Jika MRT Beroperasi, Pengeluaran Transportasi Warga DKI Akan Turun 15%

Foto: BeritaSatu / Joanito De Saojoao

 

Jakarta  —   Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno menargetkan pengeluaran transportasi warga Jakarta akan menurun 15 persen ketika transportasi massal berbasis rel, yakni Mass Rapid Transit / MRT Jakarta beroperasi pada pertengahan Maret 2019. Demikian disampaikan Sandiaga Uno saat menutup kegiatan pelatihan, diskusi panel, dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai pemutakhiran Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2030 dan Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP) 2018-2023 PT MRT Jakarta di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (14/5).

“Harapannya dengan MRT Jakarta, kita bisa turunkan penghasilan warga Jakarta yang dihabiskan untuk biaya transportasi yang sekarang 30 persen ke 15 persen,” kata Sandiaga. Ia juga mengapresiasi progress pembangunan MRT Jakarta fase satu yang sesuai dengan jadwal, target serta anggaran. MRT Jakarta ditargetkan dapat beroperasi pada bulan Maret 2019 mendatang. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyiapan fase dua.

“Yang insya Allah bulan depan juga penyediaan pendanaannya akan selesai, sehingga bisa mulai konstruksi di akhir tahun. Target rute yang timur-barat juga diharapkan bisa diakselerasi,” ujarnya. Secara jangka panjang, Politisi Gerindra ini melihat sekitar 7.500 lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung akan tercipta melalui pemanfaatan transportasi MRT Jakarta.

Dalam kesempatan ini pula, beberapa kebijakan teknis yang sinergis didiskusikan bersama, antara lain kajian perkiraan jumlah penumpang, landasan hukum, konektivitas antarmoda, anggaran untuk subsidi, penerapan konsep TOD (Transit Oriented Development), dan procurement/pengadaan dan mekanisme pembiayaan untuk rencana pengembangan MRT fase II koridor Utara-Selatan, dan koridor Timur-Barat, serta pencatatan aset.

Dalam forum workshop dan FGD yang baru saja dilaksanakan tersebut turut disiapkan kebijakan/regulasi pendukung yang dapat menjadi model dalam pembangunan MRT Jakarta / pembangunan kota cerdas (smart city) yang komprehensif, antara lain rekomendasi Peraturan dan Regulasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan tata kelola yang baik PT MRT Jakarta dan rencana tindak lanjut untuk merealisasikan peraturan dan regulasi yang baik.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan lokakarya ini bertujuan untuk menajamkan RJPP dan RJMP PT MRT Jakarta agar sesuai dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Provinsi DKI Jakarta. “Selain itu, PT MRT Jakarta juga perlu menyelaraskan rencana perusahaannya dengan program pemerintah pusat terkait akselerasi infrastruktur. MRT perlu merespons dan sensitif terhadap hal ini,” kata William.

Dijelaskannya, PT MRT Jakarta juga tidak melihat dirinya sebagai entitas yang bekerja sendiri namun sebagai platform yang juga mendorong kemitraan dengan setiap pemangku kebijakan, baik regulator maupun operator, dan peningkatan kapasitas bagi setiap insan dan institusinya.

“Ada enam hal utama yang mengemuka dalam diskusi hari ini, yaitu rencana induk transportasi Jakarta yang harus selaras dengan rencana induk transportasi Jabodetabek (termasuk perencanaan jaringan dan kebijakan tarif), konektivitas antarmoda, mekanisme subsidi, mekanisme pengelolaan aset, komponen Kawasan Berorientasi Transit (TOD), dan aspek pendanaan untuk perpanjangan atau penambahan jalur baru,” terangnya.

BeritaSatu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 × five =