Jebakan Maut Rating Kredit?

Foto: Getty Images

 

Kabar gembira melanda perekonomian Indonesia. Baru-baru ini lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB. Wajah sumringah ekonomi langsung terlihat dengan melonjaknya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus merangsek ke titik tertinggi sepanjang masa.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo, peringkat tersebut merupakan yang tertinggi sejak 22 tahun lalu. Ditambahkan, pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, ia memastikan instansinya terus berkomitmen untuk menjaga kedua hal tersebut.

Pertanyaan yang menggelitik, benarkah kenaikan peringkat kredit ini akan membawa manfaat bagi Indonesia? Bagaimana bila sebaliknya?

Bukan apa-apa, banyak pengamat perekonomian mengatakan bahwa kenaikan peringkat kredit ini selain bisa membantu Indonesia untuk mendapatkan dana investasi murah, juga berpeluang memperbesar risiko aktivitas “cash out” para investor. Apalagi dengan fakta bahwa secara riil daya beli masyarakat masih belum pulih sehingga ekonomi didorong utamanya oleh berbagai investasi infrastruktur. Ditambah dengan kebijakan nilai tukar rupiah Indonesia yang kian fleksibel sejak pertengahan 2013.

Kenapa harus khawatir? Dengan kian bagusnya credit rating Indonesia, para investor yang punya paparan utang dalam jangka panjang bisa “menguangkan” investasinya dengan lebih cepat. Semakin cepat dan besar uang kontan masuk kembali ke brankas mereka, semakin kecil risiko yang ditanggung.

Nah, naiknya investment grade dari lembaga kredit pada akhirnya akan membuat level bunga surat utang bakal kian rendah. Ini tak hanya bagus bagi peminjam dana, tetapi juga buat para penampung “dana keluar” dari Indonesia karena biaya dananya jelas akan kian rendah.

Selain itu, kebijakan makroprudensial dinilai cukup efektif menahan kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) swasta secara signifikan. Di sisi lain, pendalaman pasar keuangan terjadi seiring dengan membaiknya stabilitas di pasar keuangan.

Pro dan Kontra

Kenaikan peringkat dari berbagai lembaga pemeringkat kredit mengundang decak pujian. Rata-rata mereka memberikan penilaian bahwa anggaran yang ditetapkan pemerintah saat ini lebih kredibel dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bagaimanapun, pandangan menarik datang dari Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara. Mirza justru mewaspadai risiko dari rasio beban utang atau debt to service ratio (DSR) Indonesia yang saat ini sudah tinggi dan di atas negara-negara tetangga.

DSR merupakan rasio beban pembayaran utang luar negeri, yang terdiri atas cicilan pokok dan bunganya, terhadap pendapatan dari hasil ekspor suatu negara. Semakin besar rasio DSR, risiko utang Indonesia akan semakin besar. Berarti biaya dana yang disyaratkan para kreditor pun akan semakin besar.

Saat ini DSR Indonesia sudah mencapai 170%. Negara-negara lain, seperti Thailand dan Malaysia, masih di bawah 100%. Hal ini disebabkan negara-negara jiran itu mencatatkan penerimaan transaksi berjalan (current account) dari keseimbangan ekspor yang tidak hanya bergantung kepada komoditas, tetapi juga produk manufaktur.

Nah, kekhawatiran Mirza itu kian beralasan karena dengan naiknya rating kredit Indonesia akan mengundang seluruh unit perekonomian negeri ini untuk meningkatkan saldo utang mereka. Jika ini tidak dikontrol dengan baik oleh pihak otoritas terkait, jelas akan berbahaya dan bisa menjadi bom waktu di masa depan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejalan dengan kenaikan rating dari Lembaga Pemeringkat Internasional, Fitch Ratings, ke level BBB, BI menyatakan arah kebijakan yang diambil masih sama. BI akan tetap mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin ada pada tahun depan. Risiko itu berupa normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan risiko geopolitik.

Untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, kata dia, BI bisa mempertimbangkan banyak kebijakan seperti makroprudensial. Misalnya, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) seperti yang sudah dilakukan.

Apakah dengan kebijakan tersebut, masalah akan selesai dengan sendirinya? Siapa bilang?

Dengan kian besarnya kemungkinan datangnya likuiditas baru ke negeri ini, sistem perekonomian ini harus punya daya olah yang baik. Jika tidak, ancaman bom inflasi dan ekonomi biaya mahal akan meluluhlantakkan dengan seketika.

Inilah yang dikhawatirkan pula oleh banyak pengamat perekonomian. Karena berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit tidak terpakai atau kredit yang sudah disetujui tetapi tidak dicairkan oleh nasabah (undisbursed loan) per September 2017 mencapai Rp1.401 triliun, naik 9,6 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.278 triliun.

Dari total kredit menganggur, yang sudah menjadi komitmen antara bank dan nasabah (committed) tumbuh lebih tinggi sebesar 16 persen, atau menjadi Rp346,02 triliun. Sementara untuk uncommitted per September 2017 mencapai Rp1.054,42 triliun.

Oleh mayoritas pemerhati ekonomi, kenaikan committed loan merupakan pertanda bahwa para pelaku bisnis menahan ekspansinya. Dan ini jelas merupakan tanda yang tak bisa diabaikan oleh pemerintah.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × two =