Kembalinya Anggota OPM ke NKRI dan Peran Jokowi

 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini dikenal sebagai gerakan separatis yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelompok ini dikenal dengan resistensinya yang sangat kuat terhadap pemerintah Indonesia dan tidak segan-segan menggunakan senjata untuk mewujudkan negara Papua.

Namun, dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, sejumlah anggota atau simpatisan OPM memutuskan memilih kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada 1 Juli 2017, 15 anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM dan 200-an pendukungnya menyatakan kembali bergabung ke NKRI.

Sebelumnya, pada Maret 2017, 155 anggota OPMjuga menyatakan diri bergabung kembali ke Indonesia. Peringatan HUT ke-71 Indonesia di Kabupaten Puncak Jaya, pada 17 Agustus 2016, diisi ikrar 300 anggota OPM, yang dipimpin Goliath Tambuni, menyatakan diri kembali bergabung ke NKRI.

Sebanyak 10 anggota TPN OPM juga menyerahkan diri dan bergabung kembali ke Indonesia, pada Januari 2016. Seorang di antaranya adalah Melodi Wanda, komandan dari kelompok Goliath Tambuni.

Deklarasi kembalinya sejumlah anggota OPM dan TPN OPM ke NKRI tentunya menimbulkan pertanyaan besar. Tak salah karena organisasi tersebut dikenal memiliki anggota yang fanatik terhadap ide Papua merdeka.

Faktor Pembangunan

Selama ini Papua merupakan salah satu wilayah yang tertinggal dalam berbagai bidang, baik infrastruktur dan ekonomi. Ketertinggalan tersebut membuat kesenjangan dan kecemburuan sosial antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia.

Pada era Presiden Soeharto, Papua sempat dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). Fakta ini yang membuat rakyat Papua menjadi antipati terhadap pemerintah, dan menginginkan berpisah dari Indonesia.

Dalam kurun waktu belakangan ini, pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengubah pendekatan terhadap Papua. Perubahan sikap pemerintah terhadap Papua sebetulnya sudah dimulai sejak era reformasi.

Saat memimpin, Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Meskipun demikian, Papua masih tetap menjadi wilayah yang terbengkalai dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mencoba melakukan pembangunan di sejumlah bidang di Papua. Pada 2013, direaliasasi alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Provinsi Papua sebesar Rp 33 triliun dan Rp 14 triliun untuk Papua Barat.

Pembangunan di Papua semakin gencar di era Presiden Jokowi. Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua, rel kereta api, pasar Mama-Mama, tol laut, bandara perintis, serta Papua Terang 2020.

Sepanjang 2016, pemerintah berhasil melistriki 96 desa di Papua dan Papua Barat. Target 365 desa lagi guna mewujudkan program “Menuju Maluku Papua Terang 2020”.

Pada Oktober 2016, DPR sepakat memberikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp 56,85 triliun, terdiri atas DIPA (Daftar Isian Pelaksaan Anggaran) Kementerian/Lembaga atau Satker sebesar Rp 13,68 triliun serta DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 43,17 triliun untuk percepatan pembangunan di Papua.

Selain pembangunan di bidang infrastruktur, pemerintah juga berusaha menutup ketertinggalan ekonomi masyarakat Papua. Upaya tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Lihat saja, pertumbuhan 2015 mencapai 7,97 persen, tahun berikut naik menjadi 8,67 persen.

Untuk mewujudkan program pembangunan dan ekonomi di Papua, pemerintah juga membuat program BBM satu harga. Program tersebut ditujukan untuk menyamakan harga BBM di seluruh pelosok Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pertamina menanggung biaya Rp 5 trilliun untuk memberikan subsidi bagi transportasi BBM ke wilayah Papua.

Jokowi juga mengubah pendekatan Papua yang militer-sentris menjadi persuasif dan komunikatif. Upaya perubahan pendekatan ini dilakukan dengan memperbanyak kunjungan ke wilayah Papua sebagai bentuk kepedulian dan menampung aspirasi rakyat Papua. Sejak menjabat, Jokowi telah melakukan perjalanan Kepresidenan ke Papua sebanyak 7 kali.

Upaya Jokowi tersebut terbukti membuahkan hasil. Terlihat dari dua hasil survei kepuasan rakyat Papua yang dilakukan Indikator Politik dan Indo Barometer. Berdasarkan survei Indikator Politik, 62 persenmasyarakat Papua puas dengan program pemerintahan Jokowi, sedangkan survei Indo Barometer mencapai 66,4 persen.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda, menilai Presiden Jokowi sudah menunjukkan keseriusan dalam membangun Papua. Keseriusan tersebut diapresiasi oleh masyarakat di sana.

Keseriusan pemerintah dalam membangun dan perubahan pendekatan ke masyarakat Papua tersebutlah akhirnya membuat banyak anggota OPM sadar dan memilih kembali ke pangkuan NKRI. Sebagian dari mereka menyadari bahwa jika masih tetap melakukan aksi, malah akan menimbulkan konflik yang menghambat pembangunan.

Karena itulah, mereka lebih memilih untuk bergabung dan membantu pemerintah membangun tanah Papua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


9 + 14 =