Ironi DPRD DKI Jakarta yang Tak Kunjung Selesaikan Raperda

Source: Internet

Hingga Juni 2016, berarti sudah lebih dari lima bulan, belum ada satu pun rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Timbul pertanyaan, apa saja kerja anggota dewan selama ini?

Boleh dibilang, selama lima bulan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak bekerja, meski tetap digaji. Gaji yang diterima pasti lebih tinggi dari karyawan yang setiap hari harus masuk kerja. Wah!

Di DPRD DKI Jakarta ada instrumen yang dinamakan dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Tugasnya membahas raperda, baik yang diusulkan eksekutif maupun legislatif.

Ketika membahas raperda, Balegda tidak sendiri. Pihak eksekutif yang terkait dengan raperda tersebut selalu ikut serta dan terlibat dalam pembahasan. Pada 2016, ada sekitar 23 raperda yang masuk ke dalam Balegda. Namun, belum ada satu pun raperda yang disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mencoba berdalih dengan mengatakan bahwa hambatan dalam pembahasan raperda bukan dari pihaknya (legislatif) saja. Dia juga menyeret pihak eksekutif.

“Saat membahas, kami harus ada pembahasan akademiknya. Nah, itu disiapkan eksekutif. Sebenarnya kalau akademiknya bagus, pembahasan nggak akan lama. Seperti raperda tata ruang, Pemda tidak siap,” ujar Taufik, dikutip Kompas, 3 Juni 2016.

Katanya, jika draf akademik tersedia dengan baik, idealnya Balegda bisa membahas dua raperda dalam waktu satu bulan.

Masalah lain yang menyebabkan pembahasan raperda molor adalah ketidakhadiran eksekutif dalam rapat Badan Musyawarah. Menurut politikus Partai Gerindra itu, di DPRD DKI, semua jadwal rapat dan sidang paripurna ditentukan dalam rapat Bamus.

Seharusnya kepala SKPD bisa hadir di rapat untuk menyepakati jadwal. Namun, seringkali kepala SKPD hanya mengirim stafnya sehingga sulit mengambil keputusan dalam rapat Bamus.

“Waktu Bamus Raperda Perpasaran, yang datang staf. Padahal kalau Bamus kan harus dipaparkan dulu bisa dijadwalkan nggak? Kemudian waktu kami tentukan jadwal, dia mesti nanya ke pimpinannya. Soal jadwal itu, di Bamus harus sudah pasti ditentukan,” ujar Taufik.

Raperda terakhir yang dibahas DPRD DKI Jakarta adalah Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Raperda tentang Reklamasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta. Namun, kedua raperda tersebut akhirnya dibatalkan karena terkait kasus suap reklamasi yang melibatkan salah satu anggota Balegda, yakni Mohamad Sanusi, yang juga adik Taufik.

Pembahasan dua raperda terkait reklamasi itu tidak pernah mencapai kuorum.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 5 =