Perang Melawan Narkoba, Evolusi Kejahatan Biasa Jadi Ancaman Negara

 

Penyalahgunaan narkoba ditemukan di banyak negara di dunia. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Korban narkoba tahun ini sebanyak 4,1 juta orang atau 2,2 persen dari total penduduk dan kerugian material mencapai Rp 63 triliun.

Pada 26 Juni 2015, ketika berpidato dalam peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional (HANI), seperti dikutip Antara, Presiden Jokowi secara tegas mengatakan, “Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau UU memperbolehkan, dor mereka!”

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa saat ini Indonesia menganggap narkoba sebagai ancaman. Karena itu, diperlukan tindakan tegas untuk memeranginya.

Isu narkoba yang selama ini hanya dianggap sebagai kasus kejahatan belaka, sekarang merupakan bentuk ancaman terhadap negara. Fakta itulah yang membuat BNN pada 2016 mengatakan bahwa Indonesia berada pada tahap “darurat bahaya narkoba”.

“Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh presiden. Sebelumnya pada Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso, 11 Januari 2016, seperti dikutip Kompas

Angka yang cukup besar, bahkan untuk negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dari jumlah tersebut, berarti penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,25 persen dari total 261,1 juta penduduk. Setiap tahun, sebanyak 15 ribu jiwa meninggal akibat penyalahgunaan narkoba.

Terorganisasi dan Transnasional

Perintah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku atau bandar narkoba disebabkan Presiden Jokowi melihat kejahatan narkoba bukan sebagai bentuk kejahatan biasa alias “ordinary”, melainkan kejahatan “extraordinary”. Kejahatan ini juga terorganisasi dan bersifat transnasional.

Sementara itu, Komjen Pol Budi Waseso menganggap bahwa ada upaya untuk melemahkan Indonesia dengan menggunakan narkoba. Ia membandingkannya dengan perang candu yang dilakukan Inggris untuk menaklukkan Hong Kong.

Upaya pelemahan negara secara tidak langsung dengan menggunakan narkoba diperkuat oleh data penyebaran narkoba di Indonesia. Berdasarkan data BNN 2014, sebanyak 22 persen pengguna narkoba adalah anak sekolah dan mahasiswa. Lebih ironis, 70 persen pengguna narkoba di adalah pekerja usia produktif.

Keberadaan narkoba yang banyak digunakan oleh generasi penerus dan produktif, berpotensi melemahkan Indonesia. Saat ini mungkin belum terasa karena jumlah pemakai 2,25% dari seluruh rakyat Indonesia. Namun, bagaimana kalau jumlah tersebut terus meningkat?

Kenyataan itulah yang membuat pemerintah mengubah pola pandang dalam melihat kasus kejahatan narkoba. Perubahan pola pandang ini dibutuhkan agar nantinya penanganannya dibedakan berdasarkan urgensinya.

Jika kasus narkoba hanyalah kejahatan yang “ordinary”, tentunya penanganannya juga layaknya kejahatan biasa. Sebaliknya, jika narkoba dianggap sebagai kejahatan yang “extraordinary” tentunya dibutuhkan penanganan yang lebih mendalam.

Perubahan pola pandang tersebut paling terlihat dalam kasus terorisme, di mana dulu, dianggap sebagai kasus kejahatan biasa. Setelah kasus 9/11, terorisme berubah sebagai ancaman negara dan kejahatan yang “extraordinary”.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Presiden Jokowi menganggap bahwa peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat membahayakan. Peredaran narkoba dapat melemahkan Indonesia secara tidak langsung.

Presiden Jokowi menganggap narkoba sebagai bentuk kejahatan yang dalam menghadapinya, dibutuhkan tindakan tegas aparat, termasuk tembak di tempat jika melawan. Dengan mengubah penanganan ini, Presiden Jokowi berharap dapat lebih menekan peredaran narkoba di Tanah Air.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 3 =