Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu, 10 Oktober 2018. Sore hari, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan bahwa pemerintah akan menyesuaikan harga BBM jenis premium menjadi Rp 7.000 per liter untuk wilayah Jawa, Bali, dan Madura, serta Rp 6.900 untuk selain wilayah tersebut mulai pukul 18.00.
Kenaikan harga premium dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Harga minyak jenis Brent sekarang ini mencapai level US$ 80 per barel, sedangkan harga Indonesian Crude Price (IPC) sudah menyentuh level tertinggi sejak awal tahun, US$ 74,88 per barel. Angka tersebut jauh dari asumsi ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar US$ 48 per barel. Atas dasar itulah pemerintah awalnya memutuskan untuk penyesuaian harga BBM, termasuk jenis premium.
Namun, hanya berselang satu jam dari Menteri Jonan mengumumkan kenaikan BBM, tersiar kabar bahwa pemerintah mencabut kebijakan tersebut. Pembatalan adalah atas instruksi Presiden Joko Widodo. Penundaan kenaikan harga BBM sekarang masih digodok oleh pemerintah sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.
Berubah Hanya Dalam Hitungan Menit?
Berubahnya kebijakan dalam waktu sebentar ini tentunya menyisakan tanda tanya. Banyak orang bahkan belum mengetahui adanya kenaikan BBM, yang kemudian dibatalkan. Pertanyaannya, bagaimana pola koordinasi Jokowi dengan menterinya sampai terjadi pembatalan tersebut?
Ahmad Erani Yustika, Staf Ahli Presiden, mengatakan bahwa pembatalan tersebut disebabkan tiga hal. Pertama, presiden meminta Kementerian ESDM menghitung ulang secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.
Presiden juga meminta Kementerian Keuangan untuk mencermati kebijakan fiskal secara keseluruhan. Tujuannya agar dalam setiap kebijakan yang dibuat, termasuk kenaikan BBM, tetap memperhatikan kondisi fiskal. Selain itu, Jokowi juga meminta daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas agar fundamental ekonomi tetap terjaga.
Dari pernyataan Erani tersebut menunjukkan seolah tak ada koordinasi antara presiden dengan menteri terkait. Padahal ini adalah kebijakan krusial yang dapat memengaruhi “keberlangsungan” pemerintah. Apalagi masyarakat juga sedang resah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku baru tahu ada kenaikan harga BBM jenis premium setelah Menteri Jonan memberikan keterangan pers. Fajar Harry Sampurno, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, mengatakan bahwa sekarang tengah dilakukan rapat di bawah koordinasi Kemeterian Koordinator Perekonomian untuk membincangkan kenaikan harga BBM jenis premium.
Perbaiki Pola Koordinasi
Belajar dari kasus tersebut, pemerintah harus memperbaiki pola koordinasi. Bagaimana bisa hanya berselang satu jam kebijakan pemerintah bisa berubah. Padahal kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang populis dan sangat sensitif. Apalagi ketika pemerintah terus-menerus ditekan soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga beberapa komoditas.
Pasalnya, perubahan kebijakan yang sudah diumumkan secara luas secara mendadak seperti sekarang, bukan pertama kali terjadi. Pemerintah sepertinya kurang koordinasi sehingga menyebabkan miskomunikasi, komunikasi yang meleset.
Di sisi lain, perubahan keputusan tersebut juga bisa disebabkan faktor elektabilitas. Apalagi menjelang pemilihan presiden dan Jokowi kembali mencalonkan diri, jika menaikkan harga BBM jenis premium khususnya tentu akan berpengaruh pada elektabilitasnya.
Pastinya ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Situasi ekonomi dunia seperti meroketnya dolar dan AS harga minyak dunia yang tinggi memang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan tak populis, yaitu menaikkan harga BBM. Namun, tak bisa dipungkiri hitungan politis dan elektabilitas juga diperlukan Jokowi.
Pemerintah seharusnya mengambil keputusan paling tepat dan sesuai dengan situasi. Jika tidak menaikkan harga premium, seharusnya ada solusi lain agar Pertamina, sebagai BUMN yang mengelola minyak dan gas bumi, tidak merugi. Sikap yang labil ini sebetulnya juga membuat kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Apalagi perubahan keputusan tersebut hanya dalam hitungan menit.
