Mahathir, Pelajaran bagi Pemilu Indonesia

Sumber: scmp.com

 

Tun Mahathir bin Mohamad mencetak kemenangan bersejarah dalam Pemilu Malaysia 2018. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya memenangi 115 kursi parlemen, melebihi ambang batas 112 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Dengan kemenangan ini, koalisi oposisi berhasil mematahkan dominasi Barisan Nasional, yang telah memerintah Negeri Jiran selama lebih dari 60 tahun. Sesuai dengan undang-undang (UU) negeri itu, kemenangan Mahathir membuat dirinya berhak menjadi PM Malaysia berikutnya, menggeser mantan anak didiknya, Najib Razak.

Mahathir Mohamad akan menjadi perdana menteri tertua, tak hanya di Malaysia, tetapi juga di dunia. Ia akan dilantik pada usia 92 tahun!

Banyak pihak setuju bahwa kemenangan Dr. M, begitu panggilan akrab Mahathir, adalah karena Najib Razak tersandung skandal korupsi. Najib diduga telah melakukan penyelewengan uang negara sebesar US$ 700 juta dari 1Malaysia Development Berhad, pengelolaan dana investasi negara.

Alih-alih mendapatkan proses hukum yang lebih intens, pihak otoritas hukum Malaysia memilih untuk membersihkan namanya. Sontak inilah yang memantik kemarahan sebagian besar rakyat Malaysia.

Perjalanan kemenangan Dr. M penuh liku dan dihiasi drama hukum PM sebelumnya. Sebagai negara tetangga terdekat, kondisi demikian kemungkinan bisa memengaruhi di Indonesia pada 2019. Melalui kasus korupsikah? Bisa jadi.

Namun, yang paling menarik untuk disimak adalah kembalinya politisi tua ke panggung elite Tanah Air. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya: Wapres Jusuf Kalla, Megawati, Wiranto, Boediono, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY.

Apakah mungkin? Kenapa tidak? Di tengah ingar bingar politik Tanah Air, ada sebagian masyarakat yang rindu akan keberhasilan para politisi veteran tersebut dalam menata negara ini.

Sebut saja Menkopolhukam terkini Wiranto yang sudah memasuki usia kepala tujuh. Sebagai salah seorang politisi lintas zaman, Wiranto punya kapabilitas lebih dari cukup karena pengalaman langsungnya berhadapan dengan berbagai masalah kenegaraan di lintas sektor, walaupun hanya terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan.

Tak hanya Wiranto, Wapres terkini Jusuf Kalla juga punya kans besar. Walaupun UU tidak memperbolehkan lagi mengikuti pilpres sebagai wapres, ia masih berkesempatan untuk maju sebagai calon presiden.

Apalagi JK diketahui berpengalaman menangani berbagai permasalahan di bidang ekonomi baik makro maupun mikro. Di bidang keamanan, JK adalah inisiator perdamaian Malino, yang merupakan antiklimaks dari kerusuhan Poso di Sulawesi Tengah, beberapa tahun lalu. JK juga punya hubungan dan koneksi yang sangat bagus dengan para negara sahabat, terutama yang terkait dengan bidang ekonomi.

Selanjutnya adalah Megawati. Mantan Presiden ke-5 ini punya kans besar untuk masuk istana negara. Walaupun diguncang skandal BLBI, Megawati punya pengaruh besar di kalangan masyarakat bawah. Tak hanya karena “berkah turunan” dari ayahnya yang merupakan Presiden pertama RI, kemampuan leadership Megawati hingga membawa PDIP menjadi partai terbesar di Indonesia adalah bukti sahih yang tak bisa disangkal. Belum lagi hubungan baiknya dengan negara-negara “blok timur” yang berhasil meningkatkan level perdagangan Indonesia ke tingkat yang lebih baik dan lebih variatif.

Bagaimana dengan Boediono dan SBY? Keduanya diketahui publik sedang gencar diguncang oleh pengungkitan kembali skandal Bank Century. Namun, dengan masih kuatnya putusan pengadilan yang membuat keduanya di atas angin, kesempatan untuk masuk istana masih sangat besar.

Apalagi, melalui manuver politik SBY, pilkada di berbagai daerah di Indonesia punya keterkaitan besar dengan sumbangsih Partai Demokrat. Padahal, secara kursi partai berlambang mercy ini bukanlah apa-apa.

Boediono dikenal publik dengan integritasnya selama menjadi pejabat publik di bidang ekonomi. Kesederhanaan yang bertolak belakang dengan prestasinya ini membuat Pak Boed, begitu ia akrab dipanggil, punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa, meroketnya pertumbuhan di zaman SBY tak lepas dari buah tangan dinginnya.

Jadi, siapakah yang berpotensi mengikuti jejak Dr. M dan merebut estafet kepemimpinan negeri ini selanjutnya? Tak ada yang tahu. Yang sudah pasti, jika benar para politisi ini akan kembali terjun dalam pemilihan presiden dan wapres, jelas mereka akan menghadapi pertempuran yang sangat hebat.

Paling tidak inilah yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, beberapa waktu lalu. Najib mengatakan, kampanye pemilu di Malaysia berlangsung “cukup kejam”.

Seperti diberitakan The Washington Post yang mengutip Associated Press, Rabu (9/5/2018), usai memberikan suaranya dalam pemilu Malaysia, Najib memperlihatkan telunjuknya yang dihiasi tinta warna ungu. Ia juga menyempatkan diri untuk menyapa para pendukungnya.

Menurut Najib, kampanye pemilu “cukup kejam dalam konten serangan pribadi yang tidak mencerminkan demokrasi yang matang”. Kala itu Najib bahkan sangat menganjurkan agar warga Malaysia memilih berdasarkan fakta. “Harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan kebijakan, harus didasarkan pada siapa yang bisa melaksanakan rencana terbaik bagi bangsa dan rakyat”.

Pernyataan Najib tersebut diamini oleh Dr. Awang Azman, pengamat politik Malaysia dari University of Malaya kepada Tempo, Kamis, 10 Mei 2018. Pukulan telak bagi Najib adalah isu ekonomi yang akhirnya memukul rakyat kecil.

Lebih lanjut, Awang mengatakan, ada sejumlah isu yang berkontribusi terhadap kemenangan koalisi pimpinan Mahathir Mohamad. “Manifesto PH menawarkan kebijakan populis yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama pemerintahan seperti menghapuskan pajak goods and services tax (GST),” kata Awang.

Awang menjelaskan, GST dituding oleh kalangan masyarakat kecil Malaysia sebagai penyebab utama naiknya harga barang kebutuhan pokok. Najib Razak meluncurkan kebijakan ini sejak 2-3 tahun lalu dan mendapat kecaman keras masyarakat.

Isu lainnya yang membantu koalisi PH mendapat dukungan suara publik yang luas adalah kurangnya lapangan kerja, harga minyak yang naik, dan investasi Cina. “Ini sejumlah isu yang berdampak pada (kekalahan) Barisan Nasional,” kata Awang.

Isu besar lainnya yang menjadi perhatian publik dan menjadi tema kampanye PH adalah pengusutan kasus dugaan korupsi pada skandal 1MDB. Ini merupakan singkatan dari 1Malaysia Development Berhad, yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah.

thepressweek.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


13 + ten =