Kontroversi Undangan Tenaga Kerja Asing

Sumber: tribunnews

 

Tahun 2018 rupanya memang tahun yang penuh sensasi bagi Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan berbagai gebrakan yang mengagetkan publik Tanah Air, kini Presiden ke-7 Indonesia itu kembali mengambil langkah mengejutkan, yakni meminta agar tenaga kerja asing dipermudah kedatangannya di Indonesia. Jokowi memerintahkan para menteri agar semaksimal mungkin menyederhanakan aturan agar tenaga kerja asing tak sulit masuk ke Indonesia.

Mengagetkan? Jelas sekali. Apalagi beberapa riset menunjukkan bahwa angka pengangguran Indonesia berpotensi melonjak pada 2018 ini. Adalah Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listianto, yang melaporkan hasil temuan lembaganya. Menurut Eko kala itu, lembaganya memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2018 sebesar 5,5 persen. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang berada pada rentang 5-5,3 persen.

Dengan diplomatis, pihak istana memastikan bahwa tenaga kerja asing yang diberi kesempatan untuk masuk dan bekerja di Indonesia adalah yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan, bukan tenaga kerja lapangan. Mereka akan bekerja di sejumlah bidang spesifik, mulai dari di bidang e-commerce, pendidikan vokasi, hingga permesinan.

Pemerintah juga akan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing tersebut. Dengan kata lain, pihak istana ingin menjelaskan kepada publik bahwa potensi banjir tenaga asing profesional itu jelas akan berbarengan dengan kian masifnya investasi langsung di negeri ini.

Namun, terdapat fakta menarik. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja asing terus meningkat, terutama dari Cina. Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di Indonesia pada 2016 tercatat sebanyak 21.271 orang.

Kepala Subdit Analisis dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Kemenaker, Yanti Nurhayati Ningsih, kepada media pada pertengahan Juli 2017 menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing dari Cina merupakan yang terbanyak bila dibandingkan dengan dari negara lain. Yanti menjelaskan, tenaga kerja asing asal Cina banyak bekerja sebagai profesional di Indonesia.

Lebih rinci lagi, pada 2016, sebanyak 74.183 tenaga kerja asing di Indonesia. Rinciannya, 21.271 tenaga kerja asing asal Cina, 12.490 asal Jepang, 8.424 asal Korea Selatan, dan 5.059 asal India, 4.138 asal Malaysia, 2.812 asal Amerika Serikat, 2.394 asal Thailand, 2.483 asal Australia, 3.428 asal Filipina, 2.252 asal Inggris, 1.748 asal Singapura, dan 7.684 berasal dari negara-negara lainnya.

Isu tenaga kerja asing asal Cina inilah yang menjadi isu hangat belakangan. Apalagi, jumlah ini diproyeksi naik pada 2018 seiring dengan kian banyaknya investasi langsung Cina di negeri ini. Kementerian Tenaga Kerja juga telah mengonfirmasi bahwa pada Januari hingga Juli 2017, perusahaan yang mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) paling banyak dari sektor konstruksi, pembangunan smelter, dan PLTU.

Lalu, adakah hubungan permintaan Jokowi untuk mempermudah penempatan di Indonesia itu dengan kian tingginya eksodus tenaga ahli asing asal Cina? Itukah alasan Jokowi yang sebenarnya, yakni demi meningkatkan investasi langsung dari Negeri Tirai Bambu? Sampai saat ini belum ada yang memastikan.

Namun, jika itu menjadi satu-satunya tujuan, jelas akan sangat tidak masuk akal. Banyak kalangan menilai kebijakan itu tak akan jauh berelasi dengan kebijakan kepemilikan properti untuk asing. Suatu kebijakan yang oleh banyak pelaku usaha sangat disambut baik. Contohnya adalah Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) yang menilai kebijakan kepemilikan warga negara asing terhadap properti akan memperbesar pasar sektor konstruksi nasional.

Berdasarkan proyeksi Gapensi, sebelum ada regulasi ini, pasar konstruksi diproyeksi tumbuh sebesar 14,26 persen atau mencapai Rp446 triliun pada 2015. Sektor ini menjadi sangat menggiurkan mengingat pemerintah tengah menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur. Sektor ini semakin moncer lagi dengan adanya kepemilikan asing di sektor properti.

‎Asosiasi juga melanjutkan bahwa peraturan itu akan membuat pasar konstruksi nasional tetap memimpin di kawasan ASEAN, dengan nilai mencapai nilai US$300 miliar. Apakah mungkin? Kenapa tidak? Pada 2014 saja nilainya mencapai US$267 miliar. Nilai tersebut berada jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nilai pasar Indonesia berada di posisi terbesar keempat di Asia, di bawah Cina dengan US$1,78 triliun, Jepang US$742 miliar, dan India US$427 miliar.

‎Besarnya pengaruh dari peraturan sektor properti sangat logis karena terdapat 138 jenis industri yang terkait langsung dengan industri properti. Salah satunya adalah konstruksi. Sektor konstruksi memiliki peran penting dalam perekonomian negara karena memengaruhi perekonomian negara dan merupakan kontributor bagi pembangunan infrastruktur.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − 3 =