HTI, Organisasi Radikal, dan Terorisme

Pembubaran HTI telah melalui proses panjang, lewat pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Foto : Duta Islam
Pembubaran HTI telah melalui proses panjang, lewat pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Foto: Duta Islam

 

Mereka (HTI) bukan organisasi tapi partai politik yang berdalih dan mengatasnamakan agama dan syariah Islam menurut kebenaran yang mereka yakini saja”. Pandangan itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) periode 2011-2014, Ansyaad Mbai, saat memberi kesaksian dalam sidang gugatan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ansyaad memaparkan, anggota HTI selalu menyatakan bahwa organisasinya tidak pernah berbuat aksi kekerasan atau radikal. Mereka berlindung dengan pemahaman bahwa kegiatan yang dilakukan sekadar menyebarkan dakwah.

“Seluruh organisasi radikal tidak pernah mengaku terlibat atau melakukan aksi kekerasan. Jangankan HTI, semua yang terlibat teror yang ditangkap tidak akan mau mengaku,” tutur Ansyaad.

Menurutnya, polisi tidak pernah mengejar pengakuan, tetapi fakta. Organisasi memang berjalan normatif, berdakwah, nonkekerasan, tetapi di bawah permukaan mereka membentuk paramiliter. Paramiliter ini bisa diketahui pimpinan formal organisasi mereka, bisa juga tidak.

Ditambahkan, terorisme merupakan anak kandung radikalisme, dan radikalisme lebih berbahaya dari terorisme. Seorang teroris akan dimotivasi oleh ideologinya yang radikal, lalu melakukan tindakan yang membahayakan orang lain dengan mengatasnamakan agama.

Warga Negara Asing

Ansyaad memaparkan data yang menunjukkan bahwa pelaku aksi teror di Indonesia yang telah tertangkap dan diputuskan bersalah dalam persidangan berasal dari HTI atau setidaknya pernah bergabung dalam HTI. Dalam catatannya, dari 25 nama yang terlibat aksi teror, 10 di antaranya warga negara asing. Mereka telah deportasi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan BNPT pernah membuat pernyataan keterkaitan antara HTI dan ISIS dalam sejumlah aksi terorisme.

Walau dalam pernyataan resmi HTI membantah mengakui tunduk pada Kekhalifahan Abu Bakar Al Baghdadi (ISIS), tidak bisa dipungkiri bahwa Bahrun Naim, pentolan teroris yang menggerakkan serangan di Sarinah, Jakarta, beberapa waktu lalu, merupakan mantan anggota HTI.

Kericuhan napi teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang mengakibatkan lima anggota polisi tewas ditengarai salah satu pemicunya karena HTI dibubarkan lewat keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beberapa hari sebelumnya.

Kericuhan ini menyita perhatian seluruh warga Indonesia. Di media sosial, seruan mendukung Polri mengalir deras. Sebuah tagar pun muncul di Twitter: #KamiBersamaPolri.

Di luar fakta munculnya penyebab insiden kericuhan versi polisi, yakni gara-gara makanan, warganet menyebut ricuh di Mako Brimob tak lepas dari pembubaran HTI.. Akun @MurtadhaOne misalnya, menyebut pembubaran HTI memancing ISIS. Dalam cuitannya, ia menulis: HTI Dibubarkan, ISIS Mengamuk.

Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Irjen Setyo Wasisto, membantah keras penyebutan ISIS sebagai dalang kericuhan di Mako Brimob. Dia mengatakan, kericuhan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ISIS. Setyo pun meminta agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi liar di media sosial.

“Ini tidak ada kaitannya dengan ISIS. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Kami mohon masyarakat tidak percaya informasi di media sosial yang tidak jelas kebenarannya,” ujar Setyo di Mako Brimob, Depok, Rabu (9/5/2018). Benarkah?

Mengancam NKRI

Pemerintah Indonesia lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyatakan bahwa pembubaran HTI karena ideologi khilafah yang mereka dakwahkan mengancam ideologi Pancasila dan kedaulatan negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ideologi khilafah yang disuarakan Hizbut Tahrir, menurut Wiranto, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan konsep nation state.

“Untuk mendirikan negara Islam dalam konteks luas sehingga negara dan bangsa jadi absurd. Termasuk Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

Menurut mantan Panglima TNI itu, pembubaran HTI telah melalui proses panjang, lewat pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Meski tak mengingkari HTI sebagai organisasi dakwah, tindakan dan dakwah mereka mengancam kedaulatan negara karena sudah masuk wilayah politik.

Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengutarakan tujuan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat termasuk kedaulatan dalam politik. “Kalau dalam politik tidak bisa berdaulat, bagaimana kita bisa bersatu?” tanya Wiranto.

Ia mengungkapkan, ideologi khilafah dan Hizbut Tahrir (HI) yang diusung HTI telah dilarang di 20 negara, termasuk negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, Malaysia, dan Turki sudah lebih dahulu melarang HI di negaranya.

Keberadaan HTI dirasa semakin meresahkan. Pasalnya, dari laporan kepolisian banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra.

Kalau dibiarkan akan meluas lagi. “Tidak akan ada kompromi terhadap organisasi mana pun yang mengancam eksistensi Indonesia, termasuk HTI. Kewajiban kita yang lahir di Indonesia mempertahankan warisan ini, warisan keberadaan NKRI,” katanya.

Kelompok radikal memiliki benang merah, yaitu merebut kekuasaan politik lalu mengganti ideologi negara dan sistem pemerintahan yang menurut mereka tidak bersumber dari ajaran agama. Mereka akan mengganti ideologi negara dan sistem pemerintahan itu dengan ideologi dan sistem pemerintahan yang mereka klaim merupakan bagian dari ajaran agama Islam, yaitu khilafah atau Daulah Islamiyah.

Bila ada orang atau kelompok yang menyerukan bahwa cinta Tanah Air tidak ada dalilnya, tidak ada hukumnya, bahkan memberi hukuman bahwa cinta Tanah Air adalah kufur, hampir bisa dipastikan dari golongan siapa. Pemikiran Tafkiri disebarluaskan, ditanamkan sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Islam yang menyeluruh (kaffah). Benih pemikiran ini berakibat pada sikap intoleransi dan segregasi berdasarkan ajaran agama dengan indikator ujaran “kufur, kafir, dan thogut”.

Jika doktrin pemikiran radikal ini dibiarkan semakin luas, akan membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Kondisi demikian berpotensi mendorong orang untuk melakukan tindakan atau aksi antikemanusiaan dan berlawanan dengan semangat ajaran agama, yakni terorisme.

Abhyudaya Wisesa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


six − 2 =