Kasus Makerel Kalengan Bercacing, Kesempatan Menghantam Indonesia?

Sumber: internet

 

Industri makanan dan minuman Indonesia diguncang skandal besar. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI menarik total 27 merek ikan makerel kalengan dari pasaran, setelah hasil pengujian menunjukkan produk tersebut positif mengandung parasit cacing.

Sampai dengan 28 Maret 2018 pihak BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap 541 sampel ikan dalam kemasan terdiri atas 66 merek. Hasil pengujian menunjukkan, 27 merek yang terdiri atas 16 produk impor dan 11 merek produk dalam negeri, positif mengandung parasit cacing.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito, mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan importir dan produsen untuk menarik produk-produk tersebut dari peredaran dan melakukan pemusnahan. “Untuk sementara waktu ke-16 merek produk impor tersebut di atas dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan 11 merek produk dalam negeri proses produksinya dihentikan sampai audit yang komprehensif selesai dilakukan,” kata Penny saat dikonfirmasi Tribunnews.com, di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Menanggapi kasus ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat suara. Ketua YLKI, Tulus Abadi, menyebutkan bahwa pemerintah harus memberi sanksi keras kepada produsen yang telah menjual produk cacat dan tidak standar. “Sanksi keras tersebut bisa berupa sanksi administratif dan pidana,” kata Tulus saat dihubungi Tempo pada Rabu, 28 Maret 2018.

Menurut YLKI, BPOM harus menjamin bahwa 27 merek produk tersebut benar-benar ditarik dari pasaran. “Dan harus ada pengawasan untuk itu,” ujarnya. Untuk perlindungan konsumen, lanjutnya, produsen harus memberikan kompensasi atas penarikan tersebut. “Kalau perlu dicek kesehatannya karena telah mengonsumsi makerel mengandung cacing tersebut.”

Pandangan kontra datang dari sisi produsen, salah satunya PT Central Proteina Prima Tbk (CP Prima). Manager Corporate Communication PT CP Prima Tbk, Adi Mandala, memastikan bahwa produk perseroan sudah sesuai dengan regulasi dan persyaratan yang ada, termasuk standar Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP).

“Kami bisa memastikan bahwa proses produksi sudah sesuai dengan regulasi dan persyaratan, termasuk HACCP. Ini salah satu syarat sertifikasi,” tutur Adi saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta (31/3/2018).

Pemerintah memang telah bertindak tegas, pihak-pihak terkait pun terus secara proaktif berusaha menyelesaikan masalah ini, tetap masyarakat masih gelisah. Pertanyaan yang mencuat adalah, ada apa gerangan di balik kasus ini? Persaingan usaha atau sesuatu yang lebih besar?

Bukan apa-apa, masyarakat Indonesia telah terinformasi bahwa serangan pada industri ikan kalengan tak hanya pada produk dalam negeri. Salah satunya terjadi pada 2014-2016, yang menimpa produsen tuna kalengan terbesar dunia asal Thailand, Union Group. Saat itu gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional menuduh Thai Union Group telah melakukan tindakan yang tak sesuai dengan asas-asas berkelanjutan industri makanan berbasis maritim.

Akibatnya apa? Grup Union Thailand, produsen produk tuna kaleng terbesar di dunia, terpaksa menandatangani perjanjian pada 11 Juli 2016 dengan Greenpeace, organisasi nonpemerintah lingkungan global, dalam upaya meningkatkan rantai pasokan global untuk tuna. Produsen makanan laut raksasa yang hasil penjualan globalnya mencapai 134 miliar baht ($4 miliar) pada 2016 itu, setuju untuk mengurangi “praktik penangkapan ikan yang merusak” meningkatkan dukungan untuk lebih “memancing berkelanjutan” dan membantu melindungi para pekerja makanan laut.

“Thai Union Group sekarang adalah teman baik Greenpeace,” kata Thirapong Chansiri, presiden dan kepala eksekutif perusahaan, kepada para pemimpin bisnis di forum bisnis global Nikkei Asia300 di Bangkok pada pertengahan Juli lalu. “LSM menyerang kami, tetapi kami tidak bisa pergi,” katanya, mengacu pada janji Uni Thailand untuk mengejar kampanye penangkapan ikan berkelanjutan. Janji itu menghabiskan biaya sekitar $750.000 setahun, sesuai kesepakatan yang ditandatangani dengan Greenpeace.

Perubahan hati Thai Union terjadi setelah kampanye dua tahun oleh LSM terhadap apa yang diklaim sebagai praktik penangkapan ikan dan buruh yang tidak etis. Para aktivis itu mengatakan bahwa Uni Thailand memiliki peran penting dalam menentukan masa depan lautan dunia karena rantai pasokan tuna internasional yang luas.

“Uni Thailand mengambil langkah besar untuk memimpin dengan memberi contoh, tetapi komitmennya baru dimulai,” kata Tara Buakamsri, kepala Greenpeace Asia Tenggara.

Sebagaimana diketahui, industri makanan laut Thailand telah mendapat sorotan resmi dari Amerika Serikat, yang menempatkan negara itu pada “daftar pengawasan” tahunan dalam laporan perdagangan manusia, mengutip perlakuan kasar para pekerja di kapal nelayan Thailand dan di pabrik pengolahan makanan laut. AS merupakan pasar terbesar bagi Group Union, bahkan pangsa pasar produk-produk mereka perlahan menggerogoti dominasi perusahaan domestik sejenis.

Apakah perusahaan raksasa sekaliber Thai Union pada akhirnya menyerah pada tekanan dagang AS dan memilih memberi “uang damai” kepada LSM tersebut? Hal ini sampai sekarang masih menjadi misteri.

Thai Union memilih untuk menjawab diplomatis segala keraguan terkait LSM yang terus menekan Grup Konglomerasi itu. Mereka memilih untuk memperkenalkan program sustainability mereka kepada publik. Dengan adanya peraturan yang disebut sebagai VCoC ini, pemasok yang ada di Thailand harus menandatangani Kode Perilaku Kapal untuk melakukan bisnis dengan perusahaan, memastikan program tersebut berlaku untuk semua kapal penangkap ikan dalam rantai pasokan perusahaan.

Thai Union berhak meminta verifikasi tingkat kepatuhan pemasok kepada VCoC, seperti melalui audit pihak ketiga, kapan saja selama transaksi bisnis. Program audit tahunan bergulir terhadap VCoC ini akan dilakukan oleh Uni Thailand.

Yang menarik adalah, perusahaan itu mengklaim bahwa sebelum perjanjian dengan Greenpeace mereka telah menginvestasikan jutaan dolar untuk program perikanan berkelanjutan.

Melalui press releasenya, perusahaan itu menguraikan bahwa pada bulan Desember 2016 komitmen sebagai bagian dari strategi keberlanjutan SeaChange® untuk memastikan 100 persen tuna bermereknya bersumber secara berkelanjutan dengan tujuan mencapai minimal 75 persen pada tahun 2020. Uni Thailand menginvestasikan $ 90 juta dalam inisiatif yang akan meningkatkan pasokan tuna yang berkelanjutan. Ini termasuk membangun 11 proyek peningkatan perikanan baru di seluruh dunia untuk memindahkan mereka menuju sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC).

Terlalu masifnya sepak terjang LSM di sektor perikanan juga menimpa Indonesia, paling tidak itu yang dikatakan perwakilan asosiasi terkait. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru, menyampaikan bahwa akibat terlalu mendengarkan apa kata LSM, pembangunan sektor perikanan Indonesia disebut tidak jelas arahnya. Selain tidak memiliki peta alias road map, di sektor ini kebijakan yang dieksekusi oleh pemerintah pun kebanyakan asal jadi saja.

Menurut Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) itu, konsepsi, visi, dan misi pengelolaan sektor perikanan Indonesia saat ini tidak sejalan dengan implementasi di perizinan, misalnya pilar sustainability tidak dilaksanakan. “Kenyataannya, lebih banyak alat tangkap jaring yang masih mendominasi. Jadi, sepertinya tidak sinkron antara konsep dan implementasi,” ujarnya. Yang lebih miris lagi, lanjut dia, pemerintah malah terkesan mengakomodasi sejumlah LSM yang mengurusi sektor perikanan Indonesia.

Selain salah kaprah dan malah tidak pro kepada Indonesia, sejumlah LSM itu malah membuat situasi kian kisruh dan tidak memiliki visi-misi keindonesiaan. “Lihat saja, LSM konservasi juga mendominasi kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam beberapa forum pertemuan, saya pertanyakan juga kenapa Greenpeace tidak menyerang negara-negara lain yang menguasai laut lepas dengan kapal-kapal raksasa, malah negara kita terus yang dipukulin? Di mana nasionalismenya, Bung?” tanya Siswaryudi.

Senada dengan Siswaryudi, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Hendra Sugandhi, kebijakan di sektor pengelolaan perikanan sering tidak sejalan dengan visi misi Indonesia. Pemerintah, terutama KKP, terkesan hanya mengumbar kebijakan dan aksi populis yang tidak banyak bermanfaat bagi pembangunan di sektor perikanan, terbukti dengan sangat menurunnya produksi dan tangkapan ikan tuna Indonesia. Ironis karena Indonesia kini mengimpor ikan tuna dari negara lain.

Sebagaimana yang disaksikan oleh publik, kasus makerel bercacing ini terjadi bersamaan dengan kehadiran Greenpeace di perairan Indonesia. Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, diketahui masyarakat sempat berfoto gembira di atas kapal kebanggaan LSM tersebut, Rainbow Warrior. Apakah ada hubungannya?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × five =