Maju Mundur Kebijakan Subsidi BBM

Foto: Antara//M Agung Rajasa

 

JAKARTA  –  Langkah populis lebih dipilih pemerintah di tengah tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar serta kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini. Padahal, kondisinya saat ini beban subsidi negara dapat terus membengkak lantaran nilai tukar rupiah yang tembus Rp 15.000 sejak awal minggu ini. Apalagi harga minyak naik dua kali lipat dari asumsi dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar US$48 per barel.

Kegamangan pemerintah menyikapi kenaikan harga minyak dunia terlihat kemarin, Rabu (10/10), saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium mulai 10 Oktober 2018 menjadi Rp7.000 per liter untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebelumnya, harga premium untuk wilayah ini Rp6.550. Pemerintah juga menaikkan harga premium menjadi Rp6.900 per liter di luar Jamali dari harga semula Rp6.450 per liter.

“Pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium mulai hari (Rabu) ini disesuaikan harganya,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10), dilansir dari Antara.

Pengumuman ini dikeluarkan pemerintah beberapa jam setelah pengumuman kenaikan bahan bakar non subsidi seperti Pertamax yang rata-rata naik Rp900 per liter, dan Pertamax Turbo dengan kenaikan Rp1.800 per liter.

Jonan menjelaskan, penyesuaian harga premium paling cepat dilakukan pada Rabu pukul 18.00 WIB tergantung kesiapan dan sosialisasi PT Pertamina (Persero) ke sekitar 2.500 SPBU yang menjual BBM premium. Namun, selang kisaran waktu satu jam kemudian, pengumuman tersebut ditarik kembali.

“Atas perintah dan arahan bapak Presiden, premium batal naik, ” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (10/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan, hingga saat ini masih menunggu evaluasi dari banyak hal, salah satunya dari kesiapan PT Pertamina (Persero).

Pembatalan kenaikan harga premiun ini, menurut Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dilakukan setelah  Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan koordinasi dengan Jonan pasca pengumuman kenaikan premiun yang dilakukannya pukul 17.30 WITA, Rabu kemarin.

Fajar menyebutkan bahwa pihak Kementerian BUMN baru mengetahui perihal kenaikan harga premium setelah diumumkan oleh Menteri Jonan.

“Kami baru tahu tadi, setelah Pak Jonan menyampaikan pengumuman bahwa rencananya akan naik. Dan, sudah kami tanyakan langsung ke Menteri BUMN apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak,” kata dia.

Kementerian BUMN pun kemudian menanyakan (cross check) kenaikan harga premium ke Pertamina mengingat perusahaan pelat merah tersebut baru saja menaikkan BBM jenis nonsubsidi jenis Pertamax series.

“Oleh karena itu, Menteri BUMN cross check ke Pertamina dan mereka bilang tidak siap untuk menaikkan dua kali, sehingga perlu waktu. Belum tahu apakah akan naik,” ujar Fajar.

Akhirnya dari koordinasi itu menurut Fajar, kedua menteri tersebut pun sepakat menunda kenaikan harga premium.

Jika mengacu pada aturan yang ada terdapat tiga pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait harga premium menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Ketiga hal tersebut adalah kondisi keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat, dan kondisi riil ekonomi. Pengambilan keputusan diperlukan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Harga minyak dunia turun sekitar dua persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena pasar ekuitas AS yang tengah melemah. Penurunan harga minyak ini terjadi di tengah kekhawatiran akan menyusutnya pasokan minyak dunia karena sanksi yang diberlakukan atas Iran, dan ancaman badai Michael yang menyebabkan beberapa produksi minyak di Teluk Meksiko AS ditutup.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun US$1,91 atau 2,3% menjadi US$83,09 per barel. Sebelumnya, patokan global Brent membukukan kenaikan 1,3% pada perdagangan Selasa (10/10).

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, turun US$1,79 atau 2,4% menjadi US$73,17 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, dalam APBN 2018, harga minyak diasumsikan berada di level US$48 per barel.

Adapun anggaran subsidi dalam APBN 2018 ditetapkan Rp94,5 triliun, dengan rincian subsidi listrik Rp47,7 triliun dan subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp46,9 triliun. Alokasi subsidi BBM dan elpiji ini meningkat dibandingkan angka pada 2017 sebesar Rp44,5 triliun.

Anggaran subsidi BBM dan elpiji dalam lima tahun terakhir mencapai puncaknya pada 2014 lalu, yakni mencapai Rp240 triliun. Pada saat itu, harga minyak dunia menembus angka US$100 per barel.

Di kutip dari laman badan statistik energi Amerika Serika EIA, harga minyak menyentuh level tertinggi pada Juni 2014. Pada saat itu, Brent  mencapai US$112 per barel, sementara WTI sebesar US$105 per barel.

Namun, harga minyak dunia terjun bebas pada triwulan IV 2014 lantaran produksi yang melebihi permintaan. Harga pada penghujung 2014 menjadi US$62 per barel untuk Brent dan US$59 per barel untuk WTI.

Harga terus turun hingga menyentuh angka terendah pada 20 Januari 2016 dengan harga US$34,99 per barel. Sedangkan angka terendah Brent adalah US$35,01 pada 19 Januari 2016. Harga minyak mulai berangsur naik sejak awal 2016 hingga kini, dengan kenaikan tajam mulai pertengahan 2017.

Untuk diketahui, seiring penurunan harga minyak pada 2014, besaran subsidi BBM dan elpiji drop ke angka Rp60,8 triliun pada 2015 atau anjlok 74,66% dibandingkan alokasi subsidi pada 2014. Angkanya semakin turun pada 2016, yakni sebesar Rp43,7 triliun.

ValidNews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eight − 6 =