Kolaborasi Mencari Untung di Reformasi Agraria

Sumber: metrotvnews.com

 

LSM lingkungan internasional kondang, World Wildlife Fund, mendapat kehormatan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk berperan sebagai sekretariat program agraria pemerintah atau kantor manajemen proyek. Nantinya WWF yang mengkoordinasi segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan teknis lapangan reformasi agraria pemerintah, dengan tentunya atas supervisi langsung dari Kemenko Perekonomian.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah, mengapa Kemenko Perekonomian harus menggandeng LSM internasional untuk mewujudkan program nasional? Kenapa bukan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), atau bahkan LSM lingkungan lokal?

Kabar tak sedap pun berembus. Apalagi bila bukan telah terjadinya silang pendapat yang berujung pada perebutan kue bantuan internasional di sektor lingkungan. Konon, pihak donor global telah bosan dengan birokrasi pemerintah yang menyebabkan capaian program lingkungan yang ditugaskan kepada Indonesia jalan di tempat.

Apakah itu yang benar-benar terjadi? Tak ada yang berani memastikan. Namun, untuk menutupi rumor tak sedap tersebut, Kemenko Perekonomian beralasan bahwa langkah yang dilakukan tersebut semata merupakan perwujudan instruksi Presiden Jokowi terkait program pembaruan agraria.

Program pembaruan agraria bertujuan mulia, yakni menutup kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali tanah tersebut kepada petani tak berlahan dan korban bencana alam. Tujuan akhir reformasi, menurut pemerintah, adalah meningkatkan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kebijakan reforma agraria, fokus program yang menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan adalah legalisasi aset yang terdiri atas lahan transmigrasi dan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), serta redistribusi aset yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) atau tanah telantar dan pelepasan kawasan hutan. Fokus lain adalah pemberian akses pemanfaatan lahan hutan melalui program perhutanan sosial.

“Kantor manajemen proyek (PMO) akan menjadi fasilitator antara pemangku kepentingan dalam reformasi agraria,” kata Lukita Dinarsyah Tuwo, sekretaris Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dalam sebuah jumpa pers.

Nantinya PMO akan terus melakukan komunikasi antara Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Daerah dan Transmigrasi untuk memantau kemajuan dalam reformasi agraria, termasuk sertifikasi tanah dan redistribusi lahan kosong. Koordinasi akan bermuara pada penyempurnaan skema kehutanan sosial Indonesia, yang dikenal sebagai IPHPS dalam dekrit Kementerian LHK.

Program ini beririsan dengan proyek kehutanan sosial yang memang disupervisi oleh Kemenko Perekonomian. Dalam program ini, pemerintah menargetkan sembilan juta hektare lahan di seluruh Nusantara untuk dikelola dalam program reformasi agraria. Adapun kontrak antara WWF Indonesia dan Kemenko Perekonomian akan berlangsung selama dua tahun.

Di sisi lain, publik tak bisa menyangkal adanya fakta menarik. Pemerintah Indonesia tidak akan lagi menerima dana hibah dari Uni Eropa. Penghentian pemberian bantuan ini direncanakan mulai 2018.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wismana Adi Suryabrata‎, mengatakan bahwa sampai 2016, pemerintah telah melakukan kerja sama untuk pemanfaatan dana hibah dari Uni Eropa. Dana hibah yang telah disalurkan setiap tahunnya akan berakhir pada 2017.

Bantuan dana hibah itu mencakup bantuan untuk reformasi pemerintahan, climate change, pendidikan, maupun tentang pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development Goals/SDG). Lalu, apakah upaya menggandeng WWF sebagai bentuk usaha “mencairkan” bantuan tersebut kembali? Sampai sekarang baik pemerintah maupun WWF masih menutup rapat-rapat informasi lebih jauh.

Namun, yang dicatat oleh para pemerhati lingkungan Indonesia adalah, baru-baru ini pemerintah telah mengumumkan akan menawarkan sejumlah proyek berbasis SDG untuk mendapat pembiayaan dana donasi internasional yang memiliki potensi sebesar US$12 triliun dari berbagai belahan dunia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa skema pendanaan ini disebut sebagai blended financingBlended financing merupakan skema pembiayaan inovatif sehingga nanti pembiayaan proyek tidak lagi bergantung pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, memang tak semua proyek bisa dibiayai menggunakan dana tersebut. Ia mencatat, setidaknya ada enam proyek potensial yang bisa dibiayai menggunakan uang tersebut, yakni penanggulangan sampah plastik di laut, perlindungan konservasi laut, penangkapan ikan berkelanjutan, akuakultur, penyediaan rumah bagi nelayan, serta proyek infrastruktur pesisir.

Sebatas itu? Sebagai salah satu pemilik hutan hujan terbesar di dunia, jelas para filantropis global akan mendesak Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon dengan cakupan lebih besar, yakni sedapat mungkin menjaga hutan yang ada dengan timbal balik dana hibah jutaan dolar tiap tahunnya. Salah satu cara penjagaanya adalah melalui program hutan sosial yang masuk dalam ruang lingkup reformasi agraria pemerintah.

Adapun program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah antara lain mencakup legalisasi dan redistribusi aset yang digolongkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas sembilan juta hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 4,5 juta hektare ditargetkan untuk legalisasi aset dengan 3,9 juta hektare untuk sertifikasi tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi.

Sisanya, sebanyak 4,5 juta hektare, dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan tanah telantar serta 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara. Di luar sembilan juta hektare tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektare melalui program perhutanan sosial yang dikelola Kementerian LHK melalui skema pemberian izin pengelolaan atas hutan negara dan pengakuan hutan adat.

Sementara itu, program bernama Perhutanan Sosial, adalah program yang disebut-sebut Presiden Jokowi akan mampu menyejahterakan masyarakat, yang dilakukan dengan membuka akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Sebagian hutan milik pemerintah yang dikelola BUMN Kehutanan, Perhutani, akan diperbolehkan untuk dikelola masyarakat selama 35 tahun, 2.000-4.000 hektare luasnya di setiap daerah.

Nantinya masyarakat swasta pengelola Perhutanan Sosial akan dievaluasi lima tahun sekali, dan bakal digantikan bila dinilai tidak berhasil. Upaya pemanfaatan hutan untuk peningkatan kesejahteraan, dikatakannya, tidak boleh merusak usaha konservasi yang ada.

Logikanya, untuk mengelola lahan dengan luasan ribuan hektare plus dalam jangka waktu puluhan tahun diperlukan dana dan program teknis yang terstruktur dan terencana, demi menghasilkan capaian yang maksimal. Suatu kondisi dan tantangan yang tak asing bagi WWF sebagai LSM internasional yang menjadi hub para filantropis global.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


8 − five =