Pertumbuhan Ekonomi yang Keliru dan Pesan Rahasia Jokowi

Source: Internet

 

By: Gustav Perdana

Kehebohan menyeruak dalam beberapa hari ini. Musababnya adalah ketika Presiden Jokowi mengungkapkan sebuah fakta ekonomi yang ternyata ditafsirkan beragam. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 yang sebesar 5,02% merupakan yang terbesar ketiga di dunia, mengalahkan negara besar seperti Cina dan India.

Sontak berbagai kalangan pun melancarkan kritikan. Tak sedikit di antaranya yang kemudian menyampaikan cibiran.

Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata berdasarkan data yang valid, pertumbuhan Indonesia berada di posisi ke-14 dunia. Di ASEAN bahkan pertumbuhan Indonesia bukanlah yang tertinggi. Ada Kamboja, Laos, dan bahkan Vietnam di atas Indonesia.

Kalangan istana maupun pakar ekonomi yang berafiliasi dengan pemerintah pun beramai-ramai memberikan klarifikasi, yang kemudian diiyakan oleh Jokowi dalam suatu kesempatan. Ternyata yang dimaksud Presiden Jokowi adalah posisi Indonesia di antara negara-negara G-20, yang memang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga di atas pertumbuhan ekonomi Cina dan India.

Yang selanjutnya menjadi tanda tanya adalah apakah pernyataan Presiden Jokowi ini merupakan pikiran bawah sadarnya, yang memberikan petunjuk bahwa perekonomian Indonesia tidak dalam keadaan baik?

Jika merunut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia dalam tiga bulan awal 2017 melaju lebih cepat, tepatnya 5,01% year on year (YoY). Angka itu lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2016 yang sebesar 4,92% YoY. Namun, jika melihat kuartal per kuartal, ekonomi Indonesia triwulan I/2017 terhadap triwulan sebelumnya, turun 0,34% (q-to-q).

Data BPS juga menunjukkan ekonomi Indonesia di kuartal I/2017 melaju lebih cepat didorong bahan bakar ekspor. Kinerja ekspor tumbuh signifikan 8,04% YoY dibanding kuartal I/2016 yang turun 3,29% YoY. Kenaikan ekspor terutama dari nonmigas sebesar 21,61% YoY, sedangkan impor tumbuh lebih rendah dari ekspor, yaitu 5,02% YoY.

Namun, pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2016 yang minus 5,14%. Kenaikan ekspor terdorong kenaikan harga komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), sedangkan impor naik seiring dengan penumpukan stok untuk menghadapi Ramadan.

Yang menarik, dengan kinerja mengagumkan di atas kertas itu, terselip beberapa fakta yang dikritisi oleh para pengamat perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah maraknya penerbitan sekuritisasi aset oleh BUMN. Sebagaimana diketahui, belum lama ini PLN mengumumkan akan melakukan sekuritisasi aset senilai Rp 10 triliun.

Tak tanggung-tanggung mereka akan “mengijonkan” pendapatan yang bersumber dari PLTU Suralaya selama lima tahun ke depan. Padahal, belum lama ini Direktur PLN mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penerbitan surat utang global dengan nilai gigantis, yakni mencapai US$ 2 miliar.

Selain PLN, perusahaan negara lain yang akan melakukan sekuritisasi aset adalah perusahaan jalan tol PT Jasa Marga. Memang tak seekspansif PLN karena Jasa Marga hanya merencanakan sekuritisasi aset senilai Rp 2 triliun.

Apa yang menarik dari dua fakta itu?

Kedua perusahaan negara itu merupakan perusahaan negara yang punya tingkat pemasukan arus kas yang sangat deras, walaupun dalam denominasi rupiah. Jika perusahaan negara dengan tingkat arus kas yang begitu tinggi telah mengijonkan pendapatan mereka, apakah tidak salah jika beberapa pengamat perekonomian global mengindikasikan ekonomi Indonesia dalam keadaan “hati-hati”?

Dalam keadaan seperti sekarang, pemerintah masih sesumbar bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi jika kontribusi belanja pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto alias investasi tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, konsumsi juga menjadi catatan karena secara kuartalan hanya tumbuh tipis 0,14%, sedangkan secara tahunan malah tumbuh melambat.

Yang sedikit melegakan adalah kabar positif dari sektor pajak yang mengatakan bahwa realisasi kinerja penerimaan pajak pada empat bulan pertama tahun ini meningkat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, posisi penerimaan pada April 2017 tumbuh 18,19% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal, mengatakan bahwa penerimaan pajak dari Januari hingga April 2017 tercatat Rp 343,7 triliun, yang di dalamnya sudah termasuk PPh Migas. Padahal tahun sebelumnya, penerimaan pajak hanya Rp 278,8 triliun atau minus 6,3%. Melihat kinerja ini Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menargetkan bahwa penerimaan pajak pada triwulan II/2017 bisa tumbuh 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau mencapai Rp 568,17 triliun.

Sudah cukupkah itu memberikan kabar gembira? Untuk daya tahan ekonomi domestik, jelas itu bisa sangat menggembirakan. Meski demikian, jika dikaitkan dengan kebutuhan Indonesia akan aliran devisa, jelas kondisi ini masih sangat mengkhawatirkan.

Masalahnya, pada 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di posisi ke-14 dunia, terlempar dari urutan 10 besar. Apa yang mengkhawatirkan? Tak lain mengenai persepsi investasi.

Gambaran itu jelas menunjukkan bahwa “aura” investasi Indonesia kalah dari ke-13 negara di atasnya. Mulai dari India (7,5%), Laos (7,4%), Myanmar (7,3%), Kamboja (7,2%), Bangladesh (7,1%), Filipina (6,9%), Cina (6,7%), Vietnam (6,2%), Pakistan (5,7%), Mongolia (5,5%), Palau (5,5%), Timor Leste (5,5%), dan Papua Nugini (5,4%).

Inilah PR di bidang ekonomi pemerintahan Jokowi yang sebenarnya pada tahun 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × one =