Strategi Lahan Gambut Di Tengah Optimisme Ekonomi 2018

Sumber: internet

 

Badan Restorasi Gambut atau BRG dan beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah menerapkan program kehutanan sosial kepada masyarakat miskin yang berada di lahan gambut yang terdegradasi. Alasan yang diberikan BRG adalah integrasi program antara lembaga pemerintah akan mampu menghasilkan efek multiplikasi yang lebih dahsyat dari yang diperkirakan.

Di sisi lain, publik Tanah Air kadung mengetahui bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan lembaga pemerintah tersebut. Yang paling krusial adalah penyelesaian masalah pemetaan lahan gambut, yang belakangan terbukti belum bisa diandalkan dalam penetapan wilayah mana yang masuk kawasan konservasi gambut. Ujung-ujungnya, tentu saja kesalahpahaman yang berdampak fatal bagi dunia usaha. Kerugian jutaan dolar Amerika yang harusnya bisa memutar perekonomian negara lebih lancar, hilang terbuang sia-sia.

BRG dan beberapa LSM lingkungan terus berusaha agar perkawinan antara program kehutanan sosial kementerian bisa bersinergi dengan program gambut BRG. Yang jadi pertanyaan masyarakat luas, mengapa BRG mencurahkan konsentrasinya ke arah sana? Seperti diketahui, program kehutanan sosial tak hanya didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), tetapi juga Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, bahkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BRG dan para LSM pendukungnya beralasan, mereka berhasil melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar lahan gambut memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan lahan secara bertanggung jawab. Jadi, mereka akan sangat membantu program restorasi gambut yang kini digalang BRG.

Di sisi lain, menurut perwakilan Kementerian LHK, sebanyak 1,087 juta hektare telah didistribusikan kepada 267.165 rumah tangga masyarakat hutan pada November 2017. Namun, mereka yang memperoleh izin penggunaan lahan bukan secara sembarangan, harus melakukannya sesuai standar pengelolaan hutan Lestari. Sudah terbukti mereka mampu melakukan kegiatan ekonomi yang produktif tanpa mengubah ekosistem kehutanan setempat secara masif.

Yang juga menarik, pemerintah menggunakan lahan hutan nongambut dalam usaha memberikan contoh bagi program kehutanan sosial. Ini seolah memberikan sinyal bahwa pengelolaan lahan gambut secara komunal masih sangat sulit direalisasi.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah membagikan surat keterangan (SK) untuk izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS). Target pembagian lahan hutan sosial kali ini dilakukan di Desa Brani Wetan, Kabupaten Probolinggo (dengan Kelompok Tani Kecamatan Gading, Maron, Krejengan, Lumbang, Wonomerto Kabupaten Probolinggo serta LMDH Andongsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan LMDH Wonolestari Kabupaten Lumajang).

Beberapa wilayah yang sudah tercatat kebanyakan adalah di Pulau Jawa, tidak kurang dari 30 kabupaten, dan masih terus bertambah. Selain itu terdapat beberapa wilayah di Sumatera seperti Sumut dan Riau serta Sumsel, juga di Jambi, Babel, dan Sulteng.

Tantangan Berat

Sebagaimana diketahui, tantangan merealisasi 12,7 juta hektare lahan hutan sosial adalah sangat berat. Menteri KLH, Siti Nurbaya, mengakui bahwa target itu masih harus dibuktikan. Tengok saja, selama tiga tahun memimpin, angka belasan juta masih jauh dari genggaman.

“Target realistisnya, untuk periode pertama, hanya 4,4 sampai 5 juta hektare. Bisa saja membuka lebih, tetapi harus diupayakan terus,” ujar Siti di Istana Kepresidenan, Senin, 30 Oktober 2017.

Siti mengatakan, ada berbagai alasan mengapa mengejar target 12,7 juta hektare sesuai Nawa Cita bukanlah kerja ringan. Alasan yang paling utama karena ternyata banyak juga lahan hutan yang harus disisihkan untuk kepentingan lainnya.

Sebagai gambaran, total jumlah lahan hutan di Indonesia saat ini 146 juta hektare. Dari 146 juta hektare itu, sebesar 20 juta hektare sudah dialokasikan untuk rakyat di zaman Belanda.

Dari 126 juta hektare lahan yang tersisa, 40 juta hektare sudah berizin. Sisanya sebanyak 86 juta hektare, masih dibagi-bagi lagi untuk fungsi lainnya seperti hutan lindung, hutan konservasi, hutan gambut, hutan keanekaragaman hayati, ekosistem tertentu, dan masih banyak lagi. Secara tak langsung, pihak kementerian berusaha memperlihatkan bahwa target hutan sosial pemerintah juga harus selaras dengan berbagai tantangan yang sedang dihadapi.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, dengan tantangannya yang sedemikian berat, mengapa pemerintah berusaha keras menggeser target itu hingga merambah lahan gambut? Apalagi telah banyak riset yang menunjukkan bahwa sebagian lahan gambut tersebut bisa bernilai ekonomi tinggi bila digunakan dan dikelola dengan tingkat keberlanjutan yang ketat. Dan untuk standar itu, siapa pun tahu, Indonesia telah memilikinya.

Belum lama ini Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa bisnis sawit dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan berjaya di 2018. Sebab, harga minyak sawit terus naik seiring meningkatnya kebutuhan dunia.

Namun, publik Indonesia juga mengetahui bahwa bisnis sawit dan CPO di Indonesia saat ini mendapat tantangan besar, yakni kampanye negatif terhadap perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. Sawit dianggap merusak dan mengurangi luasan hutan (deforestasi) dan banyak lagi berita negatif.

Selain Uni Eropa yang terus memasok minyak sawit, negara-negara di Asia seperti Cina juga akan banyak menggunakan minyak sawit dalam jumlah besar. Apalagi harga minyak sawit mentah diprediksi melompat dari US$735 per ton tahun ini ke posisi US$800 per ton pada Januari 2018 sejalan dengan penurunan stok meskipun produksi meningkat.

Mengapa kondisi yang sedemikian bagus bagi industri sawit nasional, momennya datang bersamaan dengan usulan sinergi hutan sosial di lahan gambut dengan lebih intens lagi? Apakah jika menolak, pemerintah Indonesia akan dianggap tak pro terhadap pengelolaan lahan yang berkelanjutan?

Jawabannya, ada pada pihak-pihak yang berkaitan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 − 16 =