Hampir genap satu tahun, tepat 16 Oktober 2018, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan. Pada masa kampanye, Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, menawarkan sejumlah program unggulan dan janji seperti OK-Otrip, OK-OCE, Rumah DP 0 Rupiah, dan Taman Maju Bersama. Lalu, apakah semuanya sudah terealisasi?
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Nirwono Joga menilai program dan janji Anies tidak berhasil diwujudkan dalam setahun ini. Menurut dia, ada kemiripan masalah dari program-program tersebut sehingga tidak bisa diwujudkan.
“Karena ketika program ditawarkan, tidak didukung oleh konsep yang matang, hanya menjadi sekedar janji kampanye,” kata Joga, seperti yang dikutip Tempo.
Berikut urutan dari janji kampanye Anies dan Sandiaga yang dinilai masih mengandung tanda tanya.
1. Rumah DP 0 Rupiah
Joga menilai tidak ada kemajuan signifikan dari program yang diperuntukkan bagi warga dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta itu. Disamping belum terealisasi, dia menganggap pembebasan uang muka bagi warga belum jelas. “Kalau tidak ada uang muka, lantas dibayar oleh siapa? Talangannya bagaimana? Ini belum jelas” ucap Joga.
Pemerintah DKI menggarkan Rp 800,6 miliar pada APBD 2018 untuk program itu. Groundbreaking di Klapa Vilage, Jakarta Timur telah dilakukan Anies pada Januari 2018. Namun, proses jual beli belum terlaksana lantaran sejumlah Peraturan Gubernur seperti tentang skema pembiayaan belum rampung.
Pemerintah DKI kembali minta dana Rp 717 miliar pada APBD-P 2018 dengan nomenklatur pinjaman daerah. Dana itu akan digunakan untuk pembiayaan fasilitas tunjangan uang muka anggaran dan fasilitas likuiditas pembayaran rumah DP 0 rupiah.
2. OK-Otrip (One Karcis One Trip)
Sejak awal digagas, Joga mengatakan program OK-Otrip menuai banyak kendala seperti minimnya peminat dari koperasi angkutan umum, alotnya penentuan tarif, serta penentuan rute. “Integrasinya juga masih jauh dari harapan,” katanya.
Uji coba OK-OTrip telah berjalan empat kali sejak 15 Januari hingga 30 September 2018. Hingga Juli lalu, hanya dua koperasi yang bergabung dalam program dari target 11 koperasi. Di periode yang sama, angkutan yang bergabung hanya 114 unit dari 2.000 unit yang ditargetkan tahun 2018.
Anies baru saja mengganti nama Ok Otrip dengan Jak Lingko sebagai rebranding program besutan eks Wagub DKI Sandiaga Uno. Menurut Anies, nama baru itu merepresentasikan sistem transportasi massal yang terintegrasi.
3. OK-OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship)
Untuk program yang satu ini, Joga justru pesimis akan berlangsung, khususnya sepeninggal Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Kekhawatiran itu, ujar Joga, melihat sejumlah OK-OCE Mart yang berhenti beroperasi.
Selain itu, Joga berujar, pemerintah DKI juga tidak bisa menjelaskan jumlah wirausaha yang berhasil dicetak tahun ini. Informasi yang disampaikan ke publik hanya sebatas jumlah peminat. Tidak adanya informasi tersebut membuat keberhasilan program OK-OCE tidak bisa diukur. “Itu kan indikator,” katanya.
Berdasarkan website resmi OK-OCE, hingga September lalu, program itu diminati oleh sekitar 51.300 orang. Sekitar 27 ribu di antaranya mendaftar bidang kuliner ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan.
Target program ekonomi berbasis sharing economy itu adalah menciptakan 200 ribu wirausaha dalam lima tahun. Artinya, menciptakan 40 ribu wirausaha per tahun.
4. Taman Maju Bersama
Joga mengatakan, prospek pembangunan Taman Maju Bersama yang digagas menggantikan konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga tidak jelas hingga hari ini. Dalam beberapa kesempatan diundang oleh SKPD dan TGUPP, Joga justru mengaku ditanya bagaimana pembuatan konsep Taman Maju Bersama.
“Yang lucu lagi, sepuluh taman kota yang dibangun oleh Dinas Kehutanan itu sebenarnya bukan konsep Taman Maju Bersama, tapi mau diklaim menjadi Taman Maju bersama,” katanya.
5. Naturalisasi Sungai
Sama seperti Taman Maju Bersama, Joga menilai program naturalisasi sungai Anies untuk menggantikan konsep normalisasi era Ahok juga tidak jelas.
Karena keinginan naturalisasi itu, Joga berujar Pemerintah Pusat akhirnya membatalkan anggraran bantuan normalisasi. Akibatnya, penanganan banjir Jakarta tertunda. “Tetapi sekali lagi, TGUPP-nya malah nanya saya juga,” kata Joga.
