PDIP Tagih Janji Novanto dan Zulkifli Hasan

Source: Internet

 

Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan ternyata pernah berjanji di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk segera merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Hal itu demi memberikan jatah kursi pimpinan kedua lembaga kepada PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema “Nasib Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR dalam Revisi UU MD3” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Gedung DPR, Kamis (12/10). Hadir dalam diskusi itu Anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Eva Kusuma Sundari yang membongkar adanya pertemuan secara terpisah antara Novanto dengan megawati maupun Zulkifli Hasan dengan Megawati. Di pertemuan itu, baik Novanto yang juga Ketua Umum Golkar, dan Zulkifli yang ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), sama-sama mengakui bahwa kursi pimpinan DPR adalah sebenarnya jatah PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.

Maka itu, kata Eva, pihaknya menunggu realisasi janji pimpinan tertinggi di Golkar dan PAN itu untuk dibuktikan,

“Janjinya mana? Semua pimpinan fraksi juga mengakui bahwa (kursi pimpinan) itu hak PDI Perjuangan. Itu konsensus tak tertulis. Tapi kenyataan tak ada,” kata Eva Sundari.

Bagi pihaknya, realisasi janji itu penting demi menghormati hak mayoritas rakyat yang ingin PDI Perjuangan memimpin di Parlemen. Keinginan itu terefleksikan dari kemenangan partai itu di pemilu legislatif (pileg) 2014.

“Kita tak ingin hak rakyat yang memilih PDI Perjuangan untuk menjadi speaker DPR dibajak. Dengan merevisi UU MD3, maka kita menganulir dan mengoreksi anomali yang ada,” kata Eva.

Ketika ditanya kenapa PDI Perjuangan tidak melakukan paksaan keras supaya jatah itu dikembalikan ke mereka, Eva mengatakan pihaknya bisa saja mendorong hal ekstrem. Semisal meminta Presiden Joko Widodo membekukan Parlemen dan menyusun ulangnya. Namun PDI Perjuangan selalu memegang politik berkeadaban sehingga takkan menggunakan tangan besi kekuasaan demi kursi politik.

Maka itu, yang diharapkan adalah fraksi-fraksi yang ada di DPR bersedia mengoreksi anomali yang kini terjadi dipicu oleh permainan di UU MD3 hanya demi tak memberikan hak kursi pimpinan bagi partai politik pemenang pemilu. Diakuinya, PDI Perjuangan sudah berusaha semaksimal mungkin mendorong agar revisi UU MD3 dilakukan. Bola kini berada di pihak fraksi lainnya di DPR.

“Kalau mau koreksi anomali-anomali itu, ya sekarang. Mau meninggalkan legacy baik apa tidak? Ini kesempatan terakhir mengoreksi agar segala sesuatunya menjadi baik,” tandasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 memang tak mengatur soal berapa banyak pimpinan Parlemen dan siapa saja yang boleh memimpinnya. Maka itu, dasar untuk menunjuknya adalah kesepakatan pembuat hukum berdasarkan sebuah rasionalitas.

Bicara soal rasionalitas itu, Margarito mengatakan bahwa seharusnya yang mendapatkannya adalah yang memperoleh suara terbanyak saat pemilihan umum. “Rasionalitas itu mau tak mau menerima yang terbesar kursinya di DPR adalah yang jadi pimpinan. Itulah rasionalis demokratisnya,” kata MArgarito.

Maka itu, dia mendorong agar fraksi-fraksi di DPR mulai kokoh berdiri mengusung sebuah politik yang berkeadaban. Semaunya harus bersedia menunjukkan dirinya memiliki komitmen dengan politik yang beretika.

“Kalau rasionalitas yang kursinya paling banyak menjadi pimpinan itu dipakai, kita sehat demokrasinya. Itu mesti dilembagakan di UU MD3 yang harus diubah. Itu harus benar-benar jadi prinsip untuk pemilu berikutnya,” kata dia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


14 − 7 =