Jalan Limbung Sandiaga Uno

Source: Internet

 

Mendekati putaran kedua pilkada DKI Jakarta 2017, calon wakil gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings, Edward S. Soeryadjaya. Tuduhannya tak main-main, yakni tindak pidana penggelapan dalam penjualan sebidang tanah yang dikatakan berlokasi di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten. Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi.

Dari pihak Edward Soeryadjaya, sang pengacara mengaku bahwa mereka telah berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan bersama Andreas Tjahyadi dan Sandiaga  sejak Januari 2016. Namun, tak ada tanggapan positif terkait upaya penyelesaian itu.

Di sisi lain, publik juga kadung mengetahui bahwa hubungan antara Sandiaga  dan keluarga Soeryadjaya sangat baik. Konon biaya pendidikan tinggi Sandiaga berasal dari budi baik keluarga ini.

Yang menarik adalah, kenapa kasus yang terjadi pada 2013-2016 ini kembali dibuka bertepatan dengan momen pilkada DKI Jakarta? Apakah ini salah satu  cara agar langkah Sandiaga terjegal? Atau memang ada unsur kesengajaan sebagai langkah keluar dari pertarungan politik yang sangat melelahkan ini?

Maklum saja, sebagaimana diketahui, pilkada DKI Jakarta merupakan pertarungan para elite negeri ini. Mulai dari pihak partai yang berkuasa, yakni PDIP, partai oposisi Gerindra dan PKS, Partai Demokrat yang lebih “cair”, hingga kubu kekuatan politik lama seperti keluarga Cendana.

Dengan polarisasi seperti itu, tentu saja siapa pun yang memenangi pertarungan pilkada DKI Jakarta tetap akan punya jalan terjal yang berliku untuk menjalankan pemerintahan daerah. Termasuk di antaranya untuk mengembalikan segenap “investasi politik” yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Lalu, apakah cukup kasus tuntutan Edward Soeryadjaya untuk menjegal langkah Sandiaga? Banyak yang mengatakan, kali ini Sandiaga tetap akan bisa melenggang mulus, walaupun Polda Metro Jaya sebagai pihak penyidik bertekad bakal menyamakan kasus ini dengan kasus yang menimpa gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama.

Di sisi lain, kasus ini sebenarnya kasus sederhana. Sandiaga dinilai tak berlaku jujur dengan memenuhi janji pembayaran atas sebidang tanah sengketa.

Kala itu Sandiaga membeli sebuah perusahaan bernama PT Pandan Wangi Sejahtera (PWS) sebesar US$ 1,5 juta yang diklaim baru dibayar US$ 650 ribu saja. Nah, PWS mempunyai sengketa dengan Pertamina terkait tanah seluas puluhan hektare yang diperuntukkan bagi proyek kilang yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh perusahaan minyak negara itu.

http://nasional.inilah.com/read/detail/2322989/sandiaga-uno-dan-lahan-bodong-depo-pertamina

Hubungannya dengan Edward Soeyadjaya adalah, bahwa Sandiaga yang membeli tanah yang kemudian dilelang tersebut. Musabab terjadinya pelelangan adalah tanah itu ternyata merupakan aset jaminan utang piutang sebuah perusahaan investasi di Singapura dengan PWS.

Karena PWS telah dibeli oleh Sandiaga, sebagai pemilik baru perusahaan tersebut, ia menuntut Pertamina membayar ganti rugi yang kemudian muncul angka US$ 6,4 juta. Bagaimana Edward Soeryadjaya bisa ikut mengklaim pembayaran ganti rugi itu? Karena pihak Edward yang memenangi tanah sengketa yang merupakan aset perusahaan Singapura.

Berdasarkan klaim itu, ia lalu membuat sertifikat tanah sengketa. Di sisi lain, pihak Sandiaga mengklaim telah memiliki sertifikat tanah atas aset tersebut.

Apakah masing-masing sertifikat tanah merujuk pada satu aset yang sama? Sampai saat ini hanya Sandiaga dan Edward Soeryadjaya yang tahu pasti.

Masalahnya kemudian, sebagai pemilik sertifikat atas tanah yang disengketakan, Edward Soeryadjaya merasa berhak untuk mendapat bagian dari pembayaran ganti rugi dari Pertamina ke PWS yang merupakan pihak Sandiaga. Dan menurut klaim pengacara Edward, pihak Sandiaga kerap hanya mengumbar janji, hingga saat ini.

Sementara itu, menurut pihak Sandiaga, dengan diselesaikannya sengketa tanah melalui pemilik uang tebusan, yakni Pertamina, seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Masalahnya, penyelesaian secara kekeluargaan ini dicurigai penuh dengan aroma kongkalikong. Banyak pihak menilai ada kekuatan politik besar yang menekan Pertamina agar permasalahan ganti rugi itu tak berlanjut ke mana-mana.

Apakah kasus ini terkait dengan pilkada DKI Jakarta 2017?

Tidak ada yang tahu. Namun, pihak Sandiaga meyakini ini merupakan bagian dari intrik politik menjelang pilkada putaran kedua.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Belum lama ini Sandiaga juga mendapat surat pemanggilan dari Polsek Metro Tanah Abang terkait kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada 2013. Padahal, menurut Sandiaga, kasus ini tidak masuk dalam hitungan tim hukumnya sebagai potensi gangguan yang akan menjegal langkahnya ke Balai Kota.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/10/17585191/sandiaga.tidak.menyangka.akan.ada.pemanggilan.polisi.saat.pilkada

Apakah benar begitu? Tak ada yang tahu. Yang pasti, pemanggilan Sandiaga atas kasus yang terjadi tiga tahun lalu itu tentu mengundang pertanyaan. Apalagi kasusnya hanya terkait dengan pencemaran nama baik, dan itu pun tidak melibatkan Sandiaga secara langsung. Dari kacamata publik, secara mudah pun setiap orang akan bisa menebak ke arah mana kasus ini bermuara.

Akankah Sandiaga terhenti dari proses pilkada DKI Jakarta? Tampaknya tidak, tetapi bila kasus ini terus membesar, yang paling tergerus tentu adalah citra diri Sandiaga yang telah dibangun susah payah selama ini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


9 + seven =