Industri Farmasi Jadi Prioritas di Indonesia

 

Pasar industri farmasi di Indonesia pada 2016 tumbuh kala situasi ekonomi tengah dirundung kepastian akibat perlambatan global. Data IMS Health mencatat industri ini tumbuh 7,49 persen hingga kuartal IV lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 2015 yang hanya 4,92 persen.

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) memperkirakan pertumbuhan ini akan terus melaju tahun ini dan seterusnya. Menariknya, pertumbuhan industri ini juga didorong oleh meluasnya jangkauan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan yang mencapai 175 juta anggota hingga Maret 2017. Berarti sekitar 66 persen dari populasi di Indonesia.

Pertumbuhan tersebut didukung komitmen pemerintah dalam menjadikan farmasi sebagai salah satu industri prioritas di Indonesia. Salah satu upaya adalah dengan meluncurkan Roadmap Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, akhir Februari lalu.

“Semakin luasnya jangkauan JKN, berarti semakin banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki akses pada pelayanan kesehatan. Hal ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi obat dan perkembangan industri farmasi secara keseluruhan,” ujar Wakil Ketua Umum IPMG, Evie Yulin.

Namun, IPMG mencermati, dalam pelaksanaan pengelolaan JKN, terdapat ruang yang selama ini memengaruhi kesuksesan progam, menghambat pertumbuhan industri farmasi, serta menutup akses masyarakat akan obat-obatan berkualitas. JKN juga masih terus berkutat dengan masalah defisit keuangan. Hingga 2016, total defisit JKN mencapai Rp 6,23 triliun.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan investasi di sektor riset dan pengembangan (R&D) serta bahan baku industri menjadi peluang yang harus bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Apalagi sektor bahan baku industri telah ditetapkan menjadi prioritas utama dalam Roadmap Industri Farmasi.

“Riset dan pengembangan merupakan fondasi dari industri farmasi. Obat-obatan inovatif yang merupakan hasil riset dan pengembangan, adalah komponen utama untuk meningkatkan tingkat peluang hidup di dunia, dengan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Jorge Wagner, Ketua Umum IPMG.

Dalam kaitannya investasi di sektor riset dan pengembangan, IPMG merasa perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk bersama menjawab tantangan yang menjadi kendala bagi pelaku industri farmasi. Di antaranya proses persetujuan obat baru yang sangat makan waktu, sertifikasi produk halal, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), obat palsu, serta hak kekayaan intelektual.

Menurut Direktur Eksekutif IPMG, Parulian Simanjuntak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset dan pengembangan industri farmasi. Antara lain, politik yang stabil dan transparan; kekayaan intelektual kelas dunia; pasar yang terbuka dan tanpa diskriminasi; jaringan yang kuat antara sektor swasta dan akademisi; serta insentif pajak.

“Keberadaan lingkungan yang ideal bagi sektor riset dan pengembangan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Secara langsung hal tersebut juga akan berkontribusi terhadap daya saing serta meningkatkan kemampuan terhadap pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi pasien di era JKN seperti sekarang ini,” katanya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 + four =