Misi Uni Eropa Membunuh Kelapa Sawit

Kelapa sawit mendapat perlakuan tidak adil dari Uni Eropa. Foto : Borneonews
Kelapa sawit mendapat perlakuan tidak adil dari Uni Eropa. Foto : Borneonews

 

Diskriminasi terhadap kelapa sawit sudah dilakukan sejak perumusan definisi hutan dan deforestasi oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Walau berbagai jenis tanaman kelapa dan bambu, jenis tanaman tak berkambium, dikategorikan sebagai tanaman hutan, tetapi kelapa sawit dikecualikan.

Kelapa sawit juga mendapat perlakuan diskriminasi dari Uni Eropa. Lewat resolusi Parlemen Uni Eropa berjudul Palm Oil and Deforestation of The Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) diajukan tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca.

Dampak dari resolusi tersebut, terhitung 2020, mereka menghentikan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel. Indonesia dan Malaysia bereaksi keras, menuding resolusi itu sangat diskriminatif. Tindakan ini juga dinilai bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (fair trade).

Serangan Uni Eropa terhadap kelapa sawit sepertinya tidak bakal berhenti. Sampai kapan? “Sampai kelapa sawit tumbuh dan berkembang di daratan Uni Eropa,” jawab Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institut.

Menurutnya, mustahil Uni Eropa menghentikan tuduhannya, selagi minyak sawit masih tetap menjadi musuh bagi minyak nabati mereka. Selama ini berbagai tuduhan penyebab deforestasi hingga menggoyang dengan isu pelanggaran HAM hanyalah cerminan ketidakadilan mereka dalam berbisnis. “Ibarat orang main bola, belum turun ke lapangan, sudah dibayangi kekalahan,” kata Tungkot.

Sebenarnya Uni Eropa sadar bahwa minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak lobak atau rapeseed yang selama ini menjadi andalan mereka dalam merebut pasaran minyak nabati dunia, tak mampu bersaing dengan minyak sawit yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif. “Mau bersaing harga, mana mungkin minyak kedelai, minyak bunga matahari bisa lebih murah dari minyak sawit,” kata Tungkot.

Sawit Lebih Efisien

Produktivitas minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan rapeseed yang hanya berkisar 0,5 ton hingga 0,6 ton per hektare, tidak sebanding dengan minyak sawit yang kini hasilnya berkisar 6 ton hingga 8 ton per hektare. “Tingginya produktivitas per hektar minyak sawit kita, membuat harga satuannya jauh lebih rendah,” paparnya.

Bicara tingkat efisiensi pemanfaatan lahan, perkebunan kelapa sawit jauh lebih hemat. Saat ini luas kebun kelapa sawit di pelosok dunia hanya berkisar 17,5 juta hektare. Indonesia, Malaysia, serta sejumlah negara lain punya lahan perkebunan kelapa sawit yang relatif kecil.

Bandingkan dengan lahan kedelai yang luasnya mendekati 124 juta hektare, rapeseed sekitar 35 juta hektare, dan bunga matahari sekitar 25 juta hektare. Jadi, dari empat besar minyak nabati dunia, jelas sawit yang paling efisien menggunakan lahan.

Berbekal semua fakta tersebut, tuduhan terhadap kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi dan mempercepat pemanasan global tidak benar dan sesat. “Jadi semua tuduhan tidak disertai data dan fakta yang benar,” kata Tungkot.

Propaganda ini akan terus lakukan karena misi mereka “membunuh”sawit sehingga tak lagi menjadi batu sandungan bagi minyak bunga matahari dan minyak nabati lainnya.

“Karena itu, serangan ini harus kita tangkis dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat dunia, bahwa Indonesia sangat berkomitmen terhadap terhadap kelestarian lingkungan, dan menerapkan persyaratan ketat dalam proses produksi minyak sawit,” tutur pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara, itu.

Oleh sebab itu, pendekatan kepada pemerintahan Uni Eropa harus dilakukan secara intensif. “Di sini kita ditantang untuk melakukan diplomasi sejajar,” tambah Tungkot.

Atas resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa, pemerintah Indoensia telah melayangkan surat tanda keberatan. Dalam surat yang dikirim Kementerian Luar Negeri itu disebutkan bahwa resolusi itu adalah tindakan diskriminatif.

Butuh Ketegasan Pemerintah

Walau resolusi itu belum final, tak salah bila Indonesia bersikap sedia payung sebelum hujan. Aksi penolakan harus dilakukan. Sebab, bila sampai Parlemen Uni Eropa tetap ngotot atas resolusi itu, tentu bakal berdampak terhadap kelangsungan perdagangan minyak sawit di pasar Uni Eropa.

Selain itu, bila Uni Eropa, dengan memainkan pengaruhnya, atau melakukan tekanan politik, bukan mustahil, pasar minyak sawit ke kawasan lainnya, bakal terhambat.

“Sangat disayangkan, sebagai institusi terhormat, Parlemen Eropa melakukan tindakan ini, tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang ‘Palm Oil and Deforestation of Rainforests’ dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit,” tuturnya.

Di tengah serangan Uni Eropa yang gencar, pemerintah Indonesia mesti kukuh berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

Industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals.

Putaran keempat perundingan Indonesia-Uni Eropa yang dikemas dalam Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau I-EU CEPA telah dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah, 19-23 Februari 2018. Selanjutnya perundingan I-EU CEPA putaran kelima akan digelar di Brussel, Belgia.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), tegas meminta agar pemerintah Indonesia membatalkan perundingan perdagangan sawit di pasaran Eropa bila tidak menguntungkan Indonesia. “Memang tidak ada pilihan lain, kecuali batalkan saja perundingan itu bila tidak menguntungkan kita,” tutur Joko. (Abhyudaya Wisesa)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × two =