Rencana Obligasi Hijau Yang Tersalip Komodo

Foto: Dok. SetPres

 

Dunia kadung memberi cap Indonesia sebagai salah satu negara pengemisi karbon terbesar dunia. Indonesia bahkan disebut-sebut telah masuk urutan lima besar dunia, terutama setelah kebakaran hutan dan lahan dahsyat yang terjadi pada 2015.

Jelas tudingan ini membuat pemerintahan Jokowi gerah. Tak mau terus dituding, pemerintah mengeluarkan rencana penerbitan obligasi hijau (green bond) atau surat utang yang harus memasukkan aspek lingkungan dalam bisnis yang dijalankan perusahaan. Demi merealisasi langkah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku sudah siap dengan aturan tentangnya.

Namun, tampaknya semua yang direncanakan pemerintah tak sesuai dengan fakta sebenarnya. Bukan apa-apa, sadar bahwa obligasi hijau bisa meredakan serangan kampanye negatif terkait lingkungan dari seluruh dunia, langkah pemerintah malah berbeda dari rencana. Apalagi bila bukan berupa penerbitan obligasi komodo.

Walau tak menyebut secara eksplisit, tampaknya “kehijauan” bagi pemerintah kini bukan sesuatu yang layak jual. Lagipula, banyak pihak beranggapan bahwa sebenarnya sudah ada ketentuan bagi emiten di pasar modal untuk mengungkap dampak lingkungan dari bisnis yang dijalankan dalam prospektus, meski masih perlu ditingkatkan lagi guna menjamin environmental sustainability.

Memang di negara-negara maju, ketentuan untuk memenuhi aspek lingkungan dalam penerbitan obligasi sudah mulai diadaptasi. Masalahnya, bagi negara berkembang seperti Indonesia, semua itu masih membutuhkan waktu dan biaya.

Sementara itu, publik menyaksikan betapa pemerintah begitu ambisius menerbitkan obligasi komodo. Tengok saja penawaran obligasi Jasa Marga yang mengalami kelebihan permintaan hampir empat kali lipat. Obligasi yang disebut Komodo Bond ini ditawarkan senilai Rp 4 triliun atau US$295,7 juta dengan kupon 7,5 persen. Dengan penawaran obligasi, PT Jasa Marga Tbk mendapat akses investor global melalui pencatatan di bursa saham London.

Penawaran obligasi itu diminati investor global. Diharapkan dana hasil penawaran obligasi dapat mendukung pengembangan infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dari instrumen obligasi global dalam denominasi dolar Amerika, instrumen ini memiliki risiko yang rendah terhadap volatilitas mata uang rupiah. Pembelian oleh investor mancanegara tetap akan dilakukan menggunakan mata uang dolar Amerika, tetapi dikonversi sesuai perhitungan nilai dalam rupiah.

Artinya, risiko volatilitas mata uang ditanggung oleh investor. Kendati rupiah melemah, emiten akan membayar kupon serta pengembalian pokok sesuai nominal rupiah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, ikut menegaskan bahwa investor akan mendapat keuntungan dengan akses peluang investasi di infrastruktur Indonesia. Komodo Bond itu memungkinkan investor asing mendapat akses infrastruktur berkualitas tinggi untuk diversifikasi portofolio mereka.

Jasa Marga pun tak sendirian. Rencana awal dari Kementerian BUMN, nantinya akan ada empat BUMN yang menerbitkan obligasi komodo.

Alasan menomorsatukan obligasi komodo ini datang dari Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN. Menurutnya, dari kebutuhan anggaran belanja modal pembangunan infrastruktur nasional untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019 senilai Rp1.100 triliun/tahun, rata-rata ketersediaan dana domestik dari seluruh sumber dana yang ada hanya sekitar Rp900 triliun.

Untuk itu, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan tambahan. Apalagi, pasar modal dalam negeri sudah cukup jenuh akibat tingginya penerbitan obligasi korporasi dua tahun terakhir sehingga butuh pasar baru untuk menggalang dana.

Menurutnya, saat ini Kementerian BUMN tengah mempersiapkan sedikitnya empat BUMN di bidang infrastruktur untuk menjajaki instrumen investasi ini. Sayangnya, dirinya enggan mengungkapkan identitas dari BUMN yang dimaksud, kendati secara tidak langsung merujuk pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT PLN (Persero).

Sumber Dana Lebih Besar

Obligasi komodo memang menarik dalam jangka pendek. Namun, banyak pihak menyayangkan mengapa pemerintah tak terlebih dahulu membuka penawaran surat utang pemerintah dengan keberadaan obligasi hijau.

Alasannya adalah pada 2018 ini akan beredar pembiayaan dana donasi internasional bagi proyek berbasis pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development Goals/SDG). Nilainya pun tak main-main, yakni sebesar US$12 triliun yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pernah menyatakan bahwa Indonesia harus bisa mendapatkan dana ini karena peluang di dalam negeri yang begitu besar. Apalagi pendanaan ini punya skema bernama blended financing.

Blended financing merupakan skema pembiayaan inovatif sehingga nanti pembiayaan proyek tidak lagi bergantung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, memang tak semua proyek bisa dibiayai menggunakan dana tersebut.

Binsar mencatat, setidaknya ada enam proyek potensial yang bisa dibiayai menggunakan uang tersebut. Proyek-proyek tersebut antara lain penanggulangan sampah plastik di laut, perlindungan konservasi laut, penangkapan ikan berkelanjutan, akuakultur, penyediaan rumah bagi nelayan, serta proyek infrastruktur pesisir.

Secara kasat mata, memang proyek ini tak akan langsung mendatangkan dana segar bagi pemerintah. Namun, ketika Indonesia telah berhasil menjual satu saja obligasi hijau dengan nominal yang lumayan, efek multipliernya pun akan dahsyat, terutama di bidang perikanan laut tangkap. Bayangkan saja, dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, ekspor ikan laut Indonesia lebih sedikit nilainya dari Vietnam, Filipina, ataupun Thailand.

Potensinya pun tak main-main, yakni sekurang-kurangnya US$5 miliar per tahun, dengan bonus multiplikasi ekonomi dahsyat di sektor perikanan laut. Tak lain berupa kian banyaknya uang beredar di sektor kelautan. Berarti kian banyak industri yang terlibat serta tenaga kerja yang terserap.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × five =