Ketika Utang BUMN Membludak

Sumber: internet

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menyatakan bahwa utang perusahaan pelat merah dipastikan aman. Pernyataan mantan Menteri Perindustrian itu menyeruak di tengah polemik publikasi utang BUMN yang mencapai 5 ribuan triliun rupiah. Rini mengklaim bahwa ia beserta jajarannya selalu mengawasi neraca keuangan BUMN secara teliti, termasuk ketika mencari pendanaan melalui perbankan dan pasar modal, baik dari pasar domestik maupun global.

Pernyataan ini diamini Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro., bahwa Kementerian BUMN melalui setiap kedeputian teknis selalu memonitor aksi-aksi korporasi BUMN yang mencari pendanaan. Aloysius menerangkan, total liabilitas BUMN per September 2018 (unaudited) mencapai Rp 5.271 triliun, dengan total aset Rp 7.718 triliun, meningkat Rp 508 triliun dari semula Rp 7.210 triliun per Desember 2017.

Apakah jumlah ini besar? Relatif. Jika membandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 14.000 triliun lebih, jelas jumlah itu kecil. Namun, jika membandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan proyeksi arus kas pemerintah, jumlah itu luar biasa besar. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp 2.439,7 triliun  dalam RAPBN. Target tersebut merupakan 15 persen dari PDB Indonesia.

Masalahnya, publik Tanah Air melihat persoalan utang BUMN tak sesederhana itu. Yang paling gres adalah ketika masyarakat dihebohkan besarnya utang BUMN konstruksi yang mengganggu kelancaran arus kas perusahaan, minggu lalu. Begitu juga BUMN lain seperti PLN, yang pemasukannya dalam rupiah, tetapi punya utang dalam denominasi valas.

BUMN besar lain, yakni Pertamina, masih sedikit lebih baik. Walaupun dihadapkan oleh biaya investasi besar yang sebagian besar ditutupi oleh global bondberdenominasi dolar Amerika Serikat (AS), perusahaan minyak itu masih punya penghasilan dalam denominasi valas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah tak bisa terus-menerus mengandalkan Pertamina sebagai pemasok devisa negara. Apalagi jika harus dibebani pula dengan kewajiban subsidi silang atas kewajiban valas BUMN lain.

Dengan kondisi seperti ini, mana bisa dibilang utang BUMN bukan isu serius? Begitu kira-kira pernyataan mayoritas publik Indonesia yang mengerti kondisi perekonomian terkini.

Memang setiap kali melakukan pinjaman komersial luar negeri (PKLN), BUMN selalu berkoordinasi dan meminta persetujuan tiga badan pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun, bila melihat profil utang BUMN terkini, jelas tindakan ekstra hati-hati perlu segera dilakukan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemaparan pemerintah, total utang BUMN sebesar Rp 5.271 triliun. Jumlah gigantis itu diklaim merupakan utang yang didominasi oleh sektor jasa keuangan sebesar Rp 3.300 triliun, dengan hampir 75 persennya merupakan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan.

Balik lagi ke Pertamina. Sebagai salah satu sumber utama aliran valas negara, boleh dikatakan bahwa dalam 75% DPK itu, jikapun ada denominasi asing di dalamnya, hanya akan didominasi oleh Pertamina saja. Jika Pertamina memerlukannya untuk melakukan investasi eksplorasi dan eksploitasi proyek migas baru, perbankan Indonesia harus mencari tambalan arus kas valas yang pergi.

Di sisi lain, sebagai penyimpan DPK terbesar, perbankan Indonesia terutama bank-bank BUMN kadung menjadikan dana itu sebagai penyeimbang dalam pos DPK. Tak pelak, terganggunya keseimbangan ini akan memengaruhi tingkat kemampuan perbankan dalam negeri untuk menyalurkan kreditnya.

Semakin menurun ekspansi kredit, sama dengan semakin tinggi tingkat bunga yang disyaratkan. Semakin tinggi bunga kredit, semakin mahal pinjaman bagi operasional perusahaan-perusahaan di dalam negeri,  termasuk BUMN-BUMN itu sendiri.

Masalahnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN terus berdalih bahwa keadaan masih sangat aman, dengan memberi contoh melalui rasio debt to equity ratio (DER), atau rasio utang terhadap modal pemerintah. Di sektor transportasi, rasio DER BUMN sebesar 1,59 kali, sedangkan rata-rata industri berada di posisi 1,96 kali. Di sektor energi, BUMN 0,71 kali, sedangkan rata-rata industri 1,12 kali. Di sektor telekomunikasi, DER BUMN di posisi 0,77 kali, sedangkan industri 1,29 kali.

Adapun DER BUMN perbankan sedikit di atas industri, yaitu sekitar 6 kali, sedangkan rata-rata industri sebesar 5,66 kali. Begitu pun dengan sektor properti dan konstruksi, DER BUMN mencapai 2,9 kali, sedangkan rata-rata industri 1,03 kali.

Pihak kementerian juga membanggakan adanya peningkatan aset BUMN, yang disebut-sebut mengalami pertumbuhan. Terhitung dari 2016 hingga September 2018 telah ada pertumbuhan aset senilai lebih dari Rp 1.000 triliun. Aset pada 2016 adalah Rp 6.524 triliun, 2017 sebesar Rp 7.210 triliun, dan September 2018 mencapai Rp 7.718 triliun.

Penambahan utang akan berkorelasi positif dengan penambahan aset. Namun, yang tak bisa dielakkan, ada ancaman lain berupa kelangkaan arus kas, yang bila banyak dihabiskan bagi pos investasi, kebutuhan arus kas itu harus ditutupi dengan utang yang baru. Semakin banyak utang baru, potensi kenaikan suku bunga yang disyaratkan pun terbuka lebar.

Tak heran, berkaitan dengan fenomena ini, Komisi VI DPR RI, Senin (3/12/2018), menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan direksi BUMN. Rapat membahas soal utang milik perusahaan pelat merah.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan dalam RDP di Kompleks DPR RI, Jakarta, 10 BUMN punya utang besar, mulai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Pupuk Indonesia. Berikut adalah rinciannya: BRI menanggung utang Rp 1.008 triliun, Bank Mandiri (Rp 997 triliun), BNI (Rp 660 triliun), PLN (Rp 543 triliun), Pertamina (Rp 522 triliun), BTN (Rp 249 triliun), Taspen (Rp 222 triliun), Waskita Karya (Rp 102 triliun), Telekomunikasi Indonesia (Rp 99 triliun), serta Pupuk Indonesia (Rp 76 triliun).

Tak heran jika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat dengan menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi dolar AS senilai total US$ 3 miliar. Penerbitan dilaksanakan dalam rangka penarikan pembiayaan untuk anggaran tahun depan, atau biasa disebut pre-funding. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, obligasi ini terdiri atas tiga seri yakni, SUN seri RI0224 dengan tenor lima tahun sebesar US$ 750 juta. Terdapat pula SUN seri RI0229 dengan tenor 10 tahun senilai US$ 1,25 miliar, dan SUN seri RI0249 dengan tenor 30 tahun dan nilai US$ 1 miliar.

Pembiayaan dini (pre-funding) ini dilakukan atas beberapa alasan. Salah satunya, pemerintah mengambil momentum kondisi pasar yang kondusif pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota G20, pekan lalu. Jadi, pemerintah bisa mengakses dolar AS lebih cepat.

Lalu, apakah semua terkait dengan kondisi utang BUMN terkini? Hanya pemerintah yang mengetahui secara pasti.

Thepressweek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen + 7 =