Mundur dari Pansus Hak Angket KPK, Gerindra Jebak Parpol Pro Pemerintah?  

 

Kabar heboh dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Pansus kini hanya diisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah, yakni PDIP, Golkar, PPP, PAN, Nasdem, dan Hanura, setelah Gerindra menyatakan mundur.

Pernyataan mundur parpol oposisi itu tertuang dalam surat Fraksi Gerindra DPR nomor A.1400/F.P-Gerindra/DPRRI/VII/2017. Gerindra pamit dari Pansus KPK terhitung per 24 Juli 2017.

Dikutip Tempo, Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR, Desmond J. Mahesa, mengatakan bahwa fraksinya menarik diri dari keanggotaan Pansus Hak Angket KPK salah satu alasannya terkait legalitas pansus.

“Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK. Alasan pertama, pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata Desmond di Jakarta, Senin (24/7).

Menurut Desmond, Pansus Hak Angket KPK harus melibatkan semua fraksi. Kenyataannya, masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke pansus. Ia menuturkan, jika hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap, berarti ada sesuatu yang salah. Rapat pansus diadakan seolah-olah dadakan.

“Misalnya ke Lapas Sukamiskin, kami bilang tidak setuju, tetapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau tetap berangkat, Gerindra akan keluar sehingga ini yang membuat kami tidak bisa ikut,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, setelah pansus berkunjung ke Lapas Sukamiskin, perwakilan dari Fraksi Gerindra tidak lagi aktif. Mereka pun akhirnya memutuskan keluar dari pansus. Alasan terakhir, Desmond menambahkan, Fraksi Gerindra menilai ada oknum yang berusaha melemahkan KPK dengan dibentuknya pansus tersebut.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” ujarnya.

Namun, alasan yang dibeberkan oleh Desmon ini dianggap sebagai pencitraan semata. Aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menyatakan bahwa keputusan Fraksi Gerindra untuk mundur seolah-olah merupakan sikap populis. Padahal dengan keputusan tersebut Gerindra lebih kelihatan inkonsistensinya.

“Sejak awal sebelum pansus resmi bekerja, Gerindra yang paling cepat menyatakan penolakan terhadap Pansus Hak Angket KPK. Dalam hitungan hari, sikap tersebut berbalik. Gerindra kemudian mendukung pansus dengan mengirimkan anggotanya. Lalu di tengah perjalanan, Gerindra memutuskan keluar,” ujar Lucius, seperti dikutip Kompas, Selasa (25/7/2017).

Seperti diungkapkan Lucius, inkonsistensi Gerindra ini seperti membuktikan bahwa pansus ini tak lebih dari alat politik saja. Mereka seperti “menjebak” parpol pro pemerintah yang justru bukan sejalan dengan keinginan publik, yakni menguatkan posisi KPK dalam memberantas korupsi.

Anggota Nonlitigasi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Mario Pranda, sudah mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dengan manuver Partai Gerindra. “Sikap parpol besutan Prabowo Subianto ini menyebabkan beberapa parpol besar seperti PDIP dan Golkar dipermalukan karena terperangkap dalam jebakan politik yang sengaja dipasang oleh kelompok tertentu untuk membangun citra positif Partai Gerindra atau kelompoknya di tengah kepercayaan publik terhadap beberapa elite parpol tertentu yang mengalami kemerosotan yang tajam,” kata Mario di Jakarta, 26 Juli 2017.

Kentalnya jebakan Partai Gerindra ini juga semakin diperkuat dengan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa partainya dan Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan tanpa harus berkoalisi. “Bentuk pengawalan ke pemerintah akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai,” kata SBY.

“Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi,” ujar SBY.

Fakta bahwa fraksi-fraksi dari gerbong koalisi pendukung pemerintah memilih masih bertahan dalam keanggotaan Pansus Hak Angket KPK bisa memperburuk citra pemerintah. Akan sulit memahami bagaimana fraksi-fraksi pendukung pemerintah ini masih terus melanjutkan keberadaan pansus di tengah sikap Presiden Jokowi yang tegas menginginkan penguatan. Dan hal ini akan semakin berpengaruh pada persiapan Presiden Jokowi dalam menghadapi pilpres 2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four + 9 =