Serangan Atas Investasi PLTU Kian Tak Wajar

Sumber: cnnindonesia

 

Konferensi Perubahan Iklim ke-23 di Bonn, Jerman, “menghadiahi” Indonesia sesuatu yang menarik. Dalam konferensi itu, salah satu LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bergabung dengan Friend of The Earth melakukan aksi penolakan investasi Jepang atas pembangunan pembangkit listrik batubara.

Menurut Walhi, kebijakan pemerintah Jepang dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang sedang mencoba untuk segera mengucurkan pinjaman bagi dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1.000 MW yang dikenal dengan Cirebon 2, di Jawa Barat, adalah tidak tepat. Masyarakat lokal khawatir dengan hilangnya mata pencaharian dan dampak kesehatan atas polusi yang bisa dikeluarkan pembangkit listrik batubara tersebut.

Di sisi lain, masyarakat telah mengajukan tuntutan administratif kepada pemerintah daerah pada Desember 2016 untuk meminta pembatalan izin lingkungan. Dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kabupaten tersebut memutuskan pembatalan izin untuk Cirebon 2 pada 19 April 2017 karena tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.

Putusan tersebut telah bersifat tetap (kuat) karena Pengadilan Tinggi Jakarta mengumumkan untuk mencabut proses banding pada 16 Agustus 2017 setelah pemerintah daerah mencabut permohonan banding. Berdasarkan putusan itulah, Walhi mengatakan bahwa proyek tersebut melanggar hukum dan melanggar Panduan JBIC untuk Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial (Pedoman) yang mewajibkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dari negara dan pemerintah daerah yang bersangkutan dan penyerahan sertifikat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi tempat investasi, dalam hal ini Indonesia.

Yang menarik adalah, pihak Walhi juga mengakui bahwa perusahaan telah memperoleh izin lingkungan baru berdasarkan adendum izin lingkungan yang dicabut, dari pemerintah daerah pada tanggal 17 Juli 2017. Kondisi ini menurut Walhi menyebabkan masyarakat siap mengajukan gugatan hukum baru terhadap izin lingkungan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada November 2017 karena JBIC dan bank-bank lain tampaknya siap mengucurkan pinjaman untuk Cirebon 2 dalam beberapa minggu ini.

Yang lucu adalah ketika Walhi belum bisa melanjutkan proses pengadilan, LSM lingkungan itu secara pihak melarang JBIC untuk mengucurkan pinjaman terhadap proyek Cirebon ekspansi. Inilah yang mengherankan sekaligus memantik pertanyaan publik.

Dari pihak Cirebon Power, keberhasilan mendapat izin lingkungan yang baru menjadikan proyek pembangunan PLTU Cirebon 2 akan kembali berjalan. Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Stakeholder Relations Manager Cirebon Power, Zelda Savitri.

“Kami sudah mendapatkan izin lingkungan yang baru dan proses pengerjaan bisa kembali berjalan. PLTU 2 saat ini sedang dalam tahap pengerjaan terbatas atau prakonstruksi atau masih proses pemadatan tanah dan membutuhkan waktu yang lama dan diperkirakan akan berlangsung sampai tahun depan,” ujarnya pada Rabu (16/8).

Sebagaimana diketahui, Izin PLTU Unit 2 Cirebon Power sempat dipersoalkan bahkan digugat ke PTUN Bandung karena dianggap melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Meski demikian, Presiden Direktur PT Cirebon Power, Heru Dewanto, memastikan bahwa seluruh perizinan terkait lahan, izin lingkungan, atau izin mendirikan bangunan (IMB) sudah dikantongi dan ditempuh sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029 menetapkan Kabupaten Cirebon dan Indramayu sebagai kawasan pengembangan industri infrastruktur energi, termasuk pembangkit listrik. Memang dalam RTRW Cirebon yang lama, ada sebagian lahan yang masuk dalam pengembangan PLTU Unit 2 Cirebon Power bukan sebagai peruntukan bagi proyek infrastruktur kelistrikan.

Namun, dengan terbitnya Perpres No.4/2016 tentang percepatan proyek infrastruktur strategis, sudah seharusnya Perda Pemprov Jabar yang berkekuatan hukum lebih lemah harus mengikuti. Pertanyaannya, kenapa permasalahan dan protes terus berlanjut?

Pasal 31 dan 32 beleid ini memerintahkan perubahan RTRW daerah agar sejalan dengan tujuan percepatan. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No.13/2017 tentang Perubahan atas PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pukulan Kedua

Seolah tak berhenti sampai di situ. Tekanan berikutnya yang datang dari surat Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM).

Surat yang kemudian dijabarkan dan ditanggapi oleh PT PLN (Persero) dengan pengumuman revisi harga jual listrik Cirebon Power yang mencapai US$ 0,5 sen per kwh. Diberitakan bahwa pihak Cirebon Power telah bersedia menurunkan harga jual listrik dari sebelumnya mencapai US$ 6 sen per kwh menjadi hanya US$ 5,5 per kwh.

Mengapa pihak Cirebon Power harus terkena regulasi itu? Dalam surat itu dikatakan bahwa pihak Kementerian ESDM menganjurkan PLN agar meninjau kembali proyek-proyek yang belum mendapatkan surat jaminan Kementerian Keuangan ataupun masih bermasalah dengan perizinan.

Namun, banyak kalangan menilai, langkah PLN tersebut tak lebih dari pencarian kambing hitam belaka. Terutama atas kesalahan prediksi dari perusahaan setrum negara tersebut atas proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik nasional.

Hal ini dibuktikan dengan penundaan PLN atas kontrak jual beli listrik (Power purchase Agreement/PPA) bagi proyek ketenagalistrikan sebesar 9.000 Megawatt (MW) di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut seiring dengan pasokan listrik Pulau Jawa yang diproyeksi bakal mengalami kelebihan (oversupply) sekitar 5 ribu MW.

Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, menjelaskan bahwa Pulau Jawa dan Bali pada awalnya mendapat jatah 21.252 MW, atau 59,65 persen dari total kapasitas megaproyek 35.627 MW. Namun, melihat pertumbuhan permintaan listrik di Pulau Jawa saat ini, kapasitas listrik sebesar 13.000 MW dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa.

Saat ini, menurut dia, terdapat proyek sebesar 9.300 MW di Pulau Jawa yang sudah memasuki fase perjanjian jual beli listrik. Secara rinci, dia menjelaskan bahwa 9.300 MW pembangkit yang sudah terkontrak di Jawa, terdiri atas PLTU Jawa 7 sebesar 2×1.000 MW, PLTU Jawa 8 sebesar 1.000 MW, PLTU Jawa 1 sebesar 1.000 MW, PLTU Batang sebesar 2×1.000 MW, PLTU Tanjung Jati 5 dan 6 dengan besaran 2×1.000 MW, dan PLTU Jawa 3 sebesar 1.300 MW.

Dari jajaran proyek tersebut, hanya PLTU Batang, PLTGU Jawa 1, PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang terlihat dan terbukti telah berakselerasi dengan cepat. Di sisi lain, selama ini diketahui bahwa wilayah Jawa bagian barat adalah pusat beban kelistrikan sistem Jawa Bali karena memiliki pertumbuhan serta konsumsi listrik yang besar.

Ini mengapa di tengah tekanan terhadap proyek Cirebon Power 2, Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA resmi memberikan pinjaman ke Indonesia sebesar Rp 14,2 triliun atau 118,9 miliar yen. Pinjaman ini diberikan untuk pembangunan proyek Pelabuhan Patimban tahap 1. Apalagi, bunga pinjaman dari Jepang ini sangat kecil, 0,1 persen per tahun, menandakan betapa prospektifnya pertumbuhan ekonomi di Jabar.

Selain itu, publik pun teringat akan usulan pemerintah atas proposal Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait pembangunan proyek kereta cepat Shinkansen Tahap I dengan rute Jakarta-Bandung dinilai kurang tepat.

Pemerintah Indonesia mengusulkan bahwa rute kereta cepat yang lebih tepat adalah Jakarta-Cirebon. Menurut pemerintah kala itu, pemilihan rute Jakarta-Bandung dipertanyakan.

Pembangunan kereta api cepat diharapkan mendukung pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang merupakan prioritas pemerintah. Sudah seharusnya ditetapkan ke Cirebon, tidak perlu ke Bandung.

Selain itu, pemerintah juga menggagas pengembangan Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan ini akan diperluas, dari 45 hektare saat ini menjadi 100 hektare dan secara bertahap menjadi 200 hektare. Peningkatan kualitas pelabuhan Cirebon ini selain sebagai pelabuhan perdagangan, menggantikan rencana pelabuhan Cilamaya di Karawang, juga diniatkan sebagai pelabuhan wisata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × 3 =