Mau ke Mana Lari Rupiah?

Source: Internet

 

Perjuangan berat rupiah mengatasi keperkasaan dolar Amerika Serikat (AS) tampaknya belum usai. Beberapa hari lalu rupiah terjungkal mendekati angka psikologis Rp14.600. Tren penurunan ini seolah melanjutkan apa yang terjadi beberapa sebelumnya, ketika dengan serangkaian peristiwa positif, rupiah belum juga menunjukkan kekuatannya.

Yang menarik, pelemahan rupiah ini seolah terjadi dengan begitu cepatnya. Bak mengendarai sebuah roller coaster, nilai tukar mata uang merah putih ini terus saja tak berhenti melorot. Betapa tidak, pada 5 Juni lalu rupiah masih diperdagangkan pada kisaran Rp13.875, dan pada tanggal 20 Juli, telah mencapai Rp14.520!

Mengejutkan? Tentu saja. Kondisi ini pun sontak menggerus nilai cadangan devisa negeri ini. Seperti yang diketahui, posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia akhir Juli 2018 kembali menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadev pada akhir bulan lalu sebesar US$ 118,3 miliar, turun US$ 1,5 miliar dibandingkan dengan akhir bulan Juni.

Penurunan cadev terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Bulan lalu, nilai tukar rupiah memang sempat menembus Rp 14.500 per dolar AS.

Meski demikian, kondisi tersebut disikapi “dingin” BI. “Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Direktur Departemen Komunikasi BI, Arbonas Hutabarat, dalam keterangan resmi, Selasa (7/8).

Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bayar Pakai Dolar?

Benarkah kondisi ini dalam level aman? Dalam versi BI mungkin iya, lalu bagaimana dengan pengusaha?

Maklum, saat ini sebagian besar perusahaan Indonesia mengandalkan impor bahan baku dari luar yang mesti dibayar pakai dolar AS. Tak hanya itu, pendanaan untuk investasi maupun modal kerja sebagian juga berasal dari lembaga keuangan asing.

Dalam catatan Statistik Utang Publik di BI tercatat total utang valuta asing atawa valas perusahaan Badan Usaha milik Negara (BUMN) nonlembaga keuangan per akhir Maret 2018 mencapai US$ 27.717 juta atau setara dengan Rp 369,26 triliun dengan perhitungan kurs saat itu Rp 13.756. Sementara posisi utang valas lembaga keuangan publik secara bruto pada periode yang sama mencapai US$ 43.577 juta, setara Rp 554,79 triliun (kurs Rp 13.756).

Helmi Imam Satriyono, Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, menyebut bahwa saat ini sekitar 75–80% pendapatan Garuda dalam bentuk rupiah. Padahal biaya operasional seperti pembelian bahan bakar avtur dan suku cadang, perawatan pesawat, serta ongkos-ongkos lain mayoritas menggunakan dolar AS.

Selain biaya operasional, Garuda juga memiliki kewajiban membayar cicilan maupun sewa pesawat kepada pihak lessor memakai dolar AS. Jumlahnya sekitar 25% dari total beban operasional perusahaan bulanan. Mengutip laporan keuangan perusahaan pada akhir Maret 2018 posisi utang ke pihak lessor telah mencapai US$ 77,27 juta.

Hanya saja Helmi merasa Garuda masih beruntung lantaran telah menerapkan kebijakan lindung nilai atau hedging. Helmi menyebut porsi hedging valas Garuda sekitar 30% dari total kebutuhan dolar. “Ini cukup efektif,” tuturnya.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama awal tahun hingga Juni 2018 mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menjelaskan bahwa selain pelemahan rupiah, kerugian PLN juga karena adanya kenaikan harga BBM dan inflasi.

“Ada kenaikan biaya Rp 1,3 triliun setiap kenaikan Rp 100 rupiah (penguatan dolar AS) jadi tambahan biaya biaya PLN. Kami estimasi rugi Rp 6 triliun,” ujar Sofyan di Gedung DPR, Rabu (11/7/2018).

Sofyan mengatakan, kebijakan DMO batubara adalah solusi terbaik bagi PLN. Perusahaan setrum negara itu bisa menghemat anggaran sebesar Rp 100 miliar. Harga yang cukup tersebut juga membuat PLN memastikan bahwa pasokan listrik untuk masyarakat cukup.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, menambahkan bahwa PLN menghemat US$ 20-30 per ton batu bara sejak kebijakan DMO diberlakukan. Namun, penghematan sebesar Rp 100 miliar itu, menurutnya belum diaudit.

Apakah dengan itu PLN akan secara otomatis membukukan keuntungan? Tentu saja tidak. Sekali lagi, biang keladinya apa lagi bila bukan pelemahan rupiah.

Sementara itu, diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, sejumlah investor sementara mundur untuk berinvestasi di Indonesia disebabkan fluktuasi rupiah yang cenderung melemah. Ketidakstabilan rupiah, kata Thomas, membuat sejumlah investor ragu mampir.

“Kalau tunda, pasti (ada). Syok dengan gejolak rupiah, dia tunggu dulu sampai situasi lebih stabil,” ujar Thomas di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Bagi investor, penundaan selama enam bulan tak berarti apa-apa. Namun, bagi Indonesia yang melaporkan keuangan per kuartal, akan berpengaruh besar. “Jadi slow down kalaupun terjadi, kebanyakan karena penundaan,” kata Thomas.

Terkait pernyataan Tom Lembong, beberapa pengamat sepakat mengatakan bahwa kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal mendatang tak akan sebagus yang terjadi saat ini. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 sebesar 5,27%, menjadi  kabar gembira bagi pemerintah. Apalagi mendekati masa-masa pemilihan umum seperti sekarang.

Namun, pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam beberapa tahun tersebut diperkirakan hanya sementara. Pasalnya, dorongan terhadap produk domestik bruto (PDB) bukan berasal dari investasi, tetapi lebih banyak karena kucuran dana pemerintah.

Pertumbuhan investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan II-2018 hanya 5,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Ini adalah laju terendah sejak triwulan III-2017. Padahal, investasi merupakan kontribusi terbesar kedua terhadap PDB, mencapai 30%-an. Terbesar pertama adalah konsumsi rumah tangga berkontribusi di atas 55%.

“Konsumsi tumbuh tinggi, tetapi investasi melambat, jadi saya agak bingung dengan data pertumbuhan ekonomi,” ungkap Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, dalam seminar “Menentukan Nasib Jangka Panjang Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan Kontan bekerja sama dengan PT Minna Padi Aset Manajemen, Selasa (7/8/2018).

Akhmad Akbar, ekonom CORE Indonesia, sependapat dengan Enny. Menurutnya pertumbuhan ekonomi triwulan II lebih terdorong belanja bantuan sosial (bansos). Hal itu tak terlepas dari kepentingan politik menjelang pemilu dan pilpres 2019. “Bansos tahun 2019 pasti akan lebih besar lagi, namanya juga mau pemilu,” kata Akbar.

Ekonom UGM, Tony Prasetiantono, memperkirakan laju ekonomi 5,27% akan sulit terulang pada kuartal II dan IV-2018. “Laju ekonomi kemarin melesat karena THR (tunjangan hari raya), semester II ini sudah tidak ada lagi THR, konsumsi sulit naik,” tutur Tony.

Apakah ini berarti lampu peringatan mulai menyala? Tak ada yang tahu secara pasti. Namun, dengan kondisi global yang makin memanas akibat aksi saling berbalas antara Amerika Serikat dan Cina dalam sektor perdagangan, jelas kondisi ini tak menguntungkan bagi Indonesia.

Apalagi baru-baru ini Indonesia ketiban sial karena WTO memenangkan gugatan AS dan Selandia Baru dalam sengketa perdagangan dengan Indonesia. Dengan putusan itu, Indonesia berpotensi harus membayar sebesar Rp 5 triliun ke pihak pengusaha AS akibat larangan sepihak produk peternakan dan pertanian.

Yang lebih mengkhawatirkan bukan itu sebenarnya. AS juga berpotensi mengirimkan barang impor lebih banyak ke Indonesia, yang dengan itu akan menyedot suplai dolar dari negeri ini. Celakanya, aksi itu berpotensi bakal punya efek domino dengan kebijakan susulan AS untuk “membuang” produk-produk Cina yang tak bisa masuk ke pasar AS, ke Indonesia. Ancamannya adalah pengurangan kuota ekspor manufaktur nasional yang merupakan industri padat karya seperti tekstil dan elektronik.

Bila itu terjadi, tak bisa dipungkiri kedua kebijakan itu akan memukul telak nilai tukar rupiah ke sentimen yang lebih buruk lagi. Kapankah itu terjadi? Hanya waktu yang bisa membuktikan.

Gustav Perdana

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × 3 =