Mayoritas Publik Percaya Komitmen Jokowi Perkuat KPK

Source: Internet

 

Mayoritas publik percaya dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik percaya dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa KPK harus diperkuat karena merupakan lembaga yang sangat dipercaya masyarakat.

Hal ini tergambar dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 17 hingga 24 September 2017 terhadap 1.220 responden dengan usia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi. Survei melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin of error ± 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Terkait dengan Pansus Angket KPK, mayoritas publik percaya bahwa Presiden Jokowi (berkomitmen) memperkuat KPK dan memiliki komitmen atau dukungan yang kuat untuk itu,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10).

Burhanuddin mengatakan, sebanyak 76 persen responden percaya Presiden Jokowi akan memperkuat KPK, 12 persen lainnya tidak percaya, dan 12 persen lainnya memilih tidak menjawab. Dengan ini, kata dia, publik sangat berharap kepada Presiden bahwa KPK harus diperkuat.

“Terlebih sebagian besar publik juga tahu bahwa Pansus Angket tersebut ada kaitannya dengan kasus e-KTP saat ini yang ditangani oleh KPK. Menurut publik, hal ini akan sangat mengganggu pengungkapannya,” tandas dia.

Dari hasil survei, dinyatakan juga bahwa mayoritas publik yakin Pansus Angket KPK bertujuan memperlemah KPK dan terkait dengan kasus e-KTP. Sebanyak 55 persen publik menilai Pansus Angket KPK merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Sebanyak 28 persen masyarakat menjawab Pansus untuk memperkuat KPK dan 17 persen responden memilih tidak menjawab dan tidak tahu.

“Sekitar 33 persen publik tahu tentang Pansus Angket terhadap KPK. Dari yang mengetahui, lebih banyak yang tidak setuju dengan pembentukan Pansus tersebut, sebanyak 46 persen dibandingkan yang setuju 38 persen dan 16 persen tidak bersikap,” kata dia.

Dia juga mengatakan 69 persen publik pernah mendengar atau tahu bahwa pembentukan Pansus Angket KPK berhubungan dengan kasus e-KTP yang ditangani KPK. Sebanyak 31 persen lainnya menjawab tidak tahu. Kemudian sebanyak 52 persen responden menilai Pansus Angket KPK akan mengganggu penanganan kasus e-KTP oleh KPK. Sebanyak 25 persen menjawab tidak akan mengganggu dan 23 persen lainnya menjawab tidak tahu.

“Mayoritas publik yang mengikuti berita tentang Pansus Angket KPK mengatakan komitmen Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK cukup kuat sebanyak 53 persen, 24 persen responden menjawab sangat kuat, dan 12 persen menjawab komitmen Jokowi lemah,” ungkapnya.

Burhanuddin juga mengatakan 78 persen publik tidak setuju dengan usulan pembekuan sementara KPK. Hanyak 14 persen yang setuju dan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab. Selain itu, 62 persen publik juga tidak setuju usulan agar kewenangan penuntutan KPK dikembalikan ke Kejaksaan.

“Jadi, mayoritas publik tidak setuju dengan usulan pembekuan sementara KPK dan pengembalian wewenang penuntutan KPK ke Kejaksaan,” pungkas dia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 − 2 =