Nasib Najib di Ujung Tanduk

Sumber: detiknews

 

Kemenangan bersejarah Mahathir bin Mohamad mengguncang dunia. Dr. M menjadi Perdana Menteri tertua di dunia, dan tentu saja sepanjang sejarah Malaysia. Rupanya kejutan itu belum seberapa. Kebijakan pertama yang dibuat pria 92 tahun ini membuat geleng-geleng kepala. Keputusan pencekalan Najib Razak beserta istri adalah buah karyanya.

Adalah Departemen Imigrasi Malaysia yang mengumumkan telah mencekal mantan Perdana Menteri Najib Razak beserta istrinya, Rosmah Mansor, untuk bepergian ke luar negeri. Pernyataan ini dikeluarkan beberapa saat setelah Najib Razak berencana berlibur bersama keluarganya ke luar itu negeri pada pekan ini.

“Saya telah diberitahu bahwa pihak imigrasi tidak mengizinkan keluarga saya dan saya meninggalkan negara itu,” ujar Najib di Twitter dan Facebooknya, dilansir dari laman Channel News Asia, Sabtu (12/5/2018).

Pernyataan itu dibenarkan Direktur Imigrasi Malaysia, Mustafar Ali, yang mengatakan  bahwa Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, telah dilarang meninggalkan Malaysia. Larangan itu diterbitkan beberapa jam setelah Najib menyangkal masuk dalam daftar hitam imigrasi Malaysia, Sabtu, 12 Mei 2018.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, telah menegaskan bahwa dirinya memang mencegah Najib Razak meninggalkan negara itu. Ketika ditanya apakah Najib masuk daftar hitam oleh imigrasi karena penyelidikan yang tertunda, Mahathir tak menjawabnya secara langsung. “Ada banyak keluhan terhadapnya, yang semuanya harus diselidiki,” ujarnya di Petaling Jaya, Malaysia, Sabtu (12/5/2018).

Beredar kabar bahwa larangan perjalanan muncul karena ada dugaan Najib akan bepergian ke Indonesia. Hal ini tentu saja mengejutkan publik. Mau apa Najib ke negara tetangganya? Adakah keperluan mendesak hingga pergi diam-diam? Ataukah mungkin Indonesia hanya menjadi singgahan sementara, sebelum terbang ke negara lain untuk menyelesaikan urusan yang lebih penting?

Publik kadung mengenal sosok Najib dan istri sebagai orang yang suka kemewahan. Apalagi ia tengah disorot atas dugaan skandal 1MDB, yang merupakan singkatan dari 1 Malaysia Development Berhard. Kemenangan Mahathir Mohamad tak lepas dari janjinya untuk menyelidiki skandal Najib yang diduga terlibat mengenai pencurian miliaran dolar AS uang negara.

Sebagaimana diketahui, Malaysia pada era pemerintahan PM Najib Razak dihantam skandal dana miliaran dolar yang diduga dikorupsi dari yayasan dana pemerintah 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Kasus dugaan penyalahgunaan dana sebesar 4,5 miliar dolar AS dari badan yang dibentuk oleh mantan PM Najib Razak itu sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta beberapa negara lain seperti Swiss dan Singapura.

Akibat skandal ini, dalam tiga tahun terakhir beberapa orang telah ditangkap, disertai penutupan sejumlah bank dan penyitaan aset bernilai jutaan dolar di seluruh dunia. Beberapa pengamat politik menyebut skandal ini juga berperan dalam kekalahan Najib dalam pemilu Malaysia, Rabu (9/5/2018). Kasus ini merongrong Najib sejak harian Wall Street Journal edisi Agustus 2015 memuat artikel yang berisi dugaan bahwa dana 1MDB berjumlah sekitar 700 juta dolar AS berpindah ke rekening pribadi Najib Razak.

Lalu, apa hubungan dugaan rencana Najib ke Indonesia yang terlihat begitu terburu-buru? Publik Indonesia pernah disuguhi informasi bahwa lelaki Melayu bergelar Datuk Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak itu masih memiliki darah keturunan Raja Gowa ke-19, dengan gelar I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone Sultan Abdul Djalil Tumenanga ri Lakiung. Beberapa kali Najib diketahui mengunjungi Kabupaten ini dan pernah diberi gelar kebangsawanan.

Hubungan lain antara Najib Razak dengan Indonesia adalah melalui rencana penggunaan jet pribadi dengan kode PK-RJX. Berdasarkan hasil investigasi portal berita Malaysiakini, pesawat jet pribadi tersebut dioperasikan oleh maskapai Premiair.

Premiair diketahui dimiliki oleh PT Ekspress Transportasi Antarbenua, yang merupakan salah satu unit usaha dari PT Rajawali Wira Bhakti Utama atau Grup Rajawali milik Peter Sondakh. Kepada media, baik Peter maupun Grup Rajawali mengaku tidak mengetahui rencana penyewaan pesawat Premiair oleh pihak mana pun.

“Tidak benar bahwa CEO & Chairman Rajawali Corpora Peter Sondakh ada hubungan dalam bentuk apa pun dengan rencana perjalanan mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak berkunjung ke Indonesia,” ujar Managing Director Rajawali Corpora Satrio dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (12/5).

Benarkah peran Peter Sondakh hanya sebatas menyediakan jet bagi Najib? Sampai saat ini tak ada yang tahu secara pasti. Namun, publik mengetahui bahwa Najib Razak dan istri pernah mengunjungi Bali dalam rangka berlibur selama lima hari di Pulau Dewata bersama keluarga pada 26 Juni 2017. Yang menarik, publik juga diberi informasi bahwa Perdana Menteri Najib dan keluarga dijadwalkan usai berlibur pada Jumat, 30 Juni, dan langsung bertolak ke Perth, Australia.

Yang menarik, beberapa waktu sebelum pelengseran dirinya, pada 17 Maret 2018 Najib Razak mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Pertemuan selama sekitar 30 menit, berlangsung di International Convention Centre (ICC) Sydney menjelang KTT Khusus ASEAN-Australia selama dua hari yang dimulai pada sore hari. Oleh protokoler diumumkan bahwa kedua pemimpin membahas isu-isu tentang pertahanan, pendidikan, perdagangan, dan kerja sama investasi serta kerja sama regional dalam melawan terorisme.

Tambah menarik karena Najib adalah satu-satunya pemimpin ASEAN yang diundang untuk menyampaikan pidato di segmen penutupan konferensi. Padahal, dalam keterangan yang diperoleh media, KTT ASEAN-Australia 2018 diselenggarakan untuk membahas arah dan kerja sama masa depan antara ASEAN dan Australia. Apalagi ini adalah pertama kalinya Australia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi dengan semua pemimpin ASEAN.

Aneh? Jelas sekali. Di sisi lain, publik juga mengatahui bahwa pada 11 April lalu, Australia mengumumkan peraturan antipencucian baru. Regulasi menyatakan bahwa semua pertukaran mata uang digital yang beroperasi di negara tersebut akan diatur oleh Pusat Analisis dan Analisis Transaksi (“AUSTRAC”), badan intelijen keuangan negara tersebut.

Mandat kebijakan baru AUSTRAC mencakup semua pertukaran mata uang digital yang beroperasi di Australia. Ini berarti peraturan terkait juga mengharuskan semua entitas yang diatur seperti bank dan operator transfer uang untuk mengumpulkan informasi untuk menetapkan identitas pelanggan, memantau transaksi, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau melibatkan uang tunai lebih dari 10.000 dolar Australia. Seperti yang diringkas oleh AUSTRAC di situs webnya.

Apakah UU ini dikeluarkan terkait dengan Najib Razak yang tengah mengalami proses hukum dalam kasus pencucian uang di negara lain? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

thepressweek.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × three =