Selesai Sudah Mobil Listrik Indonesia?

Sumber: detik.com

 

Belum terlihat titik terang dalam kebijakan kendaraan listrik sampai kini. Padahal, serangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan telah merajalela mengaburkan permasalahan polusi di Indonesia. Ada apa gerangan? Tidak ada yang mengetahui secara pasti.

Namun, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, beberapa waktu lalu, sungguh mengejutkan. Sang Menteri mengatakan walaupun telah berjalan enam bulan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik belum juga disahkan istana.

“Perpresnya masih dibikin, sudah enam bulan tidak selesai. Perpres ini kan antara kementerian dan lembaga. Kami (Kementerian ESDM-Red) sudah selesai, tinggal kementerian lain. Untuk mobil listrik itu peran yang besar dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan, bukan di ESDM. Mungkin pabrikannya juga belum siap,” tutur Jonan kepada CNBC Indonesia, Sabtu (14/4/2018).

Tak pelak, keanehan ini memantik rasa penasaran publik. Apakah lamanya waktu terkait dengan rencana mobil listrik yang harus dibuat di Indonesia nantinya? Jonan berpendapat, menurutnya tidak apa-apa misalkan diberi waktu lima tahun boleh mengimpor, asal pabrikan otomotif berkomitmen membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Menurut Jonan, mobil listrik akan laku di pasaran bila kendaraan itu bisa diisi bahan bakarnya di rumah.

Yang tambah menarik perhatian publik, jeda waktu dalam penerbitan Perpres tersebut seiring dengan rencana pengembangan dan produksi massal bus listrik nasional yang digawangi Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn), Moeldoko. Prototipe bus listrik yang dinamai MD-255 XE2 tersebut telah mejeng dalam perhelatan Gaikindo Indonesia International Vehicle Expo di JCC, Senayan, Jakarta. Bus tersebut bernama Mobil Anak Bangsa atau MAB.

Kepada media, Panglima TNI tersebut mengklaim bahwa bus listrik karya anak bangsa ini bisa berharga murah. “Yang jelas jauh lebih murah dari (bus listrik) luar. Saya belum bisa pastikan, tetapi antara 300 ribu dolar AS, nggak sampai Rp 5 miliar,” kata dia.

Anggota staf manajemen MAB, Kelik Irwantono, mengatakan bahwa perusahaannya bekerja sama dengan China Trustful Group Limited menyediakan baterai dan motor bus listrik. Tipe baterai bus LiFePo (lithium fero phosphate) berkapasitas 259,2 kilo-Watt-jam (kWh) seberat 2.290 kilogram. Tipe motor listrik electrical motor PMSM (permanent magnetic synchronous motor) dengan seri HYYQ 800-1200 berkekuatan 200 kilowatt atau 268 daya kuda.

Menurut Presiden Direktur MAB, Leonard, hanya baterai, motor listrik, dan motor control unit yang masih harus diimpor. Material lain sudah menggunakan produk lokal. Sasis atau kerangka bus, misalnya, dibuat PT Yudistira. Tubuh bus buatan perusahaan karoseri New Armada dari Magelang.

“Pemasangan baterai dan penyelesaian produk ditangani oleh tenaga lokal,” kata  Leonard ketika diwawancarai Tempo, beberapa waktu lalu.

Yang mengejutkan, bus listrik ini telah diincar oleh salah satu BUMN dan perusahaan transportasi. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin, ketika diwawancarai oleh media yang sama mengatakan, MD255-XE2 akan dijadikan bus shuttle (ulang-alik) pengangkut penumpang di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Perusahaannya masih menunggu MAB selesai mengurus administrasi dan izin operasional bus tersebut.

Sementara itu, Perusahaan transportasi PT Pahala Kencana yang dipimpin Bambang Tedjokusumo, mengutarakan niat memesan 150 bus yang akan dioperasikan sebagai armada antarkota antarprovinsi.

Mimpi yang Terlalu Cepat?

Menanggapi situasi terkini, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D. Sugiarto, mengatakan bahwa pihaknya bersama Universitas Indonesia (UI) tengah mengkaji regulasi pajak untuk mobil berjenis Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang terdiri atas mobil hybrid, plug-in hybrid, dan listrik (electric car). Dia menuturkan, regulasi tarif pajak dari pemerintah adalah faktor utama yang menentukan pengembangan mobil ramah lingkungan ini di dalam negeri.

Diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahazil Nazara, saat ini pemangku kepentingan terkait masih membahas insentif tersebut dan hasilnya akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kabar terakhir, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang merangkap sebagai utusan khusus RI untuk Cina, baru saja menandatangani tujuh komitmen investasi dengan Negeri Panda, salah satunya soal pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Akankah terwujud dalam waktu dekat? Sekali lagi, tak ada yang tahu secara pasti. Namun, berdekatan dengan waktu kunjungan Luhut Pandjaitan ke Cina, Presiden Jokowi menyinggung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mengenai fenomena bus listrik di sejumlah negara. Dalam acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition ke-42 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018), Presiden Jokowi mengatakan, perkembangan penggunaan bus listrik di negara-negara maju semakin tinggi.

“Minggu lalu saya baca di Bloomberg, di salah satu kota di Cina tahun 2017, 100 persen moda transportasi bus menggunakan bus listrik. Pemerintah Cina setiap tahun mengganti 100 bus berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Seharusnya Jakarta juga bisa demikian,” kata Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, fenomena beralihnya moda transportasi berbahan bakar fosil ke tenaga listrik tidak hanya terjadi di Cina, tetapi juga di negara Eropa. “Fenomena bus listrik ini mulai menjalar ke kota-kota lain di seluruh dunia. Dari London, Paris, Los Angeles, Mexico City, dan sebentar lagi, Jakarta,” kata Presiden Jokowi serius.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk mengembangkan bus listrik seperti Cina. “Langsung saya tindak lanjuti. Jadi, birokasi zaman now, presiden perintah di atas panggung ke saya, saya langsung WA CEO Transjakarta,” kata Sandiaga, di Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018).

Menurut Sandiaga, Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono, sudah berkoordinasi dengan vendor untuk pengadaan bus listrik itu. Rencananya, bus listrik bakal dipamerkan saat perhelatan Asian Games, Agustus nanti.

Akan tetapi, di saat optimisme membuncah, Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph, malah mengatakan saat ini pihaknya belum berani menerapkan, dengan bahasa diplomatis, wacana tersebut sedang dikaji lebih dalam. Penggunaan bus listrik sebagai transportasi umum membutuhkan komitmen dari berbagai pihak terkait. “Kami butuh banyak komitmen seperti dari Pemprov, lalu dari pihak pabrikan, kemudian dari sisi regulatornya itu sendiri.”

Wajar bila Daud khawatir. Keberadaan armada bus listrik nan masif sangat butuh topangan infrastruktur andal, apalagi untuk transportasi publik.

Di tempat terpisah, PLN mengklaim telah membangun 1.000 SPLU di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jakarta, SPLU yang terpasang mencapai 545 dari target 1.000 SPLU. SPLU ini bisa dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum, seperti para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beserta pedagang kaki lima (PKL), selain bisa digunakan sebagai tempat pengisian bahan bakar motor listrik.

Untuk sistem pembayaran, pelanggan cukup membeli token listrik, sama seperti pembelian pulsa listrik pada umumnya. SPLU yang disediakan PLN mempunyai daya 5.500 VA dan diklaim bisa digunakan mengisi dua motor dalam waktu bersamaan. Namun, PLN mengakui bahwa stasiun ini belum bisa digunakan untuk pengisian baterai mobil listrik.

Lalu, apakah fakta ini menandakan bahwa rencana mobil listrik, termasuk bus listrik, hanya tinggal wacana? Yang jelas, keberadaan bus maupun mobil listrik akan meningkatkan penjualan listrik PLN, yang belakangan ini cukup terpukul kinerja keuangannya dengan kenaikan harga bahan bakar dan pelemahan rupiah.

Sebagaimana diketahui, perusahaan listrik pelat merah ini hanya mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 4,42 triliun, turun 45,7 persen dibandingkan dengan perolehan laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp 8,15 triliun. Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, mengakui bahwa penurunan laba ini disebabkan oleh kenaikan biaya energi. Laba PLN sangat terpengaruh oleh harga energi seperti batu bara, minyak mentah, termasuk pengaruh dari kurs.

Berdasarkan laporan keuangan 2017, total pendapatan usaha PLN tumbuh 14,57 persen menjadi Rp 255,29 triliun. “Pendapatan usaha perseroan meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penjualan sebesar 7,1 TWh (terra-Watt-jam) selama 2017,” ujar Sarwono di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Beban usaha PLN hanya naik 8,26 persen menjadi Rp 275,47 triliun. Adapun subsidi listrik dari pemerintah tahun lalu sebesar Rp 45,74 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 58 triliun.

Tergerusnya laba PLN 2017 paling besar disebabkan oleh rugi selisih kurs yang mencapai Rp 2,93 triliun. Padahal, tahun sebelumnya PLN masih mendapatkan untung dari selisih kurs ini hingga Rp 4,19 triliun.

Sebagaimana diketahui, walaupun rasio elektrifikasi nasional meningkat, surplus listrik juga meningkat. Sementara itu, argo bahan bakar dan pinjaman PLN terus berjalan. Jalan keluarnya adalah perusahaan itu harus meningkatkan efisiensi dan penjualan listrik. Salah satunya bisa dilakukan bila kendaraan listrik, terutama transportasi massal, bisa terwujud.

Niat pemerintah untuk menjadikan kendaraan listrik, termasuk bus listrik adalah solusi yang brilian. Namun, jika bermimpi untuk mewujudkannya dalam skala masif dalam waktu dekat, tampaknya jauh panggang dari api. Kecuali jika pemerintah mendapatkan dukungan konkrit nan serius atas program ini, terutama yang berkaitan dengan pendanaan, entah berupa pinjaman bilateral ataupun multilateral.

Sesuatu yang amat mungkin terjadi dengan dukungan kondisi makro Indonesia yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga utang.

 thepressweek.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


15 − 8 =