Fajar Harapan Baru dari Semenanjung Korea

Foto: via AP

 

Masyarakat dunia dibuat sumringah setelah dua pemimpin Korea bertemu dan mendeklarasikan perdamaian kedua negara. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, bahkan bersama-sama menanam pohon pinus di perbatasan Zona Demiliterisasi, Panmunjom, untuk melambangkan perdamaian kedua negara.

Penanaman pohon yang dinamakan “Pohon Perdamaian” itu dilakukan pada sesi kedua KTT Inter-Korea yang berlangsung pada Jumat sore, 27 April 2018. Moon dan Kim juga menandatangani dokumen “Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran, dan Unifikasi Semenanjung Korea”. Deklarasi juga menyebutkan bahwa Moon akan berkunjung ke Pyongyang, tahun ini.

Tak ketinggalan bagian penting dari deklarasi ini adalah penegasan bahwa kedua negara, baik Korea Selatan maupun Utara, bersepakat mengakhiri semua sikap permusuhan satu sama lain, yang menjadi sumber ketegangan militer dan konflik di semua area, baik darat, laut, dan udara. Termasuk di dalamnya perjanjian untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Jelas pertemuan ini adalah sejarah dunia. Kim Jong-un adalah pemimpin Korea Utara pertama sejak Perang Korea 1950-53 yang menginjakkan kaki di Korea Selatan. Peristiwa bersejarah tersebut dibuka dengan jabat tangan Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in.

Menggembirakan? Tentu saja. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia? Begitu kira-kira pertanyaan sebagian publik Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, perdamaian di Semenanjung Korea punya nilai strategis bagi perdagangan Korea Selatan. Kian mesranya hubungan kedua negara berpotensi akan membuat Korea Selatan bisa mendapatkan pasokan bahan baku energi nan murah dari tetangga utaranya, terutama batu bara.

Isu ini berembus kencang sejak awal 2017. Jika dahulu harus melalui perantara Rusia, kini Korea Selatan bisa melakukannya secara langsung. Tentu dengan harga yang lebih murah. Harga bahan baku energi yang lebih murah dari tetangganya akan membuat Korea Selatan berpikir dua kali untuk melakukan impor, termasuk dari Indonesia.

Kondisi ini pun cocok dengan Indonesia, yang tak lagi mengekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) ke Jepang dan Korea Selatan mulai 2018. Suplai gas ekspor itu berasal dari Blok Mahakam, Blok Sanga Sanga, dan Blok East Kalimantan, yang kemudian diolah di Kilang LNG Bontang. Kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) ke Jepang dan Korea Selatan berakhir bersamaan dengan terminasi kontrak ketiga blok itu. Kontrak Total E&P di Blok Mahakam akan habis akhir tahun ini. Chevron angkat kaki dari Blok East Kalimantan pada 2018, kontrak Vico di Blok Sanga Sanga juga selesai tahun ini.

Dengan berakhirnya kontrak ekspor LNG ke Jepang dan Korea Selatan, alokasi gas untuk kebutuhan domestik bisa semakin besar. Begitu kira-kira yang disampaikan pejabat SKK Migas, pada awal tahun ini. Jika itu benar, akankah kondisi ini menguntungkan Indonesia?

Memang benar kebutuhan gas domestik semakin meningkat, terutama yang berasal dari industri dan rumah tangga. Di sisi lain, publik juga mengetahui bahwa PLN pada tahun ini mengurangi permintaan gas. Dari sekitar 3.300 pada RUPTL 2017-2026 menjadi hanya 2.000 BBTUD pada RUPTL 2018. Tahun ini gas yang diserap untuk PLN sebesar 1.400 BBTUD.

Lalu, apa yang menguntungkan dari dihentikannya ekspor gas ke Korea Selatan? Apalagi bila bukan potensi pasokan harga lebih murah bagi industri dan rumah tangga di Tanah Air. Hal ini berdasarkan harga kontrak gas yang berasal dari Papua yang mencapai US$ 4,1 per MMBTU hingga 2034, masing masing 1,2 juta ton ke Posco dan ke K-Power.

Padahal, harga gas domestik untuk industri bisa mencapai lebih dari US$7 per MMBTU. Diakui oleh beberapa asosiasi usaha, harganya bisa melompat mencapai US$11 per MMBTU jika melalui rangkaian calo gas nan panjang. Saat ini gas dari Blok Mahakam, Sanga Sanga, dan East Kalimantan yang diolah di Kilang LNG Bontang dan diekspor ke Jepang dan Korea Selatan mencapai 5,5 million ton per annual (MTPA).

Suplai gas untuk industri dan kelistrikan dalam negeri akan semakin kuat lagi dengan mulai berproduksinya Train 3 Tangguh pada 2020. Persentase alokasi gas domestik pun terus ditingkatkan oleh SKK Migas, tahun ini sudah mencapai 70% dari seluruh produksi dalam negeri.

Lalu, apakah kondisi tak seimbang dari neraca perdagangan Indonesia-Korea Selatan itu akan merugikan Indonesia? Siapa bilang! Indonesia masih punya komoditas andalan dari pertambangan dan perkebunan lainnya. Komoditas seperti karet, tembaga, timah, kopi, hasil laut, serta produk industri kehutanan, nilainya mencapai lebih dari US$6 miliar. Selain ekspor, Indonesia juga terus menarik investasi dari Korea Selatan. Sepanjang tahun lalu saja, realisasi investasi dari Korea Selatan tercatat sebesar US$ 2 miliar.

Nilai gabungan investasi dan perdagangan itu mendekati nilai impor Indonesia dari Korea Selatan pada 2017 yang mencapai US$8.4 miliar. Dengan nilai itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 15 mitra dagang utama Korea Selatan selama 2017.

thepressweek.com