Ketika Sawah Berhadapan dengan Tol

Foto: Antara/AndikaWahyu

 

Prediksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), area persawahan di Indonesia berpotensi akan terus berkurang setiap tahunnya. Angkanya pun tak main-main, yakni sekitar 1,4 juta hektare.

“Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 itu kan 7,1 juta hektare ya dari citra satelit. Ke depannya diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20%,” ungkap Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian Kementerian ATR/BPN, Vevin S. Ardiwijaya, seperti dikutip Antara, Rabu (5/12/2018).

Pengurangan yang cukup signifikan tersebut berdasar hasil verifikasi langsung ke lapangan. Banyak lahan sawah yang ternyata sudah memiliki izin alih fungsi. Ada yang berubah menjadi mal, ada yang menjadi bangunan lain.

Yang menarik perhatian publik, ancaman kekurangan lahan sumber pangan utama itu dibarengi peningkatan jumlah panjang maupun ruas jalan tol yang dibangun. Ditargetkan, hingga akhir tahun ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoperasikan 13 jalur tol baru.

Sebagai informasi, dalam tiga tahun terakhir, 2015-2017, panjang ruas tol baru di Indonesia bertambah 332 kilometer (km). Dari Januari hingga September 2018, panjang jalan tol yang telah beroperasi 136,1 km. Selanjutnya dari Oktober hingga Desember 2018 ditargetkan akan siap untuk dioperasikan sebanyak 13 ruas jalan tol baru dengan total panjang 473,9 km.

Melalui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pemerintah memberikan alasan bahwa pembangunan jalan tol yang masif dilakukan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk menurunkan biaya logistik. Di sisi lain, Basuki juga mengakui bahwa sebagian besar jalan tol tersebut dibangun melalui skema KPBU, alias kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Artinya, jalan tol itu berpotensi akan punya sedikit sekali fungsi public service orientation (PSO). Dalih pemerintah, skema kerja sama dengan swasta itu bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya.

Alasan yang dikemukakan Menteri PUPR itu pun kembali diperkuat oleh Presiden Jokowi. Mantan wali kota Solo ini menyebut bahwa selama 43 tahun, Indonesia baru punya jalan tol sepanjang 780 km, bandingkan dengan Cina, yang sudah punya tol sepanjang 280.000 km. Sejak 2015 hingga Agustus 2018, panjang tol di Indonesia bertambah 454 km.

Publik pun menunjukkan keheranan, bagaimana mungkin pemerintah lebih memilih untuk membangun begitu banyak ruas tol berharga mahal dibandingkan dengan mencetak lahan sawah baru?

Menjawab pertanyaan itu, publik pun disuguhi fakta bahwa pada era Jokowi, utang pemerintah mengalami lonjakan signifikan. Tercatat per Oktober 2018 nilainya telah mencapai Rp 4.478,57 triliun. Angka itu disebut dalam laporan APBN Data dan Fakta yang dirilis Kamis (15/11/2018), usai konferensi pers realisasi APBN per Oktober 2018.

Angka tersebut naik tipis dari realisasi bulan September 2018, yakni Rp 4.416,3 triliun, tetapi melesat dari angka Oktober 2017 yang hanya Rp 3.893,6 triliun. Artinya, dalam kurun waktu setahun, pemerintah telah menambah utang sebesar Rp 584,97 triliun. Berdasarkan data yang sama, total utang pemerintah terdiri atas pinjaman senilai Rp 833,92 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 3.644,65 triliun.

Lalu, apa hubungannya dengan minimnya keberadaan sawah baru?

Banyak pengamat perekonomian memahfumi bahwa bagi kreditor internasional, jalan tol punya nilai aset lebih tinggi daripada luasan lahan sawah. Apalagi, jika lahan sawah semakin banyak, harga makanan pokok pun berpotensi semakin rendah. Semakin rendah harga pangan, inflasi pun kian rendah. Inflasi rendah, suku bunga pinjaman terhadap Indonesia akan kian kompetitif. Dan ini tak disukai oleh para pencari rente, yang mencari untung dari selisih suku bunga utang negara dan nilai inflasi.

Strategi ini pun kian kentara dengan semakin meningkatnya impor pangan negeri ini. Tak kurang dari 2 juta ton beras dan 1,1 juta ton gula diimpor dari pasar internasional demi tujuan pengendalian harga yang lebih kompetitif.

Terkait dengan fenomena impor ini, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, mengatakan bahwa impor pangan sengaja dilakukan oleh segelintir pengusaha demi meraup untung besar. Tercatat pada 2017 ekspor pangan telah naik menjadi 41,26 juta ton. Angka ini punya nilai yang cukup fantastis, yakni US$ 33,05 miliar. Padahal, hasil, volume, dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2016-2017 surplus, masing-masing 97,06% dan 45,85%.

Beberapa komoditas pertanian yang kenaikan ekspornya menonjol adalah beras, bawang merah, dan jagung. Selain itu, komoditas pertanian juga naik, yakni nanas, salak, daging ayam, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, pala, dan teh.

Lalu, mengapa di tengah kemampuan surplus itu pemerintah malah mengimpor pangan besar-besaran pada 2018?

Tanpa tedeng aling-aling, ekonom senior Rizal Ramli menyebut, melonjaknya volume impor pangan saat ini salah satunya disebabkan kebijakan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. “Biang keroknya Menteri Perdagangan Enggar! Rugikan petani dan petambak garam, dan gerogoti elektabilitas @jokowi,” demikian kicau Rizal dalam akun twitter pribadinya, @RamliRizal.

@AndyHan mengajukan pertanyaan kepada RR, sapaan akrab Menteri Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid itu lewat twitternya, “Seingat saya @RamliRizal pernah bahas di IBF, saya nggak mau menyimpulkan, makanya saya tag Pak RR, siapa tahu beliau berkenan menjelaskan dengan singkat, kenapa hal ini terjadi terus- menerus? Yang baru lalu beras, sekarang gula.”

Sebelumnya RR meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan petani. Menurutnya, impor beras justru semakin membawa petani dalam jurang kemiskinan. “Kartel impor pangan yang dapat keuntungan puluhan trilliun, memang sengaja melakukan impor pada saat panen sehingga petani tebu, padi, dan bawang tahun depan [harus] mengurangi produksinya. Tercipta ketergantungan permanen. Jahat sekali. Jangan jadi raja tega gitu, loh.”

Saat memanen padi bersama kelompok petani di Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (13/02/2018), RR menyatakan, “Kalau perlu banget, saya juga nggak keberatan impor, tetapi diaturlah timing-nya. Pas paceklik baru impor, atau kalau ada badai El Nino baru butuh impor. Anak SD juga ngerti, masak menterinya harus diajarin anak SD?”

Perkataan keras Rizal melalui sosial media tentu didengar pemerintah. Namun, sebagai mantan orang dalam, jelas Rizal lebih mengerti bahwa segala macam sengkarut impor itu tentu buah dari kebijakan makroekonomi yang lebih tinggi. Apa lagi bila bukan pengendalian inflasi yang lebih fleksibel yang berujung pada manajemen utang negeri ini.

Semua sah-sah saja, semua benar adanya. Yang menjadi problem utama, bagaimana meminimalisasi kerugian di tingkat petani?

Thepressweek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nineteen − twelve =