Indonesia Resmi Masuki Masa Resesi?

Sumber: bisnis.com

 

Kondisi perekonomian Indonesia yang melambat kian terbukti kesahihannya. Belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi periode Juli-September hanya 5,06%. Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia telah begitu optimis bahwa di kuartal III ini pertumbuhan ekonomi minimal akan mencapai 5,3%.

Dengan fakta ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2017 hanya bisa mencapai 5,1 persen. Proyeksi itu lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar 5,2 persen.

Namun, menurut Darmin, kondisi ini masih amat wajar karena pertumbuhan investasi relatif baik. Termasuk nilai ekspor bulan per bulan yang menunjukkan perkembangan menggembirakan terkait dengan meningkatnya harga komoditas. Di sisi lain, Darmin juga mengakui bahwa belanja pemerintah masih belum bisa memberikan kontribusi optimal kepada pertumbuhan ekonomi, walaupun secara pertumbuhan masih lebih baik daripada periode sebelumnya.

Apakah pernyataan Darmin tersebut beralasan?

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan bahwa ekonomi Indonesia memang sedang mengalami kontraksi walaupun tidak turun tajam saat ekonomi dunia bermasalah. Menurut Faisal, hampir 70 persen Indonesia berupa ekspor komoditi. Dengan harga komoditas andalan strategis terkini yang menunjukkan perbaikan, seperti CPO, batubara, mineral, dan juga kertas, pertumbuhan 5,03% di kuartal III adalah lemah.

Memang secara makro pertumbuhan ekspor berhasil membuat lompatan sebesar 17,27 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto yang 7,11 persen. Yang tak bisa dipungkiri adalah konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,93 persen dan konsumsi pemerintah 3,46 persen. Keduanya di bawah pertumbuhan nasional.

Rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi perhatian pemerintah karena komponen pengeluaran ini memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDB Indonesia, yaitu mencapai 55,68 persen pada triwulan III/2017.

Anomali ini terjadi, menurut Faisal, karena pemerintah terlalu memaksakan memutar uang di proyek-proyek infrastruktur yang punya daya multiplikasi ekonomi rendah. Dalam hal ini punya sensitivitas rendah terhadap peningkatan konsumsi nasional serta lemah dalam mendorong daya ekspor.

Mengamini Ramalan Kwik

Mana yang palilng benar antara Darmin dan Faisal? Yang jelas keduanya punya sisi analisis berbeda serta kepentingan yang tak sama. Walaupun ekonomi negeri ini masih bertumbuh positif, bukan berarti tidak ada celah untuk dikritisi.

Seperti yang beberapa waktu lalu dinyatakan oleh ekonom sekaligus politikus senior Kwik Kian Gie. Kala itu Kwik mewanti-wanti bahwa ekonomi Indonesia saat ini tengah menuju tahap resesi ditandai dengan langkanya modal saat kegiatan investasi tinggi.

Kwik menyebut, kondisi ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini sejalan dengan teori overinvestment. Menurutnya, inti dari teori overinvestment adalah kegiatan investasi selalu lebih besar dari tabungan yang menyebabkan pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan kredit dari bank.

Masalahnya, kemampuan bank dalam memberikan kredit memiliki batas. Suatu saat nanti, kredit bank akan berkurang sehingga investasi bakal surut, dan krisis pun dimulai. Kelompok teori ini, lanjut dia, berpendapat bahwa untuk menghindari krisis, kegiatan investasi harus dilakukan sebelum mencapai gelombang pasang. Salah satu caranya kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, yaitu dengan mengerem investasi.

Kwik bilang, yang bisa dilakukan Indonesia yaitu dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), penjadwalan kembali proyek-proyek besar tanpa pandang bulu milik siapa proyek tersebut, dan mengendalikan kredit komersial dari luar negeri. Jika krisis telanjur terjadi, lanjut dia, Indonesia tidak dapat berbuat lain. Indonesia lanjut dia, hanya bisa menyerahkan penyembuhannya pada proses alamiah yang sangat menyakitkan.

Berkaitan dengan masa recovery ekonomi ini pun, Faisal Basri memberikan solusi. Caranya, tak lain mengurangi porsi ekspor komditas dengan sangat drastis. Jika sekarang mencapai 70% secara nilai, secara bertahap harus diturunkan menjadi 60% saja. Pemotongan alokasi ekspor komoditas tersebut sebaiknya dialihkan ke sektor manufaktur.

Yang menarik adalah, menurut Faisal, sektor manufaktur bisa melejit bila sektor keuangan Indonesia bisa diperdalam. Di sisi lain, Faisal juga mengakui bahwa kolapsnya ekonomi negera-negara maju karena transmisi dari sektor keuangan yang canggih. Ketika semakin dalam dan canggih, para bankir pun akan semakin berani memberikan tingkat suku bunga yang rendah.

Faisal menilai, ketika ekonomi dunia anjlok, Indonesia tidak anjlok disebabkan sektor keuangan Indonesia masih cetek. “Bukan karena kita hebat,” kata Faisal.

Apa yang dikatakan Faisal sangat beralasan. Jika saja pemerintah lebih tegas menetapkan harga energi dan bahan baku yang murah, harga produk manufaktur Indonesia pun akan semakin bersaing di kancah global. Sementara itu, dengan tingkat suku bunga domestik yang enggan beranjak di bawah 10%, hal tersebut tidak akan pernah bisa terjadi.

Apakah saran Faisal akan dituruti oleh pemerintah? Tak ada yang berani memastikan. Namun, baru-baru ini World Bank (Bank Dunia) memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 akan mencapai sebesar 5,3%. Sebelumnya Bank Dunia juga telah memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia tak akan tumbuh lebih dari 5,1%. Persis sama dengan yang didaraskan Darmin Nasution.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, mengatakan bahwa pertumbuhan sebesar 5,3% pada 2018 karena perekonomian global yang mendukung dan kondisi domestik yang lebih kuat. Kuatnya perekonomian domestik juga disebabkan oleh reformasi perekonomian yang terus berlanjut dan secara bertahap mulai memberikan dampak.

Pada 2018, konsumsi swasta juga diproyeksikan menguat seiring dengan kenaikan upah riil dan peningkatan lapangan kerja. Sementara investasi swasta akan mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga BI baru-baru ini yang berdampak pada penurunan biaya pinjaman, perbaikan lingkungan bisnis, dan peningkatan investasi publik di bidang infrastruktur.

Selain itu, defisit neraca berjalan diperkirakan akan melebar dari 1,7% pada tahun ini menjadi 1,8% pada 2018. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat pada 2018, tetapi defisit akan tetap terjaga karena peningkatan kinerja penerimaan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan.

Sebagai sinyal atas komitmennya terhadap disiplin fiskal APBN tahun 2018 yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia, menyiratkan defisit sebesar 2,2% dari PDB, suatu sinyal yang jelas menyatakan bahwa kehati-hatian fiskal mendapat perhatian tinggi. Perkiraan penerimaan bersifat konservatif, dan penurunan defisit bergantung pada pembatasan pengeluaran yang signifikan, terutama dalam pengeluaran belanja barang.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eight + 10 =