Mengawali 2017, Presiden Joko Widodo meminta percepatan program reformasi agraria. Sampai saat ini pemerintah secara resmi telah membagikan 13.100 hektare lahan kepada kelompok masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia.

Selanjutnya sudah disiapkan sebanyak 9 juta hektare lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perumahan. Ke-9 juta hektare lahan itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Reformasi agraria merupakan salah satu program yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Amanat Nawacita Jokowi. Yang menjadi persoalan besar, bagaimana mengembalikan reformasi agraria pada orientasi yang sebenarnya?

Mencontoh Negara Lain

Institute for Development on Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia juga perlu mencontoh tiga negara yang telah berhasil melakukan reforma agraria, yakni Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Pemerintah Jepang menerapkan skema kredit jangka panjang bagi petani, Taiwan mengalihfungsikan lahan untuk lahan pertanian dan departemen kehutanan sebagai pelaksananya, sedangkan Korea Selatan mengakuisisi lahan perusahaan dan memberikan kompensasi bagi pemilik lahan.

Konsep di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan menitikberatkan pada kinerja pemerintah yang membeli lahan dari tuan tanah, atau dengan mengalihfungsikan lahan milik negara. Ketiganya juga memfokuskan kepemilikan lahan oleh petani. Petani diberi akses memanfaatkan lahan dengan hak guna lahan dalam pencapaian sistem produksi. Sementara kebijakan awal Jokowi dalam reforma agraria adalah dengan pensertifikasian lahan secara besar-besaran.

Sampai sekarang pemerintah membagi reforma agraria menjadi dua komponen besar, yaitu redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektare dan sertifikasi tanah seluas 4,5 juta hektare. Semuanya dalam kategori clear and clean dari tumpang tindih izin dan konflik alias fresh land.

Inti dari kebijakan reforma agraria adalah legalisasi aset atau sertifikasi tanah. Namun, kekhawatiran dalam langkah yang diambil pemerintah, sertifikasi hanya akan memudahkan praktik jual-beli tanah yang lagi-lagi menguntungkan tuan tanah. Dalam jangka panjang kebijakan ini hanya akan membuka peluang perampasan tanah menjadi lebih besar.

Bila kita berkaca pada pemerintahan yang lalu, program reforma agraria ini seolah mengulang kembali program yang dijalankan oleh pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 Indonesia itu menerapkan skema dan pola yang sama, yakni terbitnya sertifikasi atas tanah untuk mewujudkan penguasaan yang adil.

Tak berlebihan kiranya jika pemerintahan Jokowi dianggap “jatuh ke lubang yang sama” karena melabeli program redistribusi lahan pada eranya sebagai reforma agraria tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pokok reforma agraria. Selanjutnya program reforma agraria ini juga belum memikirkan upaya yang bersifat produktif.

Jika dibiarkan bukan tidak mungkin jika perusahaan besar asing akan mengontrol sarana produksi dan harga pertanian. Lebih lanjut lagi program Jokowi juga seolah masih membiarkan penguasaan tanah yang dipegang oleh korporasi milik asing, perusahaan besar negara, dan swasta dalam negeri. Padahal, penguasaan tersebut merupakan sumber utama kuatnya sistem monopoli tanah di Indonesia.

Reforma agraria sejatinya adalah upaya melakukan perombakan struktur agraria dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria. Jika Presiden Jokowi mempercepat program reforma agraria sekadar untuk bagi-bagi tanah, yang akan terwujud bukan pemerataan ekonomi, tetapi hanya simpati dan pencitraan terhadap diri pribadi.

Pertanyaan pun muncul, program reforma agraria ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau mengamankan suara rakyat, terutama jelang pemilihan umum 2019?

TINGGALKAN KOMENTAR

1 × 5 =