Raksasa Start Up Bertarung Tinggalkan Kekhawatiran?

Sumber: telset.id

 

 

Lanskap perekonomian Indonesia berpotensi bergeser ke arah digitalisasi, terutama di sektor keuangan. Baru-baru ini, dua raksasa start-up Gojek dan Grab unjuk kekuatan dengan melakukan akuisisi dan kerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech). Tujuannya tak lain, mengejar pasar yang lebih besar dan tentu saja lebih luas.

Melihat gelagat ini, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas keuangan tertinggi, turun tangan. Walaupun terkesan malu-malu, Bank Indonesia meminta Go-Jek melaporkan akuisisi tiga perusahaan fintech, yakni Kartuku, Midtrans, dan Mapan. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah potensi dominasi pasar oleh Go-Jek Group pada industri jasa keuangan digital.

Menurut pejabat terkait Bank Indonesia, ada tiga hal utama yang akan diperhatikan dan diawasi lembaganya. Pertama, manfaat suatu usaha pada perekonomian nasional. Kedua, skala usaha yang dilakukan harus memenuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, model bisnis yang dilakukan suatu usaha tidak boleh berupa praktik yang sifatnya merugikan, apalagi jika nantinya benar-benar mendominasi industri jasa keuangan digital.

Apa yang sebenarnya dikhawatirkan Bank Indonesia? Apakah hanya terkait dengan dominasi fintech di pasar keuangan?

Tak ada pejabat Bank Indonesia yang menjelaskan lebih jauh. Namun, petunjuk menarik datang dari dunia perbankan. Data Bank Indonesia menunjukkan,pertumbuhan kredit perbankan atau pembiayaan tercatat masih di bawah 10%.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan nasional per Oktober 2017 tercatat 8,2%. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, pun mengakui bahwa pertumbuhan kredit pada 2017 lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Nah, jika pertumbuhan kredit sebagai salah satu sumber likuiditas penggerak ekonomi terhambat, bagaimana bila para pemain fintech ikut masuk? Inilah yang ditanyakan oleh para pengamat industri perbankan di Tanah Air.

Pemberian kredit, terutama kredit konsumsi, kepada nasabah dilakukan bank karena kalangan perbankan percaya bahwa mereka punya arus kas masa depan yang bisa digunakan sebagai alat membayar. Jika itu ditelikung oleh para pelaku fintech, bagaimana nasib perbankan nasional? Atau yang lebih jelas, bagaimana nasib keuntungan perbankan di masa depan?

Apalagi menurut Agus Martowardoyo, tahun depan yang berkembang adalah pembiayaan di pasar modal seperti mulai banyaknya perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO), medium term notes (MTN), hingga obligasi. Dengan kata lain, banyak perusahaan akan berebut likuiditas di pasar. Jika inti dari likuiditas berupa arus kas konsumsi masyarakat kemudian ditelikung, pada tingkatan berapa pihak perbankan harus “menjual” likuiditas yang dimilikinya?

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2017 yang mencapai 11,0% (yoy) diketahui menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya 11,7% (yoy). Untuk keseluruhan 2017, DPK dan kredit diperkirakan tumbuh masing-masing sekitar 9,0% (yoy) dan 8,0% (yoy).

Tiga Perusahaan

Go-Jek diketahui telah mengakuisisi tiga perusahaan fintech. Dua di antaranya, yakni Kartuku dan Midtrans, adalah penyedia sistem pembayaran yang akan masuk dalam National Payment Gateway (NPG). Keduanya bahkan sedang mengajukan lisensi uang elektronik di Bank Indonesia. Sementara Mapan tidak masuk ke dalam model Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Dengan kepemilikan lebih dari 15 juta pengguna aktif mingguan dan 100 juta transaksi per bulan, perputaran likuiditas di Go-Jek jelas mengagumkan. Apalagi, mereka mengklaim telah bermitra dengan 900 ribu pengemudi dan 125 ribu penyedia layanan yang mayoritas berupa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kartuku, sebagai penyedia jasa pembayaran offline terbesar di Indonesia, melayani hampir 100 perusahaan retail teratas di Indonesia. Mereka mengoperasikan lebih dari 150 ribu alat pembayaran di gerai offline, serta bermitra dengan sembilan bank acquirer.

Midtrans bertindak sebagai jasa proses pembayaran online terbesar di Indonesia, bermitra dengan perbankan, maskapai penerbangan, bisnis retail e-commerce, dan perusahaan fintech. Midtrans telah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 merchant online dan punya 18 metode pembayaran online. Kartuku, Midtrans, dan Mapan memproses total transaksi lebih dari Rp 67,5 triliun per tahun melalui kartu kredit, debit, maupun dompet digital.

Tak berhenti di Go-Jek. Belum lama ini, Grab Indonesia bersama PayTren menjalin kerja sama untuk mengintegrasikan mitra kedua belah pihak. Kerja sama ini memungkinkan keduanya membentuk jaringan pengusaha mikro terbesar di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta. Integrasi ini juga ditujukan agar para mitra mendapatkan penghasilan tambahan.

Dengan terjalinnya kerja sama ini pula, pada pertengahan Januari 2018, mitra PayTren di seluruh Indonesia dapat merekrut mitra pengemudi Grab melalui aplikasi PayTren dan memperoleh pendapatan tambahan. Ke depannya, melalui teknologi dan produk yang disediakan oleh Kudo yang dimiliki Grab, mitra PayTren akan mempunyai beragam potensi usaha menarik yang dapat membangun semangat jiwa kewirausahaan sekaligus peningkatan taraf kesejahteraan mereka.

Dengan begitu, mitra PayTren berkesempatan memperoleh penghasilan tambahan. Saat ini pun agen-agen telah berhasil memperoleh pendapatan tambahan sebesar 30% per bulan.

Yang menarik dari kerja sama ini ternyata bukan di situ saja. Adalah fakta bahwa Paytren merupakan salah mitra PLN dalam pembelian pulsa listrik secara online. Dengan kata lain, Paytren adalah distributor uang elektronik yang berbasiskan produk PLN, yakni listrik.

Sebagaimana diketahui publik, saat ini perusahaan setrum negara itu didera isu inefisiensi dan kelebihan daya yang berujung pada kian beratnya keuangan negara. Yang paling kentara adalah terjadi di sistem kelistrikan Jawa-Bali yang punya pasokan mencapai 30.000 MW.

Berdasarkan data PLN, saat ini di sistem Jawa-Bali terdapat cadangan listrik 7.000-8.000 MW atau 31%. Belum lagi tambahan sekitar 4.000 MW pada 2020 dari pasokan listrik baru pembangkit besar seperti di Batang, Banten, maupun Cirebon. Dan semua cadangan listrik itu tetap harus dibayar oleh PLN dengan nilai puluhan triliun per tahunnya.

Menurut banyak kalangan praktisi sektor kelistrikan, surplus cadangan listrik tersebut tidak bisa dikatakan aset mati atau tak punya nilai sama sekali. Sebab jika dikonversikan nilainya secara nominal adalah sangat luar biasa.

Taruhlah nilai surplus PLN mencapai 12.000 MW pada 2019 dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang 0% (walaupun ini tak akan mungkin). Bila waktu pemakaian listrik full selama 24 jam per hari atau ekuivalen lebih dari 105 miliar kilo watt hour (kwh), dan harga listrik PLN per kwh mencapai Rp 1.457, berarti cadangan listrik PLN secara nominal mencapai lebih dari Rp 150 triliun.

Inilah sebenarnya kekuatan dari hub keuangan semacam Paytren. Ia bisa memutar likuiditas dengan nilai pasar mencapai ratusan triliun. Arus besar uang berbasiskan transaksi listrik.

Dengan kata lain, masyarakat bisa menggunakan uang digital yang berasal dari token listrik untuk transaksi apa saja, seperti pulsa telepon. Yang luar biasa lagi, nilainya bisa berkali lipat dengan menggunakan efek pengganda jumlah populasi yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Dengan potensi seperti ini, bagaimana pihak perbankan tak khawatir? Unjuk waswas Bank Indonesia adalah bukti sahihnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × 1 =