Perang Bintang Cawapres

 

Memasuki semester II/2017, aroma pemilu dua tahun yang akan datang sudah kuat tercium. Sebagaimana yang beredar di media massa, baik di cetak maupun di dunia maya, beberapa nama bermunculan, termasuk Presiden Jokowi, yang diprediksi bakal kembali bertarung di Pilpres 2019.

Sebagai rival Jokowi, nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi yang teratas. Sangat wajar mengingat Prabowo dinilai sukses mendudukkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada putaran kedua.

“Prestasi” inilah yang oleh banyak kalangan menjadi poin penting dan mengangkat elektabilitas Prabowo dan memperbesar peluangnya maju menjadi calon presiden pada 2019 mendatang. Jika ini yang terjadi, bukan hampir dipastikan, gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) kembali disambung untuk mengantarkan Prabowo menjadi RI 1.

Jika nama calon presiden sudah begitu mengerucut, lalu siapakah tokoh-tokoh yang oleh publik akan berpeluang besar untuk maju menjadi pendamping keduanya? Untuk posisi ini wajah baru pun bermunculan.

Yang menjadi ketertarikan publik pertama kali adalah munculnya nama Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB), sebagai kandidat cawapres dengan tingkat popularitas cukup tinggi. TGB dianggap bisa mewakili suara umat Islam Indonesia dan meredakan tegangnya hubungan pemerintahan terkini setelah beberapa kali insiden yang cukup mengganggu.

Selain TGB, nama Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, secara mengagetkan juga muncul di permukaan sebagai salah satu calon cawapres. Mencuatnya nama Gatot yang seorang tentara tak lain karena ia dianggap berhasil membawa aspirasi umat Islam yang begitu gencar dihantam oleh berbagai isu keamanan dengan pihak kepolisian.

Nama lain yang mengejutkan adalah munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kandidat cawapres. Banyak kalangan yang memprediksi bahwa Ahok tetap berada di pemerintahan yang akan datang, walaupun tidak mendapatkan kursi wapres.

Satu lagi nama yang oleh banyak kalangan dianggap mengagetkan adalah Susi Pudjiastuti. Dalam sebuah survei bahkan Susi mendapatkan hasil mutlak dibandingkan banyak nama beken lain.

Ketertarikan publik dengan Susi dipicu oleh berbagai alasan. Sebagai satu-satunya menteri yang tak memiliki pendidikan tinggi, Susi dianggap mampu menghadirkan prestasi yang menyamai, bahkan melebihi beberapa menteri yang notabene bergelar pendidikan doktoral.

Selain itu, Susi dianggap sebagai menteri dengan tingkat keluwesan yang tinggi. Dirinya mampu melakukan negosiasi dengan koleganya tanpa huru hara, dengan tetap mencapai target yang dibebankan kepadanya.

Tak berhenti sampai di situ, keberanian Susi menghadapi kartel perikanan regional sontak melambungkan namanya. Di sisi lain, ia dikenal sebagai sosok yang punya magnet kuat di kalangan rakyat kecil dengan tingkat sosial yang cukup rendah.

Adakah nama yang lain? Jelas ada, terutama bila dikaitkan dengan kian sengitnya pertarungan internal di kalangan istana untuk mempersiapkan diri dan memperebutkan pengaruh.

Tak heran jika dalam kondisi ini memunculkan nama-nama “netral”. Tokoh-tokoh yang bisa dianggap diterima di dua kubu yang berseteru dengan begitu runcingnya.

Di sisi lain, tokoh-tokoh itu juga harus punya tingkat kemampuan tinggi dalam ilmu kepemerintahan, terutama terkait dengan masalah ekonomi. Bukan apa-apa, banyak kalangan menilai kinerja era Jokowi-JK yang paling terpuruk adalah di sisi ekonomi ini.

Walaupun berhias angka-angka menarik berdasarkan berbagai indikator makro dan industri, fakta menurun drastisnya kemampuan daya beli masyarakat pada tahun ini menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Tengok saja pernyataan beberapa asosiasi pengusaha yang menyatakan betapa kelesuan dunia usaha kini tengah mereka alami dengan begitu parah.

Laporan dari asosiasi retail menyebutkan bahwa penjualan mereka di bulan Ramadan dan Lebaran, yang biasanya bisa melompat hingga 10-15%, kini hanya tumbuh paling bagus 5% saja. Hancurnya penjualan retail berdampak pada industri-industri dasar pendukungannya, mulai dari  tekstil hingga industri kemasan.

Dengan kondisi ini tak heran bila banyak kalangan menilai bahwa siapa pun yang ingin mengajukan diri sebagai capres harus menggandeng tokoh ekonomi untuk menjadi pasangan cawapres mereka. Dengan menggandeng seorang pakar ekonomi, paling tidak akan membawa manfaat pada kian kuatnya kepercayaan pasar, yang berimbas pada kian derasnya aliran likuiditas yang bisa memacu sektor riil berputar lebih kencang.

Berdasarkan alasan seperti ini, tak heran nama-nama ahli ekonomi seperti Sri Mulyani Indarwati, Bambang Brodjonegoro, Darmin Nasution, hingga Rizal Ramli masuk kandidat sebagai cawapres. Peluang terpilihnya salah satu ekonom tersebut kian mungkin mengingat langkah yang sama pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 + 4 =