Kebijakan Antiterorisme yang Manusiawi

ilustrasi: via KoranJakarta

 

Dalam 20 tahun terakhir, kita menghadapi masalah terorisme yang serius. Panggung reformasi yang penuh dengan euforia kebebasan dimanfaatkan bukan saja oleh kelompok prodemokrasi, tetapi juga oleh kaum radikal. Pencabutan Undang-Undang (UU) tentang Subversif karena dianggap sebagai warisan era otoritarianisme, menjadi momentum kembalinya kelompok pelarian politik yang bergabung dalam Jamaah Islamiyyah (JI).

Hasil scientific crime investigation dalam peristiwa tragedi bom Bali 2002 menemukan jejak para pelaku teror berikut sel-sel organisasinya yang dikenal dengan Al Jamaah Al Islamiyyah (AJAI). Para pelaku bom Bali merupakan elite dalam JI Asia Tenggara itu. Imam Samudra, Amrozi, Mukhlas, Nasir Abbas, dan lainnya pernah mengalami pendidikan militer militan di Afganistan.

Pada awalnya tokoh-tokoh penentu pemerintahan Indonesia, seperti Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz menolak tuduhan pihak asing tentang perkembangan terorisme di Indonesia. Meskipun sumber informasi awal pelatihan terorisme di Poso sebelum kejadian bom Bali berasal dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) Hendropriyono.

Baca Juga : Pelapor Korupsi Dapat Rp 200 Juta, Fahri: Habisin Saja Duit Negara ini

Pemerintah belum juga membuat regulasi antiteror pasca pengeboman di delapan kota besar pada Desember 2000, dan sasaran pengeboman terhadap Duta Besar Filipina pada Agustus 2000. Sikap abai negara tampaknya dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan anatomi, perkembangan, dan tujuan terorisme secara riil.

Mengacu pada pandangan ahli terorisme, Hoffmann (1998), terorisme selalu bermotif politik, melalui cara-cara kekerasan guna menimbulkan efek ketakutan publik. Oleh karena itu, sejumlah serangan terorisme di Indonesia menyasar simbol-simbol yang mereka sebut sebagai berhala kapitalisme global seperti kedutaan, hotel, perusahaan penyiaran, tempat hiburan tujuan ekspatriat, dan objek vital nasional.

Pesan kaum radikal jelas agar menimbulkan ketakutan global kepada musuh jauh (far enemy). Kemudian mereka menentukan target aparat berikut markas kepolisian dan kelompok masyarakat yang ditengarai mendukung Amerika Serikat (AS) dan aliansinya yang dianggap sebagai near enemy alias musuh terdekat.

Berbagai studi menyimpulkan bahwa terorisme Indonesia berbentuk terorisme politik yang berakar kuat pada kekecewaan mendalam atas bentuk negara yang tidak berdasarkan pada keyakinan mayoritas. Pendiri Darul Islam (DI, berdiri 1948), Kartosuworjo, mengatakan bahwa demokrasi adalah suara mayoritas. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya didasarkan pada semangat syariah islam.

Baca Juga : Bagaimana Penanganan Korban dalam UU Terorisme yang Baru?

Oleh karena itu, motif ideologi keagamaan menjadi satu metode regenerasi terorisme politik-agama di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini. Penting meneliti lebih lanjut genealogi dan dinamika terorisme dari masa ke masa di Indonesia karena memiliki kaitan historis dan ideologis. Menurut Anthony Richards (2015), terorisme dapat diklasifikasikan dalam right wings terrorism, religious terrorism, single issue terrorism.

Namun, sampai saat ini belum ada studi mendalam tentang terorisme sesuai model Richards di atas sehingga membutuhkan kajian komprehensif dalam usaha menyusun grant design anti terrorism bagi Indonesia ke depan. Kebijakan antiterorisme yang digunakan sekarang belum dapat menghentikan radikalisme dan terorisme yang tumbuh subur di tengah peran Densus 88 yang sangat aktif menghadapinya.

Asal Mula Kebijakan Antiterorisme

Secara umum dalam khasanah internasional, terorisme dipandang sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Terorisme adalah tindakan teror yang dilatarbelakangi motivasi politik untuk mengganti rezim yang sesuai dengan kehendak kelompok teroris. Perdebatan tentang terorisme terus mewarnai perkembangan sejarah manusia karena terdapat berbagai bentuk terorisme: terorisme negara, terorisme separatis, terorisme narkotika, terorisme politik, terorisme ideologi-agama, dan lainnya.

Baca Juga :  Pro Kontra UU Terorisme, Bisa Jadi Subversif?

Pada masa pergerakan kemerdekaan terjadi adu kekuatan antara Belanda dengan para pejuang di Indonesia yang oleh Belanda dikategorikan sebagai, “teroris” pengacau keamanan Hindia Belanda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, tidak terdapat muatan atau pasal-pasal yang dapat menghukum pelaku terorisme secara missal sehingga memerlukan regulasi khusus untuk menghadapi rangkaian terorisme yang tumbuh pesat beriringan dengan transisi demokrasi.

Serangan terorisme dalam tragedi bom Bali 2002 mendorong pemerintah untuk segera menyusun undang-undang antiteror, baik untuk menghadapi pelaku bom Bali maupun sebagai agenda pemberantasan terorisme. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan andil bagi Polri sebagai pemangku kepentingan untuk membentuk Densus 88 AT Polri sebagai “kekuatan pemukul” untuk menghadapi terorisme di Indonesia. Namun, UU Antiteroris dianggap terlalu keras dalam menghadapi gejala terorisme lokal, dan dianggap “copy paste” dari UU serupa di AS.

Meskipun masih terdapat banyak kendala dalam regulasi antiterorisme, lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa menutup kelemahan peran negara dalam terorisme. BNPT sebagai lembaga pembuat kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme, mengefektifkan koordinasi dan penggunaan lembaga lain di luar Polri, seperti TNI beserta pasukan antiteror lintas matra, yakni Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Darat (AD), yang telah lama memiliki badan antiteror. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), dan lembaga-lembaga terkait turut mengambil bagian dalam deradikalisasi dan pemberantasan terorisme.

Masalahnya, pendekatan represif masih mendominasi upaya menghadapi terorisme sehingga memicu tumbuh berkembangnya sel-sel baru terorisme di berbagai daerah. Upaya soft power dalam resosialisasi, rehabilitasi, dan deteksi dini terhadap mereka yang pernah dipidana dan bebas dari terorisme belum efektif dan maksimal. Kondisi ini tidak hanya du Indonesia, tetapi juga dialami bangsa-bangsa lain yang sudah lama menghadapi ancaman terorisme di negaranya seperti Pakistan, Mesir, Filipina, AS, serta negara-negara di Afrika dan Eropa.

Baca Juga : Mengapa Peran Perempuan dan Anak-anak Meningkat dalam Aksi Terorisme

Dalam kasus Indonesia, peran maksimal baru bisa dilakukan oleh Densus 88 dengan dukungan Polri dan negara yang memadai mendorong Densus 88 sebagai lembaga pemukul untuk menghadapi sel-sel terorisme. Di sisi lain, operasi Densus 88 menunai kritik tajam elemen-elemen masyarakat yang lebih mengharapkan Densus 88 dapat menangkap dan membawa terduga pelaku terorisme ke proses pengadilan yang independen dan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Terdapat dilema ketika di satu sisi publik menuntut keterbukaan dan pendekatan HAM, di sini lain mayoritas tugas operasi Densus 88 dalam kategori rahasia dan tak bisa dipublikasikan secara massif. Satu tantangan utama dalam menghadapi terorisme di Indonesia ke depan adalah bagaimana menggunakan perangkat legal dan regulasi antiteror yang tersedia guna memecahkan perkembangan terorisme yang tiada henti. Selain pendekatan hukum, represif, dan pencegahan yang dilakukan misalnya oleh TNI, juga perlu dibangun formal rekonsiliasi dengan kekuatan terorisme yang terbuka untuk dialog.

Salah satu isu dialog yang penting adalah narasi Islam moderat dan budaya keindonesiaan yang toleran. Para pemangku kebijakan negara perlu mengakomodasi tuntutan keadilan sosial, ekonomi, dan kesetaraan yang dituntut oleh mereka yang dianggap masih radikal. Melalui pendekatan baru ini diharapkan mereka mengubah main set atau pola pikir bahwa negara mengakomodasi suara semua warga negara dalam kesetaraan tanpa diskriminasi di antara mereka yang sedang menduduki tampuk kekuasaan maupun mereka yang masih sebagai warga negara biasa.

Regulasi Antiteror yang Manusiawi

Problema pemberantasan terorisme di Indonesia pascalahirnya UU No. 15 Tahun 2003 dan revisi atas UU tentang Antiteror pada 2018 menunjukkan bahwa belum lahir kebijakan negara yang tepat untuk Indonesia. Mestinya pendekatan antiterorisme yang keras melalui peran Densus 88 dapat memberikan efek jera yang kuat bagi kelompok teroris dan kaum radikal di Indonesia. Hal itu menunjukkan demikian besarnya doktrin jihad dan motif ideologis di balik konsolidasi, jaringan, dan aksi-aksi terorisme.

Baca Juga :  Retorika Prabowo Membangunkan Kembali Politik Identitas

Sementara itu, kebijakan deradikalisasi baik yang dilakukan BNPT maupun kontraradikalisasi Densus 88 masih kurang “bergigi” menghadapi kekuatan terorisme yang cukup besar di Indonesia. Berbeda dengan komunitas masyarakat Indonesia yang moderat secara mainstream, kekuatan kecil terorisme memiliki proses ideologi, sistem jaringan dan bersifat transnasional. Mengikuti arus globalisasi yang menyediakan perangkat komunikasi berbasis teknologi canggih, teroris semakin efektif menjaring kelompok pengguna sosmed dan memanfaatkan media globalisasi.

Meskipun menolak globalisme dan kapitalisme, mereka menjadikan fasilitas dan media global dalam upaya mendorong aksi-aksi terorisme mereka berjalan sesuai target, menebarkan ketakutan global, dan mengusung ideologi lain yang mereka anut. Perbedaan latar dan motif terorisme di Indonesia dengan negara lain adalah bahwa kelompok terorisme di Indonesia memiliki basis ideologi yang kuat dan bertemu dengan kondisi ekonomi, sosial, korupsi, dan masyarakat dengan jenjang pendidikan yang masih lemah.

Faktor “keteladanan” para elite penyelenggara negara yang diwarnai korupsi, perilaku sekuler, hedonism, dan lainnya memperkuat militansi kaum radikal bahwa memang Indonesia harus memiliki sistem pemerintahan yang agamis, Indonesia tidak cocok dengan paham sekularisme seperti sekarang. Kegagalan negara dalam menangani problem kemiskinan dan kebodohan menimbulkan frustrasi sosial yang berakibat pada mudahnya (permisif) masyarakat mengikuti pengaruh radikalisme.

Baca Juga :  Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Awasi Keberadaan Ormas

Dengan dasar masalah tata kelola pemerintahan seperti inilah yang mengharuskan kebijakan antiterorisme melibatkan banyak “aktor” dan lembaga baik di badan-badan keamanan maupun dalam kementerian-lembaga yang ada. Indonesia yang modern sebetulnya memperlihatkan budaya politik, etika, dan prinsip keindonesiaan yang kuat. Semua agama resmi di Indonesia dewasa ini merupakan pengaruh internasional dan hasil interaksi melalui proses Westernisasi, Indianisasi, Islamisasi, dan Konfusianisme yang panjang.

Dampak dari interaksi global di masa lalu itu melahirkan etos dan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Pendekatan dan kebijakan antiterorisme mestinya mengacu pada proses transformasi budaya dan etika bangsa. Budaya lokal yang berkembang di daerah-daerah diharapkan menjadi pilar penyangga dalam menjaga kohesi sosial-bangsa, khususnya dalam menghadapi terorisme.

Sebagai contoh ketika UU Antiteror (2003) didominasi oleh tekanan asing dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan membuat kita terpaksa mengadopsi UU Antiteror ala AS, mengakibatkan terorisme yang awalnya adalah, meminjam istilah Sidney Jones, terorisme kampung, menjadi terorisme yang terorganisasi dan punya sistem nasional dan internasional.

Apa yang terjadi di Timur Tengah dengan cepat menginspirasi aksi-aksi terorisme di Tanah Air. Berdasarkan pada konteks bahasan di atas, perlu terus dikembangkan kajian-kajian kebijakan (policy analyse) yang secara bertahap menemukan strategi dan metode antiterorisme yang tepat untuk Indonesia. Salah satu pendekatan yang diperlukan untuk bangsa Indonesia adalah sentuhan kemanusiaan. Kita perlu bangun kebijakan antiterorisme yang memandang bahwa mereka yang dituduh dan pernah terpengaruh paham terorisme itu adalah keluarga besar bangsa Indonesia.

Baca Juga : Kampus Masih Rentan Terpapar Radikalisme

Oleh karena itu, perlu memikirkan pendekatan soft power yang memberikan solusi alternatif bagi lahirnya tanggung jawab dan penggunaan hak-hak dan kebebasan melalui saluran partisipasi yang normal dan sesuai rule of law yang berlaku. Betapapun sistem hukum kita masih didominasi oleh mereka yang mengelola kekuasaan dengan kurang baik dan penuh rekayasa, pilihan kita mestinya pada kerangka bernegara sesuai sistem hukum nasional dan relasi negara-masyarakat yang setara.

Kita mengharapkan adanya perubahan berkesinambungan di masa depan. Berkaca dari pengalaman reformasi dan perubahan yang membawa kemajuan dan keadilan sebagaimana yang dialami bangsa-negara di Barat dan AS, tampaknya mereka juga melewati proses bernegara yang panjang dan melelahkan untuk mencapai tahap democratic civilization. Sebagaimana yang juga Cina dan Jepang, dua negara besar di kawasan Asia, yang perkembangan dan kemajuan antiterornya memerlukan waktu, pengorbanan dan disiplin nasional. Indonesia sebagai bangsa besar harus meyakini bahwa masa depan yang lebih baik dapat dinikmati generasi milenial di masa mendatang.

 

Sidratahta Mukhtar  —  Penulis disertasi tentang kebijakan antiterorisme, program doktor ilmu politik UI, dosen ilmu politik UKI, penulis buku tentang politik, keamanan, dan terorisme

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − 1 =