Jakarta — Pengelolaan dan komitmen untuk menjaga hutan lestari serta tetap menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah. Komitmen inilah yang harus dijawab oleh calon pemimpin baru di 2019 mendatang.
Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya, mengatakan, di tahun politik banyak kekhawatiran bahwa sumber daya menjadi modal. Banyak rawan penyimpangan di sektor sumber daya alam yang perlu dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung.
“Jangan sampai sumber daya alam justru dijadikan modal politik,” katanya di Jakarta, Selasa (4/9). Banyak pekerjaan rumah yang masih tersisa seperti perlindungan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, moratorium sawit dan penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Teguh menjelaskan, 63% daratan Indonesia adalah kawasan hutan, maka hutan itu menjadi penting untuk diperhatikan, dibuat suatu desain pengelolaan agar bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi hambatan. Sebab menurutnya, kalau dikelola sembarangan, yang diterima adalah bencana.
“Kita gagap dalam menghadapi bencana lingkungan, satu bencana lingkungan saja yaitu kebakaran sudah menyita perhatian seluruh bangsa, mau ditutup-tutupi juga tidak bisa,” ucapnya.
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) mencatat, hutan Indonesia seluas 125 juta hektare (ha) terdiri dari kategori hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sebanyak 42 juta ha sudah dimanfaatkan untuk hutan produksi. Dari jumlah itu, hanya 1,75 juta ha yang dikelola masyarakat atau sekitar 4,15%. Pemerintah pun menargetkan hutan yang dialokasikan untuk rakyat 12,7 juta ha maka sekitar 28% akan dialokasikan untuk masyarakat.
Untuk mempertegas langkah koreksi pengelolaan hutan yang sedang dijalankan oleh KLHK, Madani Berkelanjutan menyerukan pemerintah untuk melindungi hutan alam (primer dan sekunder) dari penerbitan izin baru yang dapat mengakibatkan deforestasi dan degradasi lingkungan.
Kemudian, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan status perlindungan sementara moratorium menjadi perlindungan permanen sehingga dapat bertahan dari pergantian rezim pemerintah dan menyusun peta jalan terpadu menuju Indonesia bebas deforestasi dan degradasi hutan.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga diharapkan memiliki sistem pengawasan yang efektif dan aktif melakukan penegakan hukum mengingat masih terdapat banyak konsesi yang melanggar aturan dan masih beroperasi di lapangan.
“Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Teguh berharap, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden berani memiliki visi dan misi yang jelas terkait pengelolaan dan perlindungan hutan dan gambut, mengingat 63% dari luas daratan Indonesia adalah hutan.
Celah Deforestasi
Terbitnya buku status hutan Indonesia (SoIFO) tahun 2018 sebagai satu landasan baru dalam mewujudkan tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan layak diapresiasi. Buku tersebut dengan jujur memaparkan kondisi kekinian tentang bagaimana hutan kita dikelola dengan berbagai ketimpangan dari zaman ke zaman.
Direktur Program Hutan dan Perubahan Iklim Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri, berpandangan, SoIFO memperlihatkan masih adanya celah yang cukup lebar untuk terjadinya deforestasi dan perlu mendapat koreksi lebih lanjut dari KLHK.
Celah deforestasi dimungkinkan setidaknya oleh sejumlah hal seperti alokasi izin pemanfaatan hutan baru seluas 5 juta ha yang terdiri dari 2,5 juta ha hutan primer dan 3,8 juta ha hutan sekunder. Selain itu, ada pula hutan alam yang berada di area penggunaan lain (APL) seluas 6,9 juta ha dan kebijakan land awal yang meliputi hutan alam seluas 362.390 ha.
“Kawasan konservasi dan lindung pun belum aman mengingat terdapat 10,8 juta ha hutan konservasi telah berubah menjadi kawasan tidak berhutan. Bahkan pada tahun 2016-2017 sebanyak 20% dari deforestasi terjadi di kawasan konservasi dan lindung,” paparnya.
Madani Berkelanjutan mencatat, di SoIFO pemerintah menyebutkan langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, salah satunya adalah kebijakan moratorium yang melindungi 66,2 juta ha primer dan lahan gambut yang belum dibebani izin.
Namun kebijakan ini masih berupa perlindungan sementara dalam bentuk instruksi presiden yang telah diperpanjang tiga kali tanpa adanya penguatan substansi mengandung banyak pengecualian dan akan berakhir Juli 2019. Jika presiden terpilih nantinya tidak memberikan perhatian pada kebijakan ini, maka nasib jutaan hektare hutan primer dan lahan gambut semakin dipertaruhkan.
