Siasat PLN Menopang Jawa-Bali di Tengah Protes

Foto: og-indonesia

 

Berat nian tugas Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan setrum pelat merah ini terus bermanuver dan bertahan dari berbagai kritik dan hujatan, selain dihadapkan pada tantangan yang tak ringan, yakni melambatnya penjualan listrik di Pulau Jawa akibat kebijakan pemerintah menggeser pembangunan lebih merata ke seluruh Indonesia.

Dalam keadaan yang tak menguntungkan tersebut, publik melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperkeruh keadaan, terutama yang datang dari LSM lingkungan. Termasuk di antaranya sebuah LSM internasional terkenal, Greenpeace, yang terus memprotes kondisi semrawut sektor kelistrikan nasional.

Seperti yang baru terjadi, Greenpeace melontarkan kritik terkait sembilan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dimasukkan ke dalam RUPTL 2018-2027. Sembilan proyek PLTU itu tersebar di Jawa Barat-Bali.

Dinyatakan, proyek-proyek listrik tersebut akan menambah cadangan atau reserve margin listrik di Pulau Jawa-Bali dari 30% saat ini menjadi sekitar 71%. Surplus listrik sebesar 71% justru akan memberatkan keuangan karena PLN harus tetap membeli listrik yang sudah tersedia dari pengembang swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Sembilan proyek yang sudah PPA dari RUPTL 2017-2026 masih menggunakan asumsi pertumbuhan penjualan listrik sekitar 7,2%. Faktanya, dalam lima tahun terakhir penjualan listrik hanya tumbuh 4,4%.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, sudah menegaskan bahwa dalam revisi RUPTL 2018-2027 tidak ada perubahan yang signifikan. Menurut Sofyan, RUPTL 2018-2027 ada yang berubah, tetapi hanya berupa perubahan neraca daya. Ditegaskan, asumsi pertumbuhan ekonomi dari konsumsi pemakaian listrik sesuai yang dipatok Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Walaupun banyak pihak menilai Sofyan tengah berusaha berkelit menyelamatkan diri, banyak pengamat perekonomian yang memahami tindakan mantan Direktur Utama Bank BRI itu. Sofyan dinilai sedang berusaha memberikan sinyal bahwa PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun sebuah rencana besar.

Rencana besar itu pasti bukan pembangunan infrastruktur karena butuh waktu panjang. Tak mungkin juga pemerintah menerbitkan kebijakan yang tidak mengacu pada faktor security and sustainability of supply, ketersediaan, efisiensi, dan kemampuan serta environmentally friendly. Bukan apa-apa, harga yang ditebus akan mahal, yakni potensi berkurangnya pasokan utang dan investasi luar negeri karena melambatnya pertumbuhan pembangunan yang merupakan motor utama peningkatan PDB Indonesia.

Sebagaimana diketahui, di tengah riuh protes berbagai LSM lingkungan kepada PLN, mereka menutup mata terhadap kemiskinan yang terjadi di sepanjang Pantai Selatan Jawa. Kemiskinan yang hanya bisa diatasi oleh masuknya investasi proyek besar di daerah yang bersangkutan.

Suplai baru energi murah akan kemudian diikuti oleh pembangunan sarana pelengkapnya. Berturut-turut bagai bola salju, pembangunan itu akan menumbuhkan sektor-sektor produksi baru, sumber-sumber kesejahteraan baru.

Solusi Prestisius

Salah satu siasat PLN untuk menghadapi tekanan kelebihan kapasitas sekaligus membuka pasar baru adalah proyek Jawa-Bali Crossing. PLN memastikan megaproyek Jawa Bali Crossing atau interkoneksi jaringan listrik Jawa-Bali akan menjadi solusi bagi ketersediaan energi dan kebutuhan listrik di Pulau Dewata pada masa mendatang yang terus meningkat.

General Manager PLN (Persero) Distribusi Bali, Nyoman S. Astawa, mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dana asing hingga US$400 juta itu akan mulai dikerjakan pada 2019. Gagasan Jawa Bali Crossing (JBC) berkapasitas 500 kilovolt (KV) itu sejatinya sudah disosialisasikan sejak 2014.

Namun, publik Indonesia juga melihat, rencana PLN mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat di Bali, salah satunya Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI) Bali. Mereka yang menolak dengan dalih bertentangan ketinggian dan jarak bishama dengan tower atau infrastruktur PLN.

PLN mengaku sudah melakukan studi terbaru, dan bersedia untuk menggeser puluhan bahkan ratusan meter dari posisi rencana semulai, tetapi tetap saja perwakilan masyarakat menolak. Ini yang kemudian dipertanyakan oleh PLN. Jika sampai pasokan listrik ke Bali di masa depan tak terpenuhi, siapa yang akan menanggung risikonya? Jika toh masalah itu dipecahkan dengan membangun pembangkit baru, satu-satunya yang cocok adalah PLTU.

Kenapa PLTU? Karena dengan listrik berharga kompetitif berbahan bakar batubara yang tersedia berlimpah di Indonesia, ekonomi Bali akan lebih kompetitif.

Di sisi lain, predikat Bali sebagai salah satu surga wisata di dunia membuat pembangunan PLTU baru menjadi lebih berisiko. Bali yang mengandalkan denyut perekonomian dari pariwisata, bisa langsung oleng ketika datang hantaman isu terkait lingkungan. Apalagi bila itu berasal dari negara-negara yang suaranya didengar oleh para kreditor global.

Bagaimana dengan sumber energi terbarukan?

Menurut PLN, energi alternatif baru dan terbarukan di Bali tetap membutuhkan transmisi yang akan disiapkan lewat proyek Jawa-Bali Crossing. Kebutuhan listrik masih banyak di Bali Selatan sehingga ketersambungan atau interkoneksi pembangkit listrik akan mendekati beban, mulai Gilimanuk (Jembrana) sampai Antosari (Tabanan).

Akan lebih efisien dari sisi biaya bila membangun 514 tower dari Jawa Timur sampai Bali dengan bentangan kabel sepanjang 2,68 kilometer dan ketinggian tower mencapai 80-370 meter. Jika menggunakan PLTS ataupun PLTB, lahan yang dibutuhkan akan semakin besar. Dan ini jelas akan berdampak pada biaya produksi listrik yang dihasilkan.

Bandingkan dengan lahan yang digunakan oleh proyek Jawa-Bali Crossing. Tapak tower yang akan dibangun di sisi Banyuwangi dan Buleleng nantinya membutuhkan lahan seluas 1 hektare. Tower akan menahan beban jaringan sepanjang 2,68 kilometer yang melintasi selat. Kabel akan digunakan untuk mengalirkan kebutuhan listrik di Bali yang diproyeksikan bakal terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi mencapai 10-12% pertahun, atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 8,7%.

PLN sudah menyiapkan pembangkit di Grati Pasuruan untuk menutup kebutuhan listrik nasional, termasuk untuk Pulau Bali. Proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Grati Pasuruan berkapasitas 1.360 MW hampir selesai dituntaskan. Proyek terdiri atas PLTGU blok 1 berkapasitas 460 MW, PLTG blok 2 berkapasitas 300 MW, PLTGU blok 3 sebanyak 450 MW, dan tambahan kapasitas blok 2 sebanyak 150 MW.

Seperti klaim PLN, pembangunan seluruh proyek itu sudah selesai sekitar 81%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × one =