Kena Sanksi, APRIL Berpotensi Rugi Besar

Sumber: liputan6.com

 

Seperti telah diduga oleh banyak pihak, akhirnya perusahaan bubur kertas dan kertas asal Singapura, APRIL Group, terjerat sanksi dari otoritas terkait Indonesia. Tak tanggung-tanggung, rencana kerja tahun 2017 serta rencana kerja 10 tahunan perusahaan dinyatakan tidak sah oleh kementerian terkait. Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), APRIL dan juga anak perusahaannya, RAPP, dinyatakan telah menunjukkan keengganan untuk mematuhi peraturan gambut baru.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK menjelaskan bahwa bukti yang ditemukan selama pemeriksaan lapangan ini menunjukkan bahwa PT RAPP terus melakukan praktik business-as-usual dengan sepenuhnya mengabaikan peraturan gambut baru. Menurut Dirjen, pihaknya juga menyaksikan secara langsung aktivitas perusahaan APRIL di kubah gambut (zona perlindungan gambut) tanpa ada niat sedikitpun untuk melakukan pemulihan atas dampak aktivitas yang ada.

Pihak perusahaan jelas tak ingin disalahkan. Berdasarkan dokumen legal APRIL, 70% wilayah konsesi perusahaan di wilayah Pelalawan merupakan kubah gambut. Sebaliknya, versi pemerintah, 100% wilayah usaha korporasi yang bersangkutan adalah wilayah gambut dalam.

Argumen pemerintah ini berdasarkan analisis berbasis pemetaan LiDAR yang dilakukan oleh Deltares (2015). Hasil citra satelit itu mengungkapkan bahwa hampir semua konsesi APRIL di lanskap Semenanjung Kampar, termasuk perkebunan Pelalawan, terdiri atas gambut dalam.

Masih abu-abunya klaim wilayah gambut memang beralasan. Sebagaimana diketahui, Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menetapkan wilayah gambut yang menjadi prioritas restorasi pada 2016 hingga 2020, yaitu seluas 2.679.248 hektare. Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG, Budi S. Wardhana, menyatakan bahwa dari area yang akan direstorasi tersebut, 2,3 juta hektare (87 persen) di antaranya berada di dalam kawasan budidaya dan 1,2 juta hektare berada di kawasan budidaya perkebunan dan kehutanan.

BRG juga mengklaim telah menemukan hampir 25 ribu hektare areal di kawasan budidaya dengan izin yang tumpang-tindih. Sementara itu, terdapat 1,1 juta hektare areal bergambut di kawasan budidaya yang belum memiliki izin yang sah, izin belum teridentifikasi dan/atau lahan masyarakat.

Kontroversi Mencuat

Perbedaan inilah yang menurut banyak kalangan menjadi dasar dari segala kontroversi tersebut. Bila ini menyangkut aksi korporasi 10 tahun ke depan, mungkin akan menjadi tak masalah. Namun, hal ini juga terkait dengan rencana kerja perusahaan di tahun berjalan. Berkurangnya wilayah garapan sebesar minimal 30% jelas merupakan bibit bencana keuangan yang sangat dahsyat.

Mengacu pada rencana pasokan baru sebesar 250.000 ton per tahun bagi pabrik baru RAPP di Pelalawan, serta harga kisaran pulp and paper yang mencapai USD 200 per ton, pemotongan sepertiga wilayah konsesi baru akan bernilai USD 17 juta per tahun atau ekuivalen dengan Rp 221 miliar. Itu baru pengurangan sepertiga, bisa dibayangkan bila pihak Kementerian LHK tetap bersikukuh bahwa seluruh wilayah eksplorasi baru pihak perusahaan adalah kawasan konservasi. Sedikitnya perusahaan akan kehilangan USD 50 juta atau Rp 650 miliar per tahun.

Bagaimana mungkin APRIL Group tak meradang? Tak salah bila kemudian bila banyak pihak mempertanyakan maksud pemerintah, terutama Kementerian LHK. Hal ini karena di lain pihak, perusahaan telah mendapat jaminan dari Kementerian Perindustrian agar pada akhirnya mampu membukukan nilai ekspor sebesar-besarnya.

Benarkah APRIL Group telah “bermain” di wilayah abu-abu? Bila hanya mengacu pada data BRG, mungkin saja itu terjadi. Namun, yang menarik adalah berdasarkan draf Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang disahkan oleh 65 anggota DPRD Riau tersebut, wilayah gambut Riau hanya mencapai 21,615 hektare. Dalam rincian peruntukan ruang hasil kerja Pansus RTRWP Riau untuk kawasan budidaya, Hutan Produksi Tetap mencapai 2.340.815 hektare.

Jumlah tersebut tak berbeda jauh dengan SK MenLHK Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional untuk Provinsi Riau. Dalam SK tersebut dinyatakan, dari lahan gambut seluas 5.040.735 hektare, untuk fungsi budidaya seluas 2.567.352 hektar dan 2.473.383 hektar untuk kawasan lindung.

Di sisi lain, data yang berbeda datang dari draf RTRWP Riau 2016-2035 seluas 1.693.030 hektare. Dalam kajian Bappeda RTRWP Riau 2016-2035 yang diterbitkan pada Mei 2016, menyebutkan kawasan kubah lindung gambut mencapai 1.693.030 hektare.

Indonesia dan Pasar Kertas Dunia

Yang menarik, segala kontroversi ini muncul ketika kertas Indonesia tengah menanjak jadi produk rebutan dalam skala global. Sebagaimana diketahui,produk kertas Indonesia mendominasi nilai ekspor ke seluruh negara dalam dua tahun ini. Dari total ekspor produk perkayuan yang senilai USD 11,83 miliar, khusus dari ekspor kertas mencapai USD 3,95 miliar pada 2016-2017.

Hebatnya, Kementerian LHK melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan juga mengakui bahwa nilai ekspor sebesar itu merupakan ekspor dengan dokumen V-Legal, yakni Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) maupun Lisensi FLEGT. Yang menakjubkan lagi, pihak kementerian juga mengakui bahwa ekspor produk perkayuan dengan menggunakan sistem V-Legal dan FLEGT baru mulai diterapkan pada 2016. Lisensi FLEGT merupakan lisensi yang diterbitkan setelah Indonesia menerapkan SVLK.

Pada 2016, total nilai ekspor dari produk perkayuan sebesar USD 9,26 miliar untuk semua negara. Khusus untuk ekspor menggunakan lisensi FLEGT yang diterapkan ke Uni Eropa senilai USD 868,85 juta. Dari total ekspor itu, untuk ekspor produk perkayuan berupa kertas ke semua negara tujuan sebesar USD 3,11 miliar, khusus ekspor kertas ke Uni Eropa (UE) senilai USD 204,17 juta.

Khusus hasil ekspor produk perkayuan hingga Maret 2017 senilai USD 2,57 miliar ke seluruh negara, sedangkan khusus ekspor ke UE senilai USD 277,26 juta. Sementara itu, untuk ekspor kertas ke semua negara di dunia hingga Maret 2017 senilai USD 837,37 juta, dan ekspor kertas ke UE senilai USD 65,25 juta.

Dari ekspor hasil kayu lainnya hingga Maret 2017 ke semua negara, tercatat hasil kerajinan senilai USD 28,91 juta, furnitur USD 368,05 juta, panel USD 567,48 juta, pulp USD 475,66 juta, woodworking (kayu olahan) USD 265,04 juta, dan chip USD 28,91 juta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


7 − one =