Menelaah Peringatan dari Bank Dunia

Sumber: Beritaenam.com

 

Jelang tahun pemilu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat “kado” kurang menyenangkan. Peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB)Indonesia turun satu tingkat ke posisi 73 dari 190 negara. Padahal, sebelumnya pemerintah optimis menargetkan peringkat Indonesia akan mencapai 40 pada 2020.

Laporan Doing Business 2019 yang dikeluarkan Bank Dunia, Rabu (31/10/2018), mencatat skor yang didapat Indonesia naik tipis 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam laporan 2018, indeks kemudahan berusaha Indonesia tercatat naik 2,25 menjadi 66,47 dan membawa Indonesia ke peringkat 72. Tak pelak, data ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan kemudahan berbisnis di negara-negara pesaing jauh lebih pesat.

Bank Dunia menilai pemerintah telah melakukan reformasi di sejumlah kategori, yaitu starting a business atau memulai usaha, registering property atau pendaftaran properti, dan getting credit atau akses terhadap kredit perbankan. Meski demikian, menurut data laporan tersebut, posisi Indonesia turun di empat bidang, yaitu dealing with construction permit(dari 108 menjadi 112), protecting minority investors (dari 43 menjadi 51), trading across borders (dari 112 ke 116), dan enforcing contracts (dari 145 ke 146).

Senada dengan analisis dan hasil laporan Bank Dunia, rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2018 tercatat 5,17%. Angka ini lebih rendah dari angka kuartal II yang mencapai 5,27%, meski lebih tinggi jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 5,06%.

Sementara itu, tak sedikit kalangan pemerhati ekonomi Indonesia menilai, angka 5,17% memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan Indonesia memang benar-benar “sejalan” dan “tak jauh beda” dengan apa yang Bank Dunia proyeksikan. Hal ini dibuktikan dari ramalan lembaga kredit multilateral itu yang memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,2% tahun ini dan 2019.

Menurut Rodrigo A. Chaves, Country Director of the World Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh investasi yang kuat, inflasi yang stabil, pasar tenaga kerja yang kuat, dan menurunnya suku bunga pinjaman. Risiko terhadap proyeksi ini termasuk normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat The Fed dan gejolak ekonomi negara-negara berkembang.

Selain dukungan dari empat unsur tersebut, konsumsi pemerintah juga diproyeksikan akan meningkat karena adanya ruang bagi konsolidasi fiskal dan pengeluaran tambahan. Untuk pertumbuhan investasi, Rodrigo memperkirakan akan tetap tinggi karena momentum investasi publik dan pertambangan terus berlanjut dan berkurangnya ketidakpastian politik pascapemilihan umum.

Entah terlalu optimis ataupun punya maksud lain, ramalan Rodrigo terkait investasi itu justru tak terlihat di kuartal III/2018 ini. Pertumbuhan 5,17% yang dicapai pemerintahan Jokowi ternyata tak diikuti oleh angka realisasi investasi, terutama yang berupa penanaman modal asing.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi langsung pada kuartal III sebesar Rp 173,8 triliun, turun 1,6% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 176,6 triliun. Penurunan imbas dari anjloknya realisasi penanaman modal asing (PMA).

Kepala BKPM, Thomas Lembong, mengakui bahwa tren realisasi investasi tahun ini tidak menggembirakan. Dikatakan, turunnya investasi pada triwulan III disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Namun, dia tidak mau fokus pada faktor ekternal yang notabene di luar kendali Indonesia.

Secara rinci, realisasi PMA sebesar Rp 89,1 triliun pada triwulan III, anjlok 20,2% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 111,7 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencapai Rp 84,7 triliun atau melesat 30,5% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 64,9 triliun.

Lima lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar tercatat di Pulau Jawa. Pertama, Jawa Barat senilai Rp 29,3 triliun atau 16,8% dari total investasi. Kedua, DKI Jakarta senilai Rp 26,2 triliun atau 15,1%. Ketiga, Banten dengan nilai Rp 16,1 triliun atau 9,3%. Keempat, Jawa Tengah dengan nilai Rp 14,3 triliun atau 8,2%. Kelima, Jawa Timur dengan nilai Rp 11,5 triliun atau 6,6%.

Sementara itu, lima sektor usaha dengan realisasi investasi terbesar, pertama adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp 30,4 triliun atau sebesar 17,5% dari total investasi. Kedua, sektor listrik, gas, dan air Rp 28,6 triliun atau 16,5%. Ketiga, sektor pertambangan Rp 16,1 triliun atau 9,3%. Keempat, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp 13,6 triliun atau 7,8%. Kelima, sektor industri makanan sebesar Rp 13,3 triliun atau 7,6%.

Apakah penurunan peringkat EODB dan realisasi investasi itu tercermin dalam kinerja riil ekonomi terkini?

Walaupun berusaha disangkal, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati lebih jauh. Diawali dengan fenomena deflasi atau penurunan harga barang di tingkat konsumen dalam dua bulan terakhir yang berusaha dengan keras disangkal oleh pemerintah sebagai indikasi penurunan daya beli masyarakat.

Harga barang konsumen tercatat mengalami deflasi sebesar 0,05% secara bulanan pada Agustus 2018. Kemudian, deflasi kembali terjadi pada September sebesar 0,18%. Angka itu membuat perkembangan harga barang di tingkat konsumen pada periode Januari-September 2018 hanya mengalami inflasi 1,94% dan sebesar 2,88% dibandingkan dengan September 2017. Angka ini masih jauh dari target pemerintah sebesar 3,5% pada akhir tahun ini.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa deflasi pada Agustus dan September terjadi bukan karena daya beli meloyo, tetapi karena pemerintah berhasil menjaga pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga harga di pasar cenderung menurun. “Saya lebih melihat ini karena pemerintah jauh lebih siap untuk mengendalikan harga-harga,” ucap Kecuk, sapaan akrabnya di kantor BPS, Senin (1/10/2018).

Ia bilang, tingkat keberhasilan pengendalian pasokan, distribusi, dan harga oleh pemerintah terlihat pada masa-masa Ramadan dan Lebaran. Dengan demikian, tidak terjadi lonjakan harga tinggi pada momen tersebut.

Sepanjang tahun ini, inflasi masih terpantau rendah. Pada Januari inflasi sebesar 0,62%, Februari 0,17%, dan Maret 0,2%. Kemudian April inflasi 0,1%, Mei 0,21 persen, Juni 0,59 persen, Juli 0,28 persen, sedangkan Agustus deflasi 0,05 persen.

Yang menarik perhatian publik Indonesia, walaupun berusaha dibantah, data dari penjualan sepeda motor sebagai salah satu indikator “kesehatan” konsumsi masyarakat menyatakan berbeda. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan motor dari pabrik ke dealer atau wholesale, pada Januari-Agustus 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Total penjualan motor dalam delapan bulan terakhir sebanyak 3.793.645 unit. Angka ini lebih rendah dari penjualan tahun sebelumnya. Pada periode Januari-Agustus 2017 penjualan kendaraan roda dua mencapai 4.164.558 unit. Sementara pada Agustus 2018, dari lima pabrikan yang terdaftar sebagai anggota AISI, total wholesale hanya 568.056 unit. Padahal, bulan sebelumnya tercatat sebanyak 593.749 unit yang terdistribusi.

Akankah pemerintah menanggapi dengan serius penurunan peringkat EoDB Bank Dunia? Banyak pihak berkeyakinan sinyal ini akan menjadi perhatian. Bukan apa-apa, dengan waktu tinggal satu kuartal lagi dan tahun depan merupakan tahun pemilu, jelas pemerintahan Jokowi-JK tak mau kehilangan muka. Apalagi potensi hebatnya tekanan global tahun depan begitu terbuka. Lalai sedikit, bisa memukul telak kinerja pertumbuhan.

Thepressweek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen + nineteen =