Menanti Pukulan Berikutnya: Pelemahan Daya Beli

Sumber: internet

 

Rilis data ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Agustus 2018 terjadi deflasi sebesar 0,05%. Dikatakan, fenomena ini disebabkan beberapa faktor utama, di antaranya mulai terkendalinya harga-harga bahan pangan dan turunnya tarif transportasi angkutan udara.

Benarkah seperti itu?

Lembaga survei Nielsen Indonesia merilis informasi yang berbeda. Konsultan spesialis pendeteksi kondisi perekonomian secara mikro itu mencatat tingkat kepercayaan konsumen Indonesia terhadap resesi mengalami kenaikan pada semester pertama 2018. Resesi diyakini meskipun pada kuartal II/2018 ada momentum Lebaran yang berpotensi mendorong kepercayaan konsumen semakin tinggi.

Survei Nielsen bertajuk “Global Consumer Confidence” digelar pada 10-28 Mei 2018 terhadap 32.000 konsumen online di 64 negara di kawasan Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Utara. Managing Director Nielsen Indonesia, Agus Nurudin, menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap krisis per kuartal terlihat sejak semester kedua 2017.

“Masyarakat menyadari ada persepsi kemungkinan Indonesia terjadi resesi,” kata Agus di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Agus menjelaskan, kekhawatiran masyarakat juga tergambar pada indeks kondisi keuangan pribadi yang menurun dari 85 pada kuartal I/2018 menjadi 82 pada kuartal II/2018. “Rasa aman masyarakat berkurang secara finansial,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Nielsen, tingkat persepsi masyarakat Indonesia terhadap resesi ekonomi pada kuartal III/2017 sebesar 47%, kemudian naik menjadi 53% pada kuartal IV/2017. Adapun pada kuartal I/2018, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap resesi ekonomi semakin meningkat, menjadi sebesar 55%, dan kembali mencatat kenaikan pada kuartal II/2018 menjadi sebesar 56%.

Kepedulian masyarakat terhadap kondisi perekonomian juga meningkat pada kuartal kedua 2018 mencapai 32% dari kuartal pertama 2018 yang sebesar 30%, melampaui perhatian masyarakat terhadap masalah terorisme 31% dan kondisi politik 20%.

Apa hubungannya dengan data BPS terkait deflasi? Apalagi bila bukan mulai munculnya kecenderungan masyarakat untuk menahan belanja dan konsumsi. Di tengah pelemahan dolar AS seperti sekarang yang menghantam sektor investasi, konsumsi domestik menjadi salah satu topangan utama perekonomian nasional. Bila ini goyah, bukankah akan berbahaya?

Dalam konferensi pers di kantornya pada 3 September lalu, Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan bahwa untuk tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Agustus 2018) yakni 2,13%, lebih rendah dan inflasi dari tahun ke tahun 3,20%. Diklaim, angka ini menggembirakan karena masih di bawah target 3,5% (untuk 2018).

Ternyata kondisi ini terbaca juga oleh survei Nielsen, yang menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat guna menghemat belanja. Berbagai cara dilakukan. Salah satu yang paling banyak dilakukan adalah memangkas anggaran untuk mencari hiburan di luar rumah.

Berdasarkan survei kepercayaan konsumen yang dirilis Kamis (9/8), sekitar 47% konsumen pada kuartal dua mengaku menghemat pengeluaran rumah tangga dengan mengurangi kegiatan mencari hiburan di luar rumah. Jumlahnya meningkat dibandingkan dengan kuartal satu sebesar 37%.

Konsumen yang memilih menghemat dengan mengurangi belanja baju baru juga meningkat dari 42% menjadi 43%. Demikian pula dengan konsumen yang memilih mengurangi membeli makanan di luar rumah naik dari 26% menjadi 28%. Selain itu, masyarakat menghemat belanja dengan mengurangi penggunaan gas dan listrik, memangkas liburan, dan menunda mengganti perangkat teknologinya dengan yang baru.

Runtuhan Domino PHK?

Yang menarik perhatian masyarakat, tak berapa lama setelah pengumuman betapa baiknya deflasi Agustus 2018, headline dari salah satu koran, yakni Tribun Jabar edisi Selasa, 11 September 2018 menyajikan laporan utama tentang terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai berdampak pada industri tekstil di Kabupaten Bandung. Dikatakan bahwa puluhan ribuan buruh pabrik tekstil di Majalaya terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Beratnya biaya produksi akibat naik tajamnya bahan baku bahkan membuat sejumlah pabrik sudah mulai terpaksa merumahkan karyawannya.

Hal yang serupa juga terjadi beberapa bulan lalu. Kala itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Suroto, menyatakan bahwa PHK massal di sejumlah pabrik sekitar Karawang terjadi karena perusahaan mengalami permasalahan keuangan.

“Perusahaan kemungkinan besar terlalu berat membayar upah buruh di Karawang yang mencapai Rp 3.919.291 sehingga mereka mengurangi jumlah karyawannya,” katanya, saat dihubungi di Karawang.

Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, hingga akhir Mei 2018 sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK. Jika diakumulasikan jumlah buruh yang terkena PHK di Karawang pada 2018 sudah mencapai 11.000 orang, sedangkan pada 2017 tercatat 29.000 orang. Catatan terakhir, pada awal Juli 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang menerima laporan PHK yang terjadi di sebuah pabrik sepatu, PT Dean Shoes yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Karawang.

Kejadian serupa terjadi di Industri tekstil dan properti di Sukoharjo yang terpukul akibat dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo, Yunus Arianto, mengatakan bahwa kurs rupiah terhadap dolar AS yang terus anjlok hingga level Rp 14.600 per dolar AS mendorong melambungnya belanja bahan baku.

Kondisi ini akan berpengaruh terhadap nilai jual produk yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini juga dinilai bakal memengaruhi proses produksi industri properti karena harga perlengkapan pembangunan properti yang diimpor bakal naik.

Para pengusaha tekstil juga harus memutar otak untuk mencari cara menekan kenaikan biaya produksi. “Industri tekstil yang bergantung pada bahan baku impor, tetapi menjual produk di pasar lokal. Mereka membeli bahan baku sesuai dolar AS, tetapi menjual produk sesuai kurs rupiah. Mereka yang paling merasakan efek pelemahan nilai tukar rupiah,” paparnya.

Industri keramik juga menjadi salah satu sektor bisnis yang terpukul atas pelemahan rupiah. PT Puri Kemenangan Jaya dengan merek Centro Keramik Batu Alam menyebutkan bahwa omzet perusahaan anjlok akibat menguatnya dolar AS. Konsultan Marketing Centro Keramik Batu Alam, Herman, mengaku dalam sebulan biasanya bisa menjual hingga 30 ribu meter keramik, tetapi setelah rupiah terus melemah terhadap dolar AS, omzet turun 30%.

“Minta ampun. Industri keramik gonjang-ganjing karena rupiah melemah. Dari target penjualan omzet turun 20-30%. Tadinya sebulan target penjualan 30 ribu meter,” katanya, saat ditemui di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018), seperti dikutip Kumparan.

Produsen dan distributor keramik kelas kakap sudah mengeluh, apalagi jika bukan bertanda adanya pelemahan signifikan di sektor hulu, yakni properti. Padahal, di sektor inilah bermuara berbagai sektor industri dasar seperti baja, semen, beton, hingga keramik. Bisa dibayangkan betapa efek pengganda kerusakan bisa berkali lipat jika perlambatan terus berlangsung dan bertambah parah.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Salah satu yang paling realistis adalah memangkas defisit neraca dagang. Dan itu rupanya telah berhasil dilakukan. Kepada media beberapa hari lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan pernyataan bahwa defisit neraca dagang Indonesia pada Agustus 2018 telah turun menjadi hanya Rp 150 triliun saja, dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 220 triliun.

Bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi sangat membantu untuk menjaga optimisme pasar dan investor atas perekonomian negeri ini. Semoga.

Gustav Perdana

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × 1 =