Zulkifli Hasan: Anggota DPR Lain Diperiksa KPK Tanpa Izin Presiden

Source : MPR RI

 

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan enggan berkomentar banyak soal alasan Ketua DPR Setya Novanto yang tak memenuhi panggilan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto kembali tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan yang sama, yakni harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Zulkifli menyampaikan, beberapa anggota DPR lainnya pernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Namun, mereka tetap memenuhi panggilan tanpa ada izin presiden.

“Beberapa teman-teman diperiksa saksi DPR oleh KPK waktu itu juga tidak ada izin,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Namun, Zulkifli menolak berkomentar lebih lanjut. Ia meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dan memastikan proses hukum tersebut berjalan adil terhadap siapapun.

“Pokoknya proses hukum saja,” ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi e-KTP, setelah memenangkan gugatan praperadilan.

Pada Senin (13/11/2017), ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka AAS. Namun, ia tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut.

Novanto kembali beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan mengenai hak imunitas DPR versi Novanto.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya tidak harus mengantongi izin Presiden untuk memeriksa Setya Novanto.

Menurut Syarif, aturan terkait hal ini sudah jelas dan tak perlu diperdebatkan.

“Tidak (perlu izin Presiden) sama sekali kok, tidak harus izin. Baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden,” kata Laode di Gedung KPK Jakarta, Senin (13/11/2017).

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Laode mengatakan, alasan Novanto yang enggan menghadiri pemeriksaan karena KPK tak mengantongi izin Presiden mengada-ada.

Apalagi sebelumnya Novanto juga pernah menghadiri panggilan pemeriksaan meski KPK tak mengantongi izin Presiden.

“Beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil. Saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden, kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari Presiden. Ini suatu yang mengada-ada,” kata dia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


15 − one =