Mimpi Sang Jenderal, Indonesia Tanpa Impor

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.(dok/Ist)

 

Calon presiden mulai menebar janji kepada rakyat. Prabowo Subianto, calon presiden dengan nomor urut dua, mengucapkan janji bahwa Indonesia akan berdiri di atas kaki sendiri dan tanpa impor. Janji ini diucapkan Prabowo di GOR Sumantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, pekan lalu.

”Kita tidak perlu impor apa-apa, saudara-saudara sekalian. Kita harus mampu swasembada pangan,” kata Prabowo, seperti dikutip Detik.com.

Selain pangan, Prabowo juga bilang bahwa tidak akan mengimpor bahan bakar alias memproduksi bahan bakar sendiri. Dalam pidatonya, Prabowo bilang bahwa Indonesia tak perlu impor 1,3 juta barel per hari. “Kita juga tidak perlu mengirim US$ 30 juta setiap tahunnya hanya untuk membayar BBM,” katanya.

Menguatkan ucapan Prabowo, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandiaga Uno, Dahnil Anhar Simanjutak, mengatakan bahwa ucapan Prabowo tersebut adalah realistis adanya. Dahnil pun membandingkan dengan janji Joko Widodo ketika kampanye presiden 2014. Salah satu janji Jokowi yang belum ditepati sampai sekarang adalah penghentian impor pangan.

Kata Dahnil, tim Prabowo-Sandi telah memiliki rancangan untuk menghentikan impor komoditas pokok. Prabowo juga akan membenahi kekacauan data ketersediaan pangan dalam negeri. Pasalnya, selama ini yang berlaku data yang berbeda antarkementerian yang berwenang. “Komitmen beliau dari dulu, kedaulatan pangan dan menghentikan laku perburuan rente,” kata Dahnil, seperti dikutip Cnnindonesia.com.

Ada Tahapan yang Harus Dilalui

Sejauh ini nilai impor Indonesia memang lebih tinggi ketimbang ekspor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, nilai impor Indonesia Agustus 2018 mencapai US$ 16,84 miliar atau turun 7,97 persen dibanding Juli 2018, sebaliknya jika dibandingkan Agustus 2017 meningkat 24,65 persen. Impor nonmigas Agustus 2018 mencapai US$ 13,79 miliar atau turun 11,79 persen dibandingkan dengan Juli 2018, tetapi meningkat 19,97 persen dibandingkan dengan Agustus 2017.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan bahwa sekarang ini sebetulnya Indonesia sedang menuju ke bebas impor. Langkah yang dilakukan adalah kewajiban memakai komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yaitu dengan menggunakan produk dalam negeri untuk memproduksi barang, tidak mendatangkan dari luar negeri.

Hanya saja untuk ke arah bebas impor, pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tahapan yang harus dilalui oleh bangsa ini untuk bebas impor. Dibutuhkan kerja sama dari pelaku usaha dan industri agar Indonesia tak lagi impor, termasuk juga terus mengedukasi dan meyakinkan masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, agar mau membeli barang produksi dalam negeri atau mengerem kebiasaan berbelaja dari luar negeri.

Ada beberapa langkah yang tentu disiapkan untuk “menuju bebas impor”. Pertama, apakah Indonesia mampu untuk menyediakan pengganti dari barang impor tersebut? Kedua, jika ada dan mampu diproduksi di Indonesia, apakah cukup untuk memenuhi kenutuhan dalam negeri? Pertanyaan inilah yang harus lebih dulu dijawab.

Yang juga penting adalah soal harga barang. Selama ini barang produk lokal lebih mahal ketimbang impor. Nah, apakah barang atau bahan baku lokal yang tersedia harganya lebih murah atau paling tidak sesuai untuk memenuhi standar produksi? Tak dapat dipungkiri, pelaku industri pastilah menginginkan bahan baku dengan harga murah supaya dapat menekan biaya produksi.

Sekarang ini memang sudah digalakkan cinta produk Indonesia dan menggunakan produk lokal. Soal harga juga harus dipertimbangkan: apakah harga yang dibanderol bisa mengimbangi harga impor? Demikian pula kualitasnya. Sejauh ini beberapa produk lokal Indonesia lebih berkualitas bila dibandingkan dengan produk impor.

Untuk impor bahan pangan, beberapa komoditas pangan seperti gandum, beras, dan kedelai diketahui masih impor. Ini adalah pekerjaan pemerintah mendatang jika memang ingin bebas impor. Pemerintah mendatang harus mampu mengukur kemampuan petani kita untuk memproduksi kebutuhan pangan lokal dan memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, selama ini tak seimbang antara hasil produksi dan kebutuhan Indonesia.

Realistiskah?  

Jadi pertanyaan besar, realistiskah Indonesia tanpa impor? Mungkin saja, tetapi ada banyak elemen yang harus dipersiapkan dengan beberapa poin mendasar seperti di atas. Jika tim Prabowo-Sandi sudah mengklaim memiliki peta untuk menghentikan impor komoditas pokok, haruslah dengan pertimbangan yang matang dan juga pemaparan yang jelas. Perlu juga dipahami risiko jika impor benar-benar dihentikan.

Pastinya penghentian impor bahan pokok tak bisa berlangsung cepat, butuh waktu dan penyesuaian di berbagai bidang. Termasuk kesiapan masyarakat Indonesia untuk setia menggunakan produk lokal dan tidak lagi impor.

Dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan negara di manapun di dunia ini pasti membutuhkan ekspor-impor untuk tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Untuk membayar impor, maka dia harus ekspor. Jadi suatu negara terjadi ekspor impor negara apa pun, tidak ada negara yang ekspor melulu,” kata Jusuf Kalla, seperti dikutip Liputan6.com.

Dari pernyataan JK tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa kita tak bisa melepas impor begitu saja. Upaya mengurangi impor adalah dengan menaikkan ekspor. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Prabowo jika terpilih, yakni meningkatkan nilai ekspor dan menekan impor.

Thepressweek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen + 13 =