Perang India Melawan Greenpeace

Sumber: livemint

 

Pihak berwajib India melakukan penggerebekan terhadap kantor Greenpeace di Bengaluru, India. Greenpeace dituduh mempraktikkan korupsi untuk mendapatkan dana asing. Direktorat Penegakan (Enforcement Directorate) mengklaim telah menemukan “bukti penting” praktik korupsi Greenpeace India, sebuah organisasi lingkungan nonpemerintah.

ED melakukan razia di kantor Bengaluru Greenpeace India dan lokasi lainnya. Sumber-sumber ED mengatakan kepada TV Today India bahwa mereka telah menyita beberapa dokumen. Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa LSM itu mengumpulkan dana menggunakan cara-cara curang. Padahal sejak 2015, pemerintah pusat telah membatalkan pendaftaran Undang-Undang (UU) Kontribusi Luar Negeri (Peraturan) (FCRA) Greenpeace.

Atas tuduhan itu, LSM lingkungan legendaris itu pun menolaknya dengan keras. Menurut Greenpeace, organisasi mereka sepenuhnya didanai warga lokal India. Setiap rupee yang masuk ke dalam pekerjaan lingkungan Greenpeace India adalah sumbangan yang dibuat oleh penduduk India yang masih punya kesadaran tinggi terhadap lingkungan.

Greenpeace juga menyatakan sangat keberatan atas tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada mereka. Mereka menyatakan bahwa tuduhan itu merupakan upaya untuk memfitnah Greenpeace India melalui “klaim dan tuduhan palsu”.

Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan jelas kecuali pemerintah India. Namun, banyak pihak berkeyakinan bahwa langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Narendra Modi semata terkait kondisi perekonomian negaranya.

Sebagaimana diketahui secara global, saat ini sektor kelistrikan India tengah menuju kebangkrutan. Penyebabnya ditengarai adalah kompetisi yang tak seimbang antara produsen listrik berbahan bakar batubara serta yang menggunakan energi terbarukan. Walaupun harganya lebih murah, batubara India memiliki kekurangan, yakni punya tingkat sulfur dan abu yang tinggi.

Di sisi lain, walaupun berharga murah, listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan tidak bisa digunakan untuk menanggung beban dasar. Pembangkit-pembangkit surya, angin, maupun air itu hanya bisa digunakan pada saat beban puncak listrik tercapai setiap harinya.

Sementara itu, pemerintah India telanjur mendapat tekanan untuk menggunakan lebih banyak lagi pembangkit listrik dari energi terbarukan. Mereka juga mendapat tekanan agar menggunakan batubara impor dalam jumlah besar dan dengan tingkat kalori tinggi serta kandungan sulfur nan rendah.

Siapa yang berada di balik tekanan untuk menggunakan lebih banyak energi terbarukan? Tiada lain LSM lingkungan, dengan Greenpeace termasuk di dalamnya.

Akibatnya tak tanggung-tanggung, pemerintah India menderita kerugian hebat. Mereka tetap harus mengakomodasi produksi listrik perusahaan swasta. Pada saat bersamaan, para produsen listrik tengah dibelit masalah pasokan batubara yang membuat mereka tak mampu berproduksi.

Efek domino pun bekerja. Pemberi pinjaman untuk industri listrik India terhitung punya tanggungan piutang sebesar 1,4 triliun rupee (US$ 19,2 miliar) dari aset-aset kelistrikan yang terpaksa harus tidak difungsikan.

Begitu vitalnya peran sektor kelistrikan di India hingga pemerintah setempat berusaha dengan keras agar mereka tak mengalami kebangkrutan parah. Karena itu, berdasar perintah 11 September, pengadilan tinggi India untuk sementara memerintahkan agar menghentikan langkah untuk memulai proses kepailitan terhadap produsen listrik yang bermasalah, walaupun ini berarti mengulur waktu agar bank sentral negeri itu lebih selektif lagi dalam membersihkan utang yang memburuk di bank-bank nasional.

Nilai utang memang fantastis. Perekonomian terbesar ketiga di Asia sedang mencoba untuk membersihkan lebih dari US$ 210 miliar aset yang rusak untuk meningkatkan pinjaman dan investasi.

Keputusan ini adalah yang terbaru dalam pergumulan antara pengembang proyek listrik, pemberi pinjaman, dan Reserve Bank of India, yang awal tahun ini memperkenalkan aturan baru yang memaksa pemberi pinjaman untuk menyatakan pinjaman yang menunggak jika itu bahkan satu hari terlambat. Di bawah arahan itu, pemberi pinjaman punya waktu sampai 27 Agustus untuk merombak pinjaman tunggakan tertentu dan 15 hari lagi untuk merujuk kasus-kasus di bawah undang-undang kebangkrutan negara.

Akibat kebijakan ini, sekitar 1,8 triliun rupee aset mangkrak telah diidentifikasi di sektor tenaga listrik berbahan bakar batubara, menurut perkiraan dalam laporan pemerintah dan dari State Bank of India. Empat belas dari proyek ini, senilai 550 miliar rupee, telah dirujuk ke pengadilan insolvensi. Sementara itu, delapan lagi dengan 350 miliar rupee iuran telah diselesaikan, kata Direktur Pelaksana Bank Dunia, Arijit Basu, bulan lalu.

Tak salah bila banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintahan Narendra Modi telah begitu kesal dengan aksi para LSM lingkungan yang dimotori Greenpeace. Tuduhan korupsi atas GP ini pun bukan merupakan tekanan pertama dari pemerintah. Pada Maret 2015, pemerintah India membekukan rekening bank Greenpeace setelah menuduh kelompok kampanye lingkungan internasional itu memprovokasi dan mendorong protes “antipembangunan” di tengah upaya India mengejar pertumbuhan ekonomi.

Para environmentalist itu percaya bahwa pihak berwenang telah mulai gerah dengan berbagai kampanye yang dilakukan LSM. Terutama terkait dengan kampanye untuk menyoroti konsekuensi lingkungan dari penggunaan batu bara India yang kian meningkat. Apalagi jika bukan untuk menghasilkan sejumlah besar listrik berharga kompetitif yang jadi motor pertumbuhan ekonomi India selama ini.

Gustav Perdana

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


7 + four =