Pro-Kontra Dominasi BUMN

Sumber: internet

 

Akselerasi Indonesia di bidang infrastruktur ternyata ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Salah satunya oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Perkumpulan pengusaha itu menyebut bahwa perekonomian Indonesia saat ini terlalu didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga cenderung monopolistik.

Di Indonesia, BUMN punya kewajiban menjalankan kegiatan bisnis dengan menggandeng swasta dan koperasi dalam rangka demokrasi ekonomi. Di lain pihak, BUMN tetap harus menjalankan proyek-proyek perintis yang belum diminati oleh usaha swasta.

Menurut Kadin, kekhawatiran pengusaha konstruksi nasional sangat beralasan, terutama dengan mulai masuknya perusahaan asing di proyek-proyek Tanah Air hingga mempersempit kolam usaha. Pengurus Kadin menyarankan agar BUMN fokus pada proyek infrastruktur prioritas, tidak perlu merambah ke bidang-bidang usaha kecil yang bisa dikerjakan swasta dan UMKM.

Kekhawatiran Kadin ini serupa dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bank Dunia. Kreditor global ini pernah minta pemerintah mereformasi BUMN. Menurut Bank Dunia, pemerintah Indonesia tak seharusnya menempatkan BUMN bersaing langsung dengan swasta.

Pemerintah harus mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan begitu, perusahaan negara dan korporasi swasta bisa berkompetisi secara sehat. Ujung-ujungnya, pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia bisa lebih efisien.

Contoh menarik dikemukakan oleh Presiden Bank Dunia karena BUMN kini masuk ke sektor logistik, kargo, hotel, properti, dan tol. Padahal bisnis ini butuh keterlibatan swasta. Masuknya BUMN ke bisnis ini membuat kompetisi tak sehat. Efeknya, pihak swasta enggan terlibat.

Lebih lanjut lagi, BUMN seharusnya bisa bekerja sama dengan swasta dalam mengerjakan proyek. Dengan begitu, mereka bisa mencari pendanaan bersama lewat sekuritisasi untuk proyek infrastruktur. Cara ini disebut-sebut lebih efisien.

Pertanyaannya, apakah benar demikian?

Pemerintah sudah menepis anggapan tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pernah melontarkan pernyataan bahwa pemerintah telah memberikan ruang ke swasta, terutama melalui terbitnya regulasi kementerian yang berisi larangan BUMN mengambil proyek di bawah Rp 50 miliar.

Pernyataan lebih keras datang dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Rini mengaku tersinggung dengan pernyataan Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani, yang menyatakan bahwa banyak proyek, utamanya infrastruktur, dikuasai BUMN. Terlebih lagi tuduhan bahwa BUMN dan anak usahanya ikut menggarap pekerjaan kecil subkontraktor yang seharusnya menjadi jatah pengusaha swasta hingga UMKM.

Rini pun tidak sepakat dengan tuduhan bahwa kehadiran BUMN mematikan UMKM yang ada. Pasalnya, BUMN juga hadir mengembangkan UMKM yang ada dengan menyalurkan kredit dari bank atau pinjaman dari BUMN jasa keuangan lainnya.

Sementara itu, akademisi dan praktisi bisnis dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, mengatakan bahwa protes yang dilayangkan kalangan pengusaha soal adanya gap antara BUMN dan swasta soal proyek infrastruktur adalah keinginan para politisi. Menurut Rhenald, yang perlu dikomplain bukan BUMN, tetapi politisi.

Dikatakan, banyak bisnis “dimakan” politisi. Banyak sekali proyek yang subkontraktornya adalah swasta, yang bisa terkait dengan 1.000 orang tertentu. Pada kesempatan itu, Rhenald juga menggambarkan bahwa swasta hanya ingin mengambil keuntungan besar tanpa mau berinvestasi dalam jumlah signifikan.

Ia juga mencontohkan, pembangunan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) diambilalih BUMN dengan membeli lisensi swasta yang bernilai tinggi. Rhenald juga memberi tambahan contoh pembangunan Tol Sumatera, swasta tidak tertarik untuk masuk karena tingkat pengembalian investasi (IRR) yang kecil.

Senada dengan Rhenald Kasali, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, membantah tuduhan bahwa BUMN terlalu dominan dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur. Menurut dia, BUMN hanya mengerjakan sebagian kecil dari seluruh proyek yang tengah gencar digarap oleh pemerintah.

Menurut Pramono, perusahaan swasta seharusnya tak merasa hanya memperoleh porsi lebih kecil daripada BUMN dalam menggarap infrastruktur di Indonesia. Porsi perusahaan swasta, kata dia, justru lebih besar daripada BUMN.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, di era kompetisi ini sudah seharusnya seluruh pihak bersaing dan bekerja lebih baik. Dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik, tentu akan mendapatkan peluang dalam mengerjakan proyek pembangunan nasional.

Jadi apakah benar apa yang disampaikan Kadin hanyalah trik politik semata? Tak ada yang tahu secara pasti. Yang paling kentara oleh publik adalah kian giatnya BUMN sektor infrastruktur mengambil proyek-proyek yang ada tercermin dalam kinerja empat emiten konstruksi pelat merah yang memiliki kinerja yang terbilang cukup baik tahun ini.

Dari segi raihan kontrak baru, sampai dengan akhir Agustus, pencapaian terbaik diperoleh Waskita Karya. Terbilang signifikan, Waskita berhasil meraup kontrak baru senilai Rp 43 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 71,7 persen dari target perseroan tahun ini sebesar Rp 60 triliun.

Wijaya Karya tercatat telah mengantongi kontrak baru sekitar Rp 30,76 triliun atau 71 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 43,25 triliun. Sementara itu, PT Pembangunan Perumahan (PTPP) dan Adhi Karya berhasil mengantongi kontrak masing-masing Rp 24,1 triliun (59,5 persen dari target) dan Rp 8,9 triliun (42,3 persen dari target).

Yang perlu diketahui, target kontrak baru Waskita telah direvisi. Awalnya manajemen menargetkan perolehan kontrak baru Rp 80 triliun hingga akhir tahun. Revisi dibuat lantaran banyak komposisi proyek yang sebagian berubah. Kontrak yang tadinya sudah didapat pada tahun ini, pelaksanaannya mundur menjadi tahun 2018.

Selain keunggulan kontrak, Waskita juga cemerlang di segi pendapatan dan laba. Waskita berhasil mendapatkan pendapatan pada semester I/2017 sebesar Rp 15,5 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 8 triliun. Nilai tersebut mendorong laba sampai dengan semester I/2017 menjadi Rp 1,23 triliun, meroket 219 persen dari periode sebelumnya yang hanya mengantongi laba Rp 586 miliar.

PTPP berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp 8,1 triliun dari sebelumnya Rp 6,5 triliun. Naiknya pendapatan menopang laba perusahaan menjadi Rp 572 miliar atau naik 161 persen dari sebelumnya Rp 355,3 miliar

Laba Adhi Karya juga berhasil naik 236 persen menjadi Rp 131 miliar. Tahun sebelumnya Adhi Karya hanya mengantongi laba sebesar Rp 55,5 miliar. (Baca: WSKT Sentuh Level Terendah di 2017, Waktunya Beli Saham Waskita Karya?)

Wika, yang baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal I/2017, mencatat kenaikan laba hingga 345 persen menjadi Rp 245 miliar. Laba dari periode yang sama tahun sebelumnya “hanya” Rp 71 miliar. (Baca: Saham WSKT Longsor 11,27 Persen, Ini Analisis Kinerja Waskita Karya)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


16 + 15 =