Harga Batubara Kian Mahal, Saatnya Beralih ke Nuklir?

Sumber: Jawapos

 

Kehebohan surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akhirnya diketahui publik. Melemahnya kinerja keuangan perusahaan setrum negara menjadi isu nasional.

Salah satu penyebab melemahnya kinerja keuangan PLN adalah harga bahan bakar yang mahal, terutama batubara. Bayangkan saja, pada Juli lalu harga batubara acuan (HBA) masih berkutat di angka US$ 75 per ton, pada Oktober 2017 nilainya melonjak US$ 93,99 per ton.

Sementara berdasarkan rata-rata HBA, nilai Januari-Oktober 2017 mencapai US$ 84,22 per ton. Harga tersebut jauh di atas rata-rata 2016 yang hanya US$ 61,84 per ton. Yang mengkhawatirkan, PLN telah memperkirakan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik di Indonesia pada tahun depan mencapai 90 juta ton.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Supangkat Iwan Santoso, mengatakan bahwa kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik tahun ini mencapai 76 juta ton. Jumlah tersebut lebih tinggi 8,57% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebanyak 70 juta ton.

Dengan porsi harga bahan bakar yang mencapai 70% dari keseluruhan operational cost PLN, jelas kondisi ini amatlah membahayakan bila terus berlangsung dalam jangka waktu lama. Tak salah bila kemudian wacana mencari jenis pembangkit yang lebih memberikan daya dukung maksimal serta efisien untuk jangka panjang kembali mencuat, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Seolah terkait dengan kondisi terkini, rencana realisasi pembangunan PLTN di Indonesia pun kembali menyeruak. Salah satu daerah yang menjadi incaran adalah Bangka Belitung. Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai potensi pengembangan nuklir di sana sangat memungkinkan.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, membuka peluang adanya pengembangan potensi nuklir di Indonesia. Menurut Arcandra, hasil diskusi Kementerian ESDM dengan DPR sudah melangkah jauh ke arah apakah Indonesia punya sumber daya untuk reaktor nuklir, bagaimana mendapatkan sumber daya yang dimaksud, teknologi yang digunakan, biaya membangun PLTN di Indonesia, hingga kesiapan masyarakat menerima PLTN.

Menurut Arcandra, selama ini pengembangan energi nuklir masih dalam tahap pro dan kontra. Seharusnya seluruh pihak bisa membedah secara komprehensif mengenai pengembangan potensi ini. Soal sumber daya, yang dimaksud Arcandra adalah uranium dan thorium.

Dalam diskusi itu, dijelaskan bahwa yang paling memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber daya PLTN di Indonesia nantinya adalah uranium karena belum ada teknologi yang terbukti aman dan siap jika menggunakan thorium sebagai bahan baku PLTN. Menurut pihak Batan, thorium ke depan bisa dipakai, tetapi butuh waktu hingga sepuluh tahun untuk memastikan kandungan tersebut aman digunakan.

Lebih rinci lagi, sekarang ini menurut Archandra ada empat tema terkait PLTN. Pertama, mengenai cadangan.

Saat ini salah satu potensi nuklir dalam negeri ada di Bangka Belitung. Daerah tersebut memiliki luas pelamparan alluvial sekitar 400 ribu hektare sehingga potensi/sumber daya thorium 120 ribu ton, uranium 24 ribu ton, dan unsur tanah jarang 7 juta ton. Namun, menurut Arcandra, potensi itu masih perlu dibuktikan sebelum dikembangkan.

“Hari ini kami koreksi. Yang ada bukan cadangan, tetapi potensi, kalau sudah cadangan tingkatannya artinya ada kepastian di situ,” kata dia.

Selain itu, perlu juga disiapkan teknologi. Salah satu teknologi yang sudah teruji terkait nuklir berasal dari Rusia.

Hingga kini sebanyak 447 PLTN beroperasi di 31 negara, dan 61 negara sedang konstruksi. Prancis adalah negara dengan kapasitas terbesar, yakni 75% dari seluruh bauran energi, sedangkan Cina merupakan negara yang paling aktif melakukan konstruksi.

Negara yang sedang membangun PLTN misalnya Uni Emirat Arab dengan kapasitas 4×1450 MW pada 2018, Belarus 2×1200 MW (2018), Bangladesh 2×1200 MW (2023), Turki 4×1200 MW, 4x 1150 MW (2024). Mereka memerlukan waktu 10 tahun untuk mengoperasikan PLTN sejak diputuskan membangun nuklir.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah harga listrik dari pembangkit nuklir. Keekonomian tarif PLTN saat ini belum memadai. Perhitungan tarif listrik PLTN di Bangka oleh Rosatom (Rusia) sebesar 12 cent US$ per kWh, padahal saat ini biaya pokok produksi (BPP) PLN hanya US$7.5 per kWh.

Apakah memang tak efisien? Nanti dulu!

Hingga kini banyak daerah, terutama di luar Jawa, yang memiliki BPP di atas BPP nasional. Sebut saja Aceh, Sumatera Utara, Papua, dan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan termasuk Bangka Belitung. Nilai BPP untuk Bangka Belitung untuk saat ini adalah yang termahal ketiga di Indonesia, yakni mencapai US$ 14.72.

Jadi bila pemerintah memaksakan untuk membangun PLTN di sana, dengan harga US$ 12 cent masihlah memungkinkan. Permasalahannya adalah, pemerintah kini terus mendorong agar BPP nasional secara rata-rata kian rendah. Seperti misalnya baru-baru ini investasi untuk pembangkit listrik tenaga arus laut di Provinsi NTT.

Setelah sebelumnya menawarkan harga US$ 20 cent per kwh, pada akhirnya kontraktor dari Belanda bersedia dan berhasil menurunkan angkanya menjadi US$ 7.18 cent saja. BPP lokal untuk NTT saat ini adalah yang termahal di Indonesia, yakni mencapai US$ 16.94 cent per kwh.

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa investasi PLTN saat ini masihlah sangat mahal. Kepala Badan Tenaga Listrik Nasional (Batan), Djarot S. Wisnubroto, memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun satu unit PLTN sekitar Rp 70 triliun. Angka ini mengacu harga di Uni Emirat Arab dengan kapasitas mencapai 1.400 MW, padahal untuk PLTU tercanggih saat ini harganya hanya US$ 4 miliar atau sekitar Rp 52 triliun untuk kapasitas 2.000 MW. Meski demikian, menurut Wishnu, dengan angka investasi itu, harga jual listrik PLTN bisa mencapaiUS$ 6-8 cent per kwh.

Lalu, bagaimana tanggapan Menteri ESDM, Ignasius Jonan? Beberapa waktu lalu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Natsir, mengatakan bahwa Jonan telah menyambut positif pengembangan PLTN. Bahkan, menurut Natsir, Jonan punya mimpi membangun kereta listrik cepat Jakarta-Surabaya dengan topangan listrik dari PLTN.

Natsir mengemukakan, potensi PLTN sebagai alternatif energi terbarukan sangat besar. Sebagai contoh, dia menjabarkan mengenai bahan bakar kapal yang membutuhkan biaya hingga Rp 500 juta untuk pelayaran. Natsir memiliki ide agar kapal perang Indonesia menggunakan tenaga nuklir sebagai bahan bakar, seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan.

“Setiap 1 gram dari uranium mampu menggantikan bahan bakar dari batubara sekitar dua ton, itu luar biasa. Kalau dua ton itu mampu menghasilkan 9 megawatt,” kata Nasir.

Jadi, akankah PLTN hadir di Indonesia dalam waktu dekat?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 5 =