Isu Reshuffle Rasa Pilkada?

 

Isu reshuffle alias perombakan kabinet kembali berembus kencang. Menariknya, kali ini dibarengi dengan isu akan masuknya seorang pembaca acara talkshow terkenal, menjadi bagian dari kabinet Jokowi-JK.

Seseorang itu adalah Najwa Shihab, anak mantan Menteri Agama dan juga Kyai terkenal, Quraish Shihab. Yang begitu menyedot perhatian publik adalah Najwa diisukan akan menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial.

Rumor ini kian mencuat ketika publik melihat dukungan terhadap ketua umum Muslimat NU itu untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur semakin kuat. Tak hanya melihat dari kian aktifnya Khofifah di media, tetapi juga dari pernyataan berbagai partai politik (parpol) yang ikut menyuarakan dukungan.

Di sisi lain, dari kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berembus kabar kekecewaan sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, kepada Presiden Jokowi dan ancaman akan mundurnya PKB dari koalisi parpol pendukung pemerintah. Publik pun langsung menangkap rumor ini sebagai tanda bahwa Presiden Jokowi telah memberi restu kepada Khofifah untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.

Kembali ke Najwa, kian moncernya nama presenter cantik asal stasiun Metro TV ini tak lepas dari suksesnya acara talkshow yang digawanginya, Mata Najwa. Dalam episode terakhirnya, talkshow tersebut menghadirkan tamu istimewa, yakni penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang kini tengah dirawat di rumah sakit di Singapura.

Rumor yang beredar, wawancara itu dilakukan Najwa atas inisiatif pribadinya tanpa ada dukungan dari tempat ia bekerja. Ketika berhasil dan ingin ditayangkan, tentangan datang dari Metro TV dan keluar ultimatum bahwa Mata Najwa harus berhenti bila tetap bersikeras menayangkan video wawancara dirinya dengan Novel Baswedan.

Sontak, dengan berkembangnya rumor itu puja-puji terhadap Najwa Shihab pun kian berkembang. Di sisi lain, pengunduran diri dan berhenti tayangnya episode-episode talkshow yang diampu Najwa pun mengundang tanya, adakah semuanya hanya setingan agar agenda pemerintah berupa kasus Novel Baswedan dan pilkada Jatim 2018 bisa berlangsung lancar?

Tak ada yang tahu. Yang pasti, aksi “detik-detik” terakhir dukungan pemerintah terhadap pilkada di provinsi di timur Pulau Jawa itu juga bukan tak ada sama sekali. Publik menyaksikan betapa Anies Baswedan yang diberhentikan secara misterius dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tiba-tiba menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dan bahkan memenangi pilkada.

Padahal saat itu beredar kabar, telah terjadi kesalahan perhitungan dalam anggaran di kementerian yang dipimpin oleh Anies dengan nilai lebih dari Rp 20 triliun. Dengan alur cerita seperti itu, tak heran bila kasus lengsernya Anies dari kursi Mendikbud dianggap oleh banyak kalangan sebagai cara pemerintah menempatkan dirinya untuk “head to head” dengan calon lain dalam pilkada DKI Jakarta.

Inilah mengapa dalam kasus pilkada Jawa Timur, banyak kalangan menilai bahwa pihak istana melakukan hal yang sama dengan kasus Anies Baswedan, beberapa waktu lalu. Karena Khofifah tak punya kasus yang bisa dijadikan “kendaraan” untuk kemudian “melemparnya” menjadi calon gubernur dukungan istana, dipakailah Najwa Shihab.

Sementara itu, dukungan istana kepada Khofifah yang begitu kentara dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang tidak mengherankan lagi. Dengan posisi Khofifah yang dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan garansi yang kuat.

Di sisi lain, wagub petahana Saifullah Yusuf memang didukung oleh PKB sebagai salah satu parpol yang pro pemerintah. Namun, banyak kalangan menilai, kedekatan Gus Ipul, begitu ia akrab dipanggil, dengan Soekarwo yang notabene adalah Ketua Umum Partai Demokrat Jawa Timur telah menjadikan dirinya sebagai “sekutu yang tak diharapkan” partai banteng.

Adalah logis bila Megawati lebih suka memberikan dukungan kepada Khofifah. Dukungan tersebut akan membuat Menteri Sosial itu dengan mudah melenggang karena pasti akan disuport secara penuh oleh pihak istana.

Dukungan kepada Khofifah yang diberikan oleh PDIP tentunya tak akan gratis. Dengan posisi Jawa Timur sebagai lumbung suara terbesar di negeri ini, akan menjadikan siapa pun gubernur di sana punya tugas berat: mengumpulkan suara bagi kemenangan parpol pendukungnya pada pemilu legislatif 2019 yang akan datang.

Dan menurut penilaian banyak pengamat politik, itulah incaran dari PDIP serta pihak istana yang sebenarnya.

 

Photo source: Tempo.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × five =