Dua Kunci Kemenangan Prabowo pada 2019

Sumber: viva.co.id

 

Survei seputar kandidat presiden 2019 mulai bertebaran. Tokoh-tokoh lama muncul kembali, meski masyarakat juga menginginkan pembaruan, seperti terlihat dari hasil dari tiga lembaga survei, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Media Survei Nasional (Median), serta Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedaikopi).

Hasil survei SMRC, elektabilitas (tingkat keterpilihan) Jokowi 38,9%, sedangkan Median 36,2%. Berdasar hasil survei Kedaikopi, sebanyak 44,9% responden yang memilih Jokowi.

Meski digadang-gadang merupakan saingan berat Jokowi di pilpres 2019, elektabilitas Prabowo Subianto ternyata tidak begitu menggembirakan. Hasil survei SMRC, elektabilitas Prabowo 12,0%, sedangkan Median 23,2%, dan tetap tertinggal jauh dari Jokowi.

Namun, beberapa kalangan menilai, pencapaian Jokowi belumlah aman. Di sisi lain, banyak pihak mengatakan bahwa popularitas (“tingkat” keterkenalan) Prabowo saat ini belum mampu membuatnya punya nilai jual lebih di mata konstituen.

Masih rendahnya elektabilitas Jokowi dan Prabowo ternyata juga merupakan indikasi ada keinginan dari masyarakat berupa munculnya calon alternatif. Nama-nama beken seperti Gatot Nurmantyo, Zulkifli Hasan, Ahmad Heryawan, Tuan Guru Bujang, Yusril Ihza Mahendra, ataupun Sri Sultan Hamengkubuwono IX diharapkan banyak pihak mulai bergerak dan mencari massa.

Kembali ke Prabowo, jika melihat infrastruktur politik yang dimiliki, jelas namanya masih berada di urutan teratas. Tak salah bila Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa hasil survei SMRC dan beberapa lembaga lain nyata-nyata tidak menggambarkan kondisi riil yang akan terjadi pada pemilu dua tahun mendatang.

Fadli Zon menganggap wajar menurunnya elektabilitas Prabowo karena kegiatan kampanye belum dilakukan secara masif. Ia membandingkan dengan aktivitas Jokowi yang telah berkeliling Indonesia, tetapi tingkat elektabilitasnya juga tidak cukup menggembirakan.

Meski demikian, banyak kalangan menilai pernyataan politisi Gerindra itu kurang tepat. Justru saat ini adalah waktu tepat untuk mengetahui sejauh mana tokoh-tokoh politis yang ada telah merasuki alam bawah sadar para konstituennya, terutama terkait dengan permasalahan kebangsaan di bidang ekonomi dan keamanan. Masyarakat ingin melihat bagaimana para tokoh yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin berikutnya, bersikap atas berbagai permasalahan yang ada.

Lalu, bagaimanakah sebenarnya peluang Prabowo di pilpres 2019?

Menurut banyak pengamat perpolitikan Tanah Air, peluang Prabowo untuk mengungguli Jokowi sangat terbuka lebar, terutama terkait dengan dua faktor. Pertama, sikap Prabowo dan partainya terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Kedua, pilihan Gerindra pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat 2018.

Untuk alasan pertama, saat ini boleh dibilang Prabowo dan Gerindra punya modal sangat besar. Terutama setelah tim sinkronisasi pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menyatakan tak akan mengubah sikap terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sampai saat ini, gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih itu tetap menolak kelanjutan reklamasi oleh pihak swasta.

Anggota Tim Sinkronisasi, Edriana Noerdin, mengatakan bahwa usai dilantik pada 16 Oktober nanti, pasangan Anies-Sandiaga menyatakan sikapnya ke publik yang dalam masa kampanye menyatakan menolak reklamasi. Rekomendasi final dari tim sinkronisasi, kata dia, tetap tidak melanjutkan pengurukan di pesisir utara Jakarta itu.

Apalagi sikap tim sinkroniasi gubernur terpilih ternyata “satu napas” dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. Mereka mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari permintaan pendapat atas kelanjutan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Sementara itu, DPRD DKI masih menahan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dan Raperda Soal Rencana Zonasi Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kedua aturan itu merupakan payung hukum untuk melakukan pembangunan di 17 pulau reklamasi.

Lalu, bagaimana perkembangan pilkada Jabar 2018?

Untuk soal ini pun publik melihat Partai Gerindra bermain cantik. Setelah mencabut dukungan atas pasangan bakal calon Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jabar membuat manuver politik baru.

Partai Gerindra diketahui telah menjalin koalisi dengan tiga partai politik, yakni Demokrat, PPP, dan PAN. Kesepakatan koalisi terjalin setelah Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi, bertemu dengan Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Iwan Sulandjana; Ketua DPW PPP Jabar, Ade Munawaroh; dan Ketua DPW PPP PAN, Hasbullah Rahmad; di Bogor, Kamis (14/9/2017) malam.

Kesepakatan yang dilakukan Gerindra ini jelas mengagetkan, terutama karena tidak mengajak PKS ikut berunding. Selama ini PKS diketahui sebagai sekutu setia partai tersebut. Di sisi lain, banyak pihak menilai apa yang dilakukan Gerindra sebenarnya telah mendapat persetujuan diam-diam dari partai dakwah tersebut, tetapi demi strategi politik tidak diumumkan ke publik.

Banyak pengamat politik tanah air menilai, manuver Gerindra itu terbilang mengagetkan namun menarik untuk dicermati. Tak sedikit yang beropini bahwa seorang Prabowo Subianto jelas sekali ingin mengulangi kemenangan partainya di pilkada DKI Jakarta dengan jurus yang hampir serupa. Yakni, menjalin kerja sama Demokrat dan PAN. Dengan skenario PDIP akan merangkul Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura, diperkirakan di pilkada Jabar nanti jago yang dimunculkan berpotensi akan menguntungkan Gerindra maupun Demokrat.

Semua itu bisa terjadi dengan satu syarat, Gerindra maupun Demokrat legowo untuk memberikan porsi yang lebih besar di pilpres 2019 kepada PKS. Dan untuk itu, nama Tuan Guru Bujang maupun Ahmad Heryawan berpeluang maju sebagai calon harapan untuk posisi wakil presiden mendatang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × 4 =