipasi terulangnya kasus Cak Budi, selain revisi UU, Kemensos juga menyiapkan call center. Pihaknya juga berupaya meningkatkan sosialisasi tentang PUB melalui berbagai media.

“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hasil PUB ini penting karena potensi dana masyarakat yang dihimpun sangat besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial bersama mengingat anggaran pemerintah sangat terbatas,” katanya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

3 × four =